Larangan Maskapai Perbangan Asing  Beroperasi Dalam Negeri Indonesia

***
Larangan Maskapai Perbangan Asing  Beroperasi Dalam Negeri Indonesia
Prof.Dr. Martono

1.Pendahuan

TEMPO CO. Jakarta, memuat berita bahwa Menteri Perhungan mengundang maskapai penerbangan asing beroprasi dalam negeri, sebagai solusi menurunkan harga tiket pesawat udara. Apabila benar Menteri Perhubungan mengizinkan penerbangan maskapai asing dalam negeri, tindakan bertentangan dengan hukum internasional sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Konvensi Chicago 1944.

Pasal tersebut berbunyi :"Each Contracting State shall have the right to refuse permission to the aircraft of othet contracting State to take on in its territory passebgers, mail and cargo carried for remuneration or hire and destined for another point within its territory.Each cotracting State undertakes no to enter into any arrangements which specifically grant any previlige on an exclusive basis, to any other State or an airlines of any other State, and not to obtain any such exclusive previlige from any other State".

Pasal tersebut dikenal sebagai hak cabotage. Dalam praktek transportasi udara, dewasa ini tidak ada negara manapun yang mengizinkan perusahaan penerbangan asing beroperasi dalam negeri dengan penjelasan sebagai berikut.

2. Asas Cabotage

Secara historis, cabotage berasal dari konsep hukum laut yaitu pelayaran dari satu tanjung ke tanjung yang lain dalam satu pantai, misalnya dari Tanjung Priok di Jakarta ke Tanjung Mas di Semarang, dalam perkembangannya dari satu tanjung ke Tanjung lain dalam pantai yang berbeda, misalnya dari Tanjung Priok di Jakarta ke Banjarmasin di Kalimantan. Perkataan "Cabotage" dari bahasa Spanyol artinya perahu nelayan kecil yang digunakan untuk berlayar, maknanya pengangkutan penumpang dan/atau barang secara komersial dari satu tempat ke tempat yang lain dalam satu wilayah berdaulat. 

Konsep ini dalam tahun 1944 diadop oleh Konvensi Chicago 1944 yang maknanya pengangkutan penumpang dan/atau barang secara komersial dari satu tempat ke tempat yang lain dalam satu wilayah negara berdaulat. Dahulu angkutan udara dari Singapore ke London merupakan "Cabotage"  karena Singapore jajahan Inggris. Dahulu dari Melburne, di Australia ke London di Inggris "Cabotage" karena Australia jajahan Inggris. Dahulu dari Hong Kong ke London "Cabotage" karena Hong Kong jajahan Inggris. Sampai saat ini tidak ada negara yg melapaskan asas Cabotage. Apabila diterapkan di Indonesia, sebagai ilustrasi pengangkutan penumpang dan/barang secara komersial dari Singapore, Jakarta, Denpasar, Melbourne di Australia, maka ruas Cabotage adalah pengangkutan penumpang dan/barang secara komersial Jakarta ke Denpasar, maka tidak akan diberikan kepada perusahaan penerbanga asing, secara filosofis menjadi hak perusahaan nasional. Ibaratnya memindahkan uang dari kantong kiri kekantong kanan tidak akan menyuruh anak orang melainkan menyuruh anaknya sendiri. 

Akhir-akhir ini Negara-negara besar (super power) selalu menyerukan agar melepaskan asas Cabotage supaya mereka dapat beroperasi di dalam negeri negara lain, tetapi Amerika Serikat sendiri tidak mau melepas hak Cabotage-nya, buktinya penerbangan dari London, di Inggris ke Amerika Serikat tidak mungkin Amerika Serikat mengizinkan British Airways terbang dari London langsung ke Los Angeles, paling jauh dari London ke New York atau Washington, karena dari New York atau Washington ke Los Angeles masih 8 jam terbang dengan Boeing 747 yang merupakan Cabotage Amerika Serikat. 

Pada waktu menyusun UU No.15 Tahun 1992, kebetulan saya salah satu konseptornya, ada yang mengusulkan melepas asas Cabotage dengan alasan apabila Indonesia tidak mau melepaskan asas Cabotage,  Garuda tidak dapat terbang dari Roma di Italia ke Schippol di Belanda. Apabila terjadi negara Uni Eropa, kalau menjadi negara Uni Eropa rute Roma ke Schippol merupakan Cabotage negara uni Eropa. 

Pada waktu itu saya berfikir Tuhan menciptakan negara kecil Belanda yang posisinya sangat strategis sehingga transportasi merupakan pendapatan nasional, Belanda tidak mungkin menyerahkan air transportnya ke negara Uni Eropa. Pada saat itu saya berpendapat apabila Indonesia melepaskan asas Cabotage, berarti perusahaan asing beroperasi dalam negeri, perusahaan nasional pasti tidak mampu bersaing dengan perusahaan asing yang beropasi di Indonesia. Disamping masalah komersial adalah masalah hukum, misalnya pesawat udara yang didaftarkan di Thailand beroperasi di Indonesia, maka hukum yang berlaku adalah hukum Thailand berlaku di Indonesia, karena itu sertifikat awak pesawat udara harus dikeluarkan oleh Thailand, demikian pula semua hukum yang berkenaan dengan pesawat berlaku hukum Thailand termasuk juga investigasinya. 

Memang dalam hal-hal tertentu pesawat udara asing dapat dioperasikan di dalam neger,  misalnya penerbangan penerbangan dari Jakarta ke Balikpapan tetapi bukan komersial, misalnya untuk menolong orang sakit,  penerbangan di Papua untuk kepentingan missionaris dll. Atau pesawat udara yang sedang diurus pendaftarannya dll.

3. Rekomendasi

Berdasarkan uraian tersebut diatas sebaiknya perusaahaan penerbangan asing tidak diizinkan, karena bertentangan dengan Pasal 7 Konvensi Chicago 1944 sekaligus hukum asing berlaku di Indonesia. Tentu akan merugikan perusahaan nasional dan tidak sejalan dengan undang-undang penerbangan.

*) Oleh Prof.Dr. Martono, Penulis adalah Guru Besar Hukum Udara Universitas Tarumanagara