Selamatkan Gerakan Mahasiswa Indonesia

***
Selamatkan Gerakan Mahasiswa Indonesia
S Indro Tjahyono

S Indro Tjahyono, Dewan Mahasiswa ITB 1977/1978

Akhir-akhir ini jelang pelantikan Joko Widodo sebagai presiden terjadi banyak aksi (massa) atau demonstrasi (demo). Demo tersebut dilakukan oleh banyak pihak yakni mahasiswa, pelajar, elit kelas menengah (non mahasiswa), dan komunitas warga negara (non mahasiswa). Sulit tentu mengklasifikasi demo-demo tersebut sebagai demo mahasiswa atau non mahasiswa. Namun ada kecenderungan semua ingin mengklaim bahwa demo yang berlangsung selama ini dilakukan oleh mahasiswa dan pelajar.

Seolah sebagai Gerakan Mahasiswa

Mengapa demikian? Karena jika mengklaim sebagai demo mahasiswa atau bagian dari gerakan mahasiswa, maka demo dianggap menyuarakan kebenaran (ilmiah dan universal) dan bukan mengusung kepentingan kekuasaan). Tetapi apa sebenarnya realitas yang terjadi? Demo-demo tersebut ternyata jauh dari demo seperti yang dilancarkan oleh mahasiswa Indonesia pada masa kolonial 1966, 1974, 1977/1978, dan 1998.

Umumnya gerakan mahasiswa mengemban visi dan misi yang bersifat asasi atau nilai-nilai yang fundamental. Visi dan misi gerakan mahasiswa tidak pernah bersifat praktis. Politik praktis adalah ranah dari partai politik untuk berperan di dalam lembaga negara.

Jika mahasiswa berpolitik, mereka menjalankan pilitik nilai dan bukan politik kekuasaan. Politik nilai yang dimaksudkan adalah memperjuangkan kejujuran, keadilan, kebenaran, kedaulatan rakyat, dan bela negara. Karena itu sejauh mahasiswa menyuarakan pemberantasan korupsi, maka itu masih klop dengan model gerakan mahasiswa yang dimaksudkan.

Keluar dari pakem gerakan mahasiswa

Tetapi ketika mulai melontarkan kata-kata jatuhkan atau gulingkan pemerintah, hal itu sudah menjadi ranah partai politik atau bagian dari politik praktis. Namun sebenarnya gerakan mahasiswa tidak tabu untuk berperan dalam "politik praktis", asalkan peran itu memiliki legitimasi yang cukup dan merupakan aspirasi mayoritas. Politik praktis ini umumnya berkaitan dengan hubungan antara negara (state) dengan rakyat (society), tetapi bukan berkaitan dengan politik kekuasaan yang sempit.

Dalam konstitusi negara bagian AS masa lalu, kurang dari 10 negara mencantumkan klausul bahwa rakyat memiliki hak untuk memberontak. Hal ini diperkenankan sejauh negara sudah dikuasai oleh kaum despotis (penguasa otoriter dan lalim). Tetapi klausul tentang hak memberontak ini kemudian dihilangkan saat tumbuh budaya politik demokratis.

Di negara Eropa hak memberontak diganti dengan hak melaksanakan referendum. Sementara partisipasi rakyat  dalam membuat kebijakan publik , misalnya di Italia, ditampung melalui berbagai dewan (council) yang ada dalam masyarakat. Sementara dengan semakin tertatanya sistem politik kenegaraan, hak mengemukakan pikiran dan pendapat juga tetap dijamin.

Pejuang nilai kebenaran ilmiah yang intelek

Dalam kaitan pelaksanaan hak-hak tersebut, mahasiswa mendapat porsi sebagai kaum intelektual yang menyuarakan kebenaran ilmiah atau akademis sebagaimana Galileo de Galilei menyatakan bahwa dunialah yang mengitari bumi bukan sebaliknya. Jelaslah porsi ini bukan suatu politik praktis. Demikian pula sebatas mahasiswa menyuarakan pentingnya akuntabilitas publik (anti revisi UU KPK) hal itu masih bisa ditolerir.

Menirukan model demo warga Hongkong yang memprotes kebijakan hukum juga masih diperkenankan. Tetapi ketika demo mahasiswa sudah berencana menggagalkan pelantikan presiden dan dibumbui upaya makar, maka ini namanya sudah out of context dari visi dan misi gerakan mahasiswa. Apalagi jika jaket almamater yang dikenakan demonstran adalah jaket almamater abal-abal.

Seharusnya begitu diketahui bahwa demo atau gerakan mahasiswa ditunggangi, pimpinan badan eksekutif mahasiswa (BEM) menghentikan demo dan mengklarifikasi bahwa demo mahasiswa telah ditunggangi. Mahasiswa yang murni harus mengambil sikap mengutuk penunggangan gerakan mahasiswa. Apalagi jika pada episode terakhir ditunggangi oleh kelompok tertentu dan para perusuh yang akan membumihanguskan Jakarta dengan bom dan granat.

Perlu penyelamatan

Namun sayang BEM tidak mengutuk upaya penunggangan itu, malah mengapresiasi dramatika demo para penunggang itu. Sikap para pemimpin badan eksekutif mahasiswa (BEM) yang ragu-ragu dan lemah ini bisa dimaklumi, karena memang komunitas mahasiswa ini sudah "masuk angin". Organ mahasiswa dalam kampus (BEM) kadang-kadang  ada yang merupakan kakitangan partai politik. Jika tidak, organ mahasiswa di luar kampus (Kelompok Cipayung) yang punya akses ke kampus memiliki pemihakan terhadap partai politik tertentu.

Yang mengkhawatirkan dari hampir 200 orang perusuh yang ditangkap hanya 5 persen yang mahasiswa, sedang 95 persen adalah pengangguran. Mayoritas mereka mengenakan jaket almamater tanpa logo universitas. Demikian pula "para pelajar" yang ikut demo banyak meminjam atau membeli seragam siswa SMU di pasaran.

Oleh karena itu, tidak ada kata lain, kini saatnya gerakan mahasiswa  segera diselamatkan agar kembali ke jatidirinya yang historik dan hakiki. Yakni sebagai pejuang dalam mewujudkan nilai-nilai kredential atau sebagai gerakan moral. Sangat memprihatinkan jika gerakan mahasiswa hanya menjadi bagian dari politik sektarian dan pragmatis. Gerakan mahasiswa memang harus berpihak, tetapi bukan berpihak pada kepentingan sekelompok orang tapi berpihak pada kepentingan seluruh rakyat.