Negara Partitokrasi dan Kewajiban Menolak Perilaku Anti Demokrasi

- Rabu, 8 Februari 2023 | 10:16 WIB

Oleh: Pril Huseno

GARA-gara para kepala desa se Indonesia berdemonstrasi meminta perpanjangan masa jabatan 9 tahun, kecurigaan adanya kekuatan-kekuatan politik yang masih menginginkan ide perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 kali dan penundaan pemilu, menjadi semakin menguat. Ditengarai anasir-anasir pro kekuasaan masih terus bergerilya guna menggoalkan ide sesat tersebut.

Hal itu di atas menjadi fokus bahasan dalam diskusi publik LP3ES dan Big Data Continuum pada Minggu (05/02/2023).

Dr Wijayanto, salah seorang direktur LP3ES pada diskusi tersebut menguraikan hasil telisik data perbincangan publik di ranah digital oleh Continuum Big Data, terungkap bahwa usulan perpanjangan masa jabatan lurah menjadi 9 tahun telah ditolak mentah-mentah oleh publik dengan 95,7% sentimen negatif.

Sekitar 35,8% warga masyarakat dominan beranggapan bahwa isu perpanjangan masa jabatan kades adalah kedok bagi wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 kali.

Baca Juga: Ini Jenis Pelanggaran yang Jadi Sasaran Operasi Keselamatan Jaya 2023

Sementara sosok yang dianggap paling disorot publik dengan isu penundaan pemilu adalah Presiden Jokowi dengan 92,13% perbincangan. Kedua, Muhaimin Iskandar (3,62%), Zulkifli Hasan (3,53%) dan Mahfud MD (0,72%).

Ihwal “Politik Dinasti” juga disorot dengan temuan teratas masalah statement: “Dulu menolak tapi sekarang menyambut (44,9%), Politik Dinasti membahayakan demokrasi (4,5%) dan Muncul karena Kaesang terjun ke politik (3,8%)”.

Sosok yang paling sering dikaitkan dengan tersebut adalah Joko Widodo (2,70%), Kaesang (1,35%) dan Gibran (1,34%). Sementara peran KPU yang menurun kredibilitasnya menjadi sorotan cukup negatif oleh warga masyarakat dengan (37,2%).

Masyarakat juga meminta Jokowi dan DKPP menindak tegas KPU dan jangan saling melindungi.

Hal yang tak kalah menarik dipaparkan oleh Abdul Hamid (Gus Hamid), pimpinan LP3ES sekarang yang juga menjadi pembicara. Gus Hamid menyatakan bersyukur atas data-data yang disampaikan Dr Wijayanto tentang penolakan mayoritas masyarakat terhadap wacana perpanjangan 9 tahun untuk masa jabatan para lurah.

“Hal itu menandakan bahwa mayoritas masyarakat kita masih berpikir jernih dengan pentingnya membangun demokrasi sehingga mereka menolak ide 3 periode dan penundaan pemilu,” tutur Gus Hamid.

Baca Juga: Menang Pilkada DKI 2017, Perjanjian Anies Sandiaga Soal Utang Kampanye Rp 50 Miliar Selesai

Namun, Gus Hamid juga menyatakan amat prihatin dengan apa yang disampaikan Prof Dr Didik J Rachbini tentang Negara telah berubah menjadi horor dengan terbangunnya iklim ketakutan di tengah masyarakat.

Halaman:

Editor: Arbi Terbit

Tags

Terkini

Ketika Kita Sulit Memisahkan Politik dan Olahraga

Minggu, 26 Maret 2023 | 21:00 WIB

Indonesia Bukan Negara Sejahtera

Jumat, 24 Maret 2023 | 13:05 WIB

Sikap Budaya dan Korupsi

Rabu, 22 Maret 2023 | 16:03 WIB

Rezim Karakterloos: Berani Bohong, Nggak Tahu Malu

Minggu, 26 Februari 2023 | 17:56 WIB

Pesta Rakyat Dewa 19, Sebuah Catatan dari JIS

Rabu, 8 Februari 2023 | 09:44 WIB
X