Pemblokiran Aplikasi Medsos ; Preseden Buruk Penegakkan Hukum di Indonesia 

***
Pemblokiran Aplikasi Medsos ; Preseden Buruk Penegakkan Hukum di Indonesia 
Dr. Ibnu Mazjah, SH. MH

PEMBLOKIRAN sebagian fitur  aplikasi chatting di media sosial (selanjutnya ditulis pemblokiran) utamanya fitur mengirim gambar dan video tak ayal menimbulkan pertanyaan tentang seberapa besar komitmen dan keseriusan pemerintah terhadap tegaknya negara hukum dan iklim demokrasi di negara ini. Betapa tidak, berjalinan dengan pertanyaan a quo , terdapat persinggungan antara tindakan pemerintah yang melakukan pemblokiran  dengan beberapa hal yang bertalian dengan konsep negara hukum.

Di lingkungan negara penganut civil law sistem, rechstaat (Indonesia salah satunya) menjadi istilah fenomenal sebagai pengembangan gagasan dari Friedrich Julius Stahl. Unsur-unsur negara hukum dimaksud adalah ; perlindungan terhadap hak asasi manusia, pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin pelaksanaan hak-hak tersebut,  tindakan pemerintah harus didasarkan pada ketentuan undang-undang, dan peradilan administrasi dalam perselisihan.

Konsep klasik ini sepatutnya menjadi batu uji guna mengukur upaya  pemblokiran dengan alasan untuk mengamankan negeri ( Blokir Kirim Gambar di WA-Medsos, Wiranto: Ini Upaya Amankan Negeri, detik.com 22 Mei 2019 ). Secara hampir bersamaan, Menkominfo Rudiantara menyebut pemblokiran itu dilakukan karena media sosial menjadi sarana untuk penyebaran berita bohong maupun kabar yang belum jelas kebenarannya.

Alasan tersebut dapat diterima, betapapun dalam derajat tertentu terdapat aspek hukum yang tidak dapat diabaikan begitu saja. Pengabaian terhadap hukum utamanya ketika dihadapkan pada pengaturan hak atas kebebasan berekspresi meliputi hak untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan ide-ide tanpa memandang batas, baik secara lisan, tertulis atau cetak, dalam bentuk seni, atau melalui media lain yang dipilihnya ( lihat Article19 (2) ICCPR). Kebebasan berekspresi tanpa memandang batas dalam penyampaiannya tidak diartikan sebagai kebebasan yang sebebas-bebasnya, akan tetapi di dalam pelaksanaannya tetap melahirkan konsekwensi pertanggungjawaban.

Dengan kata lain, pembatasan tidak dimaknai sebagai bentuk pelaksanaan sensor di awal ( preliminary censorship) maupun tindakan yang bersifat pelarangan atas hak penyampaian berekspresi, pendapat maupun penyampaian informasi. Pembatasan in casu adalah pembatasan oleh hukum,berupa resiko beban tanggungjawab terhadap pelaku kegiatan yang melanggar ketentuan undang-undang dengan tujuan ; menghormati hak reputasi orang lain, perlindungan keamanan nasional atau ketertiban umum, kesehatan masyarakat atau moral ( Lht Article 19 (3) ICCPR ).

Ruang lingkup pembatasan dalam konvensi itu telah tertuang di dalam ketentuan UU. No.19/2016 tentang ITE, yang  menjelma dalam bentuk pertanggungjawaban pidana sebagai ancaman bagi pelaku yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap perbuatan yang memenuhi rumusan delik yang digariskan.

Menjadi pertanyaan kemudian, apabila pengaturan pertanggungjawaban dituliskan di dalam undang-undang, mengapa pemblokiran sebagai upaya pembatasan itu tetap dilakukan ? Saya berupaya berbaik sangka, bahwa upaya tersebut  merupakan bagian dari tanggungjawab pemerintah dalam melindungi kepentingan umum dari segala jenis  informasi yang mengganggu ketertiban umum serta  bermuatan yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan (Lihat Pasal 40 ayat (2) dan (2a) UU ITE). Akan tetapi,  berdasarkan amanat konstitusi, pihak yang memiliki kewenangan untuk  menentukan benar salahnya suatu tindakan in casu  informasi yang terkategori sebagai informasi yang mengganggu ketertiban umum dan memiliki konten bertentangan dgn ketentuan perundangan-undangan adalah pengadilan.

Berdasarkan hal itu, upaya pemblokiran secara general terhadap fitur aplikasi di media sosial agaknya terlalu berlebihan karena upaya tersebut menimbulkan penyumbatan terhadap arus besar informasi yang mengalir melalui instrumen media sosial sebagai hak masyarakat secara umum dalam berekspresi khususnya di dunia maya. Di sisi lain, pemerintah dalam melaksanakan tanggungjawabnya mengabaikan due process of law, yang pada gilirannya menimbulkan preseden buruk bagi penegakkan hukum serta perlindungan terhadap hak asasi manusia.

*Dr. Ibnu Mazjah, SH. MH 
Penulis adalah alumnus Program Doktor Universitas Airlangga,  Dosen Pascasarjana Universitas Mathlaul Anwar, Banten. Praktisi Hukum, Ketua Dewan Pimpinan Daerah DPD DKI Federasi Advokat Republik Indonesia, Director IBEN LAW OFFICE