Jika Orang-orang Idealis Disingkirkan, Bencana Akibatnya

***
Jika Orang-orang Idealis Disingkirkan, Bencana Akibatnya

S Indro Tjahyono, Dewan Mahasiswa ITB 1977/1978

Indonesia memasuki usia hampir 75 tahun dan berbagai rezim berkuasa silih berganti. Bagaimana pemerintah dijalankan dan seperti apa mereka melibatkan orang-orang idealis akan menjadi ciri tersendiri dari pemerintah tersebut. Orang idealis yang dimaksudkan adalah orang yang secara pribadi memiliki perilaku baik dan memiliki ideologi patriotik, nasionalis, dan populis.

Siapa mereka?

Siapakah orang idealis itu pada masa lalu? Mereka biasanya terlahir setelah revolusi terjadi di suatu negara , seperti Nelson Mandela, Nehru, Nasser, Che Guevara, Kruschev, Broz Tito, Ahmadi Neejad dll. Setelah merdeka, mereka didaulat rakyat untuk menjadi pemimpin mereka secara aklamasi.

Orang-orang tersebut dipercaya memimpin negara dan pemerintahan, karena rakyat berharap pemerintah akan dijalankan berdasar visi dan ideologinya. Apalagi mereka sudah mampu menunjukkan integritas dan kredibilitasnya. Rakyat tidak pernah membayangkan suatu pemerintahan dijalankan berdasar kepentingan dan ambisi dari seorang pemimpin.

Kondisi ini berbeda dengan suatu rezim pemerintahan yang lahir dari suatu kudeta. Pemimpin setelah kudeta umumnya mewakili kepentingan tertentu (asing), sangat ambisius berkuasa, dan cenderung otoriter. Sekali kudeta, akan terjadi kudeta terus, dan biasanya selalu melahirkan pemimpin yang lalim dan antirakyat.

Terpaksa Disingkirkan

Pemimpin yang tidak punya visi dan idelogi serta cepat melupakan pemihakannya kepada rakyat bisa muncul dari sistem politik yang memang memiliki insentif (recruiting power) untuk lahirnya pemimpin yang pragmatis dan individualistik. Orang-orang idealis disingkirkan karena kalau masuk dalam pemerintahan dianggap sebagai pengganggu jalannya  birokrasi yang dijalankan dengan sarat pelanggaran hukum. Orang-orang idealis dicegah masuk dalam sistem karena dianggap tidak cocok kimianya (chimestrynya) dengan sistem yang permisif terhadap segala bentuk white collar crime.

Perubahan karakter rezim pemerintahan di Indonesia mengarah pada penyingkiran orang-orang idealis ini. Setelah rezim Soekarno, Suharto, dan Gus Dur harapan orang-orang idealis ikut diajak dalam membuat dan melaksanakan kebijakan di pemerintahan semakin tipis. Dominasi parpol, semakin kaburnya sistem presidensial, dan kompromi antara presiden terpilih dengan parpol pendukung; membuat hak prerogatif presiden semakin tercabik-cabik.

Orang-orang yang diusulkan parpol masuk dalam pemerintah sering bukan ahlinya, tetapi mereka yang berjanji mengisi kocek partai dengan cara apa pun. Sedangkan yang dipilih presiden adalah orang yang loyal dan mampu menjaga missi presiden. Apalagi jika mayoritas anggota eksekutif adalah personal yang mendedikasikan jabatannya untuk parpol.

Kekuasaan Uang

Sedangkan orang-orang idealis kebanyakan ingin menjaga indipendensi dan bukan orang parpol. Orientasi berpikir intelek adalah kebenaran akademis dan profesionalitas. Di lain pihak orientasi berpikir dari politisi adalah memupuk kekuasaan dan pengaruh, tidak bertujuan memburu kebenaran.

Karena itu presiden dan kabinetnya sering mengeluarkan kebijakan deviatif, diskresi, dan anomali. Kebijakan itu bisa bertentangan dengan kewajaran prinsip-prinsip sosial dan ekonomi , sehingga menimbulkan gunjingan publik yang tidak sehat. Bias terbesar kebijakan terjadi, saat sistem pemerintahan digiring menjadi sistem plutokrasi.

Sistem plutokrasi atau birokrasi plutokratik adalah sistem yang digerakkan oleh uang dan orang yang punya uang. Birokrasi hanya melayani orang yang punya uang. Dalam hal ini yang dibutuhkan bukan orang idealis, tetapi orang yang mampu mengkomodifikasi jabatannya untuk pihak yang punya uang.

Rakyat dan Mahasiswa bangkit

Dari kenyataan itu, pertanyaannya di manakah orang-orang idealis yang dalam pandangan publik berhak dan layak menduduki jabatan publik itu? Mereka terbagi dua. Yang pertama adalah yang memilih bersuara kritis dan yang kedua memilih eskatis, mengambil jarak dari rezim penguasa. Situasi inilah yang akan mewarnai pemerintahan Jokowi periode kedua, yakni merosotnya dukungan politik dari orang-orang idealis terhadap pemerintah.

Dengan miskinnya keberadaan orang-orang idealis, maka kebijakan pemerintah kehilangan sense terhadap tuntutan rakyat yang genuine. Padahal orang-orang idealis tersebut kebanyakan sebelumnya bekutat dengan lingkungan akar rumput, kegiatan organisasi civil society, serta organ aktivis mahasiswa dan lingkungan akademis. Karena itu gerakan rakyat dan mahasiswa ke depan diperkirakan akan semakin besar inisiatifnya untuk melakukan perubahan.