TAJUK: Jadi Pejabat Karena ‘Nyogok’ Atasan dan KKN

***
TAJUK: Jadi Pejabat Karena ‘Nyogok’ Atasan dan KKN
Romahurmuziy tersangka jual beli jabatan di Kemenag

Penangkapan Mantan Ketua Umum PPP Muhammad Romahurmuziy (RMY), dan sejumlah pejabat lainnya,  semakin membuktikan praktik jual-beli jabatan, masih terjadi. Mungkin saja soal jual beli jabatan ini juga berlangsung di sejumlah lembaga pemerintah lainnya, cuma belum terungkap.

KPK menangkap Rommy dan beberapa pejabat di Kementerian Agama di sebuah hotel di Surabaya. Rommy diduga menerima suap ratusan juta rupiah.

Praktek jual beli jabatan juga terjadi di sejumlah daerah. Di Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Klaten. Saat itu, KPK menangkap tangan Bupati Klaten Sri Hartini. Sri ditangkap terkait suap promosi dan mutasi jabatan dalam pengisian perangkat daerah di Kabupaten Klaten.

Di ranah publik soal praktek jual-beli jabatan itu bukan lagi rahasia umum. Kita sering mendengar ucapan,”Dia kan jadi pejabat karena ‘nyogok’ atasannya. KKN lah....Gak mungkin dia bisa jadi pejabat, karena dia kan bukan pejabat bersih dan pintar.”

Ya, ada rasa pesimis di masyarakat bahwa untuk menjadi birokrat di daerah itu tidak perlu pintar, bersih dan bekerja keras, cukup ada uang dan dekat dengan atasan. Sebab, bekerja sekeras apa pun, hasilnya tidak akan terlihat oleh pimpinan.  

Jual-beli jabatan seperti yang dilakukan Rommy dan oknum pejabat lainnya mungkin saja terjadi di sejumlah kementerian dan lembaga-lembaga lainnya. Apalagi, memilih pejabat merupakan kewenangan menteri, gubernur, bupati/walikota. Mereka leluasa memilih pejabat yang diinginkan.

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengatakan, praktik jual-beli jabatan diduga masih marak dilakukan di berbagai tempat, tidak cuma di Kabupaten Klaten dan Nganjuk. Kedua daerah itu memang menjadi sorotan setelah kepala daerahnya terjerat kasus dan menjadi tersangka di KPK.

Komisi Aparatur Sipil Negara mencatat puluhan dugaan kasus jual-beli jabatan di institusi pemerintahan yang telah dilaporkan lembaga itu ke Kementerian Dalam Negeri.  Bahkan komisi ini menduga praktik jual-beli jabatan pimpinan tinggi seperti terjadi di Kabupaten Klaten, berpotensi terjadi di ratusan kabupaten lainnya.

Praktik jual-beli jabatan harus dihentikan untuk mendapatkan para pegawai yang bersih, bekerja keras dan cerdas. Untuk memberangus praktik ini yang harus dilakukan adalah membangun sistem rekrutmen jabatan yang lebih transparan. Harus dibuat sistem yang memungkinkan orang berprestasi dan berintegritas bisa menduduki jabatan penting.

Selain itu kita sepakat dengan usulan KPK agar  pemerintah memperkuat peran aparat pengawas internal. Salah satunya, perubahan struktur inspektorat agar lebih tinggi dari aparat yang diawasi.

KPK juga mengusulkan agar inspektorat pemerintah kabupaten atau kota strukturnya tidak berada di bawah bupati atau wali kota. Hal tersebut untuk menghindari inspektorat dikendalikan oleh kepala daerah yang diawasi. Aparat pengawas internal tidak berada di bawah kekuasaan kepala daerah, setingkat atau di atasnya.

Praktik jual-beli jabatan ini tentu karena adanya para pejabat atau kepala daerah yang memanfaatkan posisinya untuk menjalankan bisnis haram ini. Sebab, bisnis kotor tersebut dapat memberikan banyak keuntungan bagi para pelakunya, dan memberikan keuntungan bagi pejabat yang bersangkutan.

Praktek jual-beli jabatan harus dihilangkan dari jajaran birokrasi dan pemerintahan kita. Pasalnya, pejabat yang ditunjuk berdasarkan pemberian uang kepada atasannya, tak bisa kita harapkan akan bekerja dengan baik untuk kepentingan masyarakatnya. Si pejabat itu tentu lebih mendahulukan memperkaya dirinya. Maklumlah, karena si pejabat itu harus mengembalikan uang yang telah diberikan untuk mendapatkan jabatan yang diperolehnya.

Kita menyayangkan terjadinya praktek jual beli jabatan dan masih berkeliarannya bandit-bandit anggaran di pemerintahan. Praktek ini tentu berdampak pada lahirnya korupsi birokrasi pemerintahan yang membawa kerugian uang negara.

Tak hanya itu, akibat adanya praktek jual beli jabatan tentu membuat pelayanan publik tidak berjalan dengan baik dan berimplilkasi pada kesejahteraan serta hak hak sipil tidak terpenuhi. Publik berharap Komisi ASN bisa bersinergi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Ombudsman mengawasi pelaksanaan mutasi dan pengangkatan ASN.

Kita menyesalkan masih adanya praktik jual-beli jabatan, karena perbuatan ini menyebabkan Indonesia mengalami kerusakan parah karena menyebabkan orang yang tidak bertanggungjawab memegang jabatan yang tidak seharusnya.

Kita butuh orang yang tepat untuk mengisi jabatan yang tepat, sedangkan jual-beli Jabatan malah memberi jalan orang yang tidak kredibel menempati posisi strategis. Inilah praktik yang menyebabkan Indonesia rusak.