RUU Perkoperasian Bertentangan dengan Prinsip Demokrasi 

***
RUU Perkoperasian Bertentangan dengan Prinsip Demokrasi 
Suroto, Ketua AKSES ( Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis)

Pada tanggal 26 Agustus mendatang, Pemerintah dan Parlemen berencana akan melakukan Rapat Kerja untuk membahas draft final RUU Perkoperasian yang selama ini telah digodok di tingkat Panitia Kerja di Parlemen. 

Namun, mencermati RUU yang ada ternyata isinya telah banyak melanggar hal-hal prinsip yang penting bagi koperasi. 

Contoh hal prinsipnya adalah adanya pemaksaan untuk menjadikan Dewan Koperasi Indonesia ( DEKOPIN ) sebagai wadah tunggal organisasi sebagaimana disebut dalam pasal 130.  

Disebut lebih lanjut bahwa koperasi wajib membayar iuran untuk Dekopin secara wajib (pasal 82 huruf h dan pasal 132) selain pendanaan dari sumber dana pemerintah melalui alokasi APBN dan APBD (pasal 133), dan pengembangan dana pembangunan untuk Dekopin.  

Jadi, begitu  RUU ini nanti disyahkan, maka semua koperasi harus membayar setoran kepada Dekopin yang sebetulnya selama ini juga tidak ada manfaatnya organisasi ini.  

Tunggalisasi wadah gerakan koperasi secara langsung bertentangan dengan Konstitusi kita. Sebab  pasal 28 D UUD 45 secara tegas memberikan jaminan kebebasan bagi setiap orang untuk berserikat dan berkumpul. 

Selain itu, dengan adanya pemaksaan wadah tunggal ini akan memperparah gerakan koperasi karena mengancam bagi kemandirian dan keberlanjutan gerakan koperasi. 

Posisi Dekopin sebagai wadah tunggal dan tidak dieksplisitkan di UU saja selama ini sudah membunuh dinamisasi koperasi.  

Dekopin ini sudah jadi organisasi yang lebam yang urusanya sebetulnya bukan memikirkan kepentingan gerakan. Lihat saja ketika orang gerakan koperasi di akar rumput melakukan advokasi di Mahkamah Konstitusi untuk uji materi UU No. 17 Tahun 2012 yang telah dibatalkan itu, posisi Dekopin waktu itu malahan membela habis-habisan UU tersebut. 

Organisasi gerakan koperasi yang berkembang dengan baik di seluruh dunia itu bersifat alamiah yang ditumbuhkan dari bawah sebagai kebutuhan dan mandiri. 

RUU ini sepertinya bukan disusun berdasarkan best practices tapi justru memperkuat model yang selama ini sebetulnya sudah gagal. 

Mustinya DEKOPIN itu ya disamakan saja seperti Ormas lainya kalau mau hidup dan bermanfaat bagi anggotanya. Daftar di Kemenkumham dan biayai dirinya sendiri. Ini bukan jaman dulu lagi. 

Ajak anggotanya untuk membayar iuran seacara sukarela bukan dipaksa lewat Undang-Undang.  Barulah dia akan mampu mengemban tugas ideologisnya untuk membangun demokrasi ekonomi karena memang sunguh,sungguh dibutuhkan anggotanya. 

Jakarta, 18 Agustus 2019

Oleh: Suroto, Ketua AKSES ( Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis)