KPK Kebablasan dalam Penegakan Korupsi

- Jumat, 4 November 2022 | 17:30 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diduga menggeledah rumah Ketua DPRD Sulsel, Andi Ina Kartika Sari
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diduga menggeledah rumah Ketua DPRD Sulsel, Andi Ina Kartika Sari

Oleh: Ismail Rumadan, Dosen Fakultas Hukum Univ. Nasional

Masyarakat pada dasarnya sangat mendukung upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sebab akibat buruk dari korupsi adalah hilangnya akses masyarakat terhadap kesejahteraan, masyarakat menjadi miskin dan hilang kesempatan untuk menikmati layanan kehidupan yang adil dan sejahtera dari pemerintah.

Oleh karena itu pemerintahan yang korup yang tidak memberikan layanan terbaik bagi terpenuhinya hak-hak hidup yang layak bagi masyarakat sangat tepat untuk diberantas dan ditindak tegas oleh KPK.

Namun tugas dan kewenangan penegakan hukum korupsi yang diberikan kepada KPK ini seharusnya sejalan dengan harapan masyarakat dan aturan hukum yang telah mengatur cara dan proses penegakan hukum korupsi itu sendiri. Aturan hukum korupsi inilah yang menjadi gaidens atau koridor bagi KPK melaksanakan kewenangannya dalam penegakan korupsi, agar penegakan hukum korupsi tidak menjadi disorientasi dan terkesan melanggar hak asasi manusia. Bahkan melanggar prinsip-prinsip negara hukum.

Tindakan Penggeledahan ruangan Hakim Agung dalam dugaan kasus korupsi yang melibatkan oknum Hakim Agung terkesan kebablasan dan mengindikasikan bahwa KPK kurang paham hukum acara dan tidak mengindahkan prinsip-prinsip negara hukum.

Baca Juga: Jegal Anies - Prabowo Presiden Bisa Berimbas pada Krisis Kepercayaan Masyarakat

Sebab tindakan penggeledahan ruangan hakim agung yang dilakukan KPK dengan mengambil berkas putusan pengadilan dan dokumen yang berisi advisblaad adalah suatu tindakan yang sangat keliru, sebab dokumen-dokumen tersebut merupakan dokumen rahasia negara yang tidak ada kaitannya dengan kasus korupsi yang diduga.
Pertanyaannya adalah apa yang menjadi landasan hukum bagi KPK memeriksa berkas putusan dan dokumen yang berisi Advisblaad yang merupakan pendapat hakim terhadap perkara yang diperiksanya yang bersifat rahasia tersebut?

Tidak ada satupun aturan hukum yang membolehkan KPK memeriksa putusan hakim dan pendapat hakim yang tertuang dalam berita acara persidangan. Yang bisa mengoreksi putusan hakim atau pertimbangan adalah hakim pada pengadilan yang lebih tinggi satu tingkat diatasnya, jika saja pututusan atau pertimbangan hakim pengadilan tingkat dibawahnya dianggap salah.

Demikian juga dalam tindakan penggeledahan yang dilakukan oleh KPK tersebut tidak mengantongi ijin penggeledahan dari ketua Pengadilan. Sehingga tindakan penggeledahan ini terkesan melanggar hukum cara (KHUAP), sebagaimana Pasal 33 KUHAP.

Oleh sebab itu, harapannya bahwa proses penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK ini tentunya tidak harus melanggar hukum juga. KPK seharusnya mematuhi juga aturan dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Halaman:

Editor: Zahroni Terbit

Tags

Terkini

Tiga Serangkai Angkatan Baru Penulis Muda Indonesia

Jumat, 27 Januari 2023 | 16:49 WIB

PMN dan Kepemilikan Saham Publik di BUMN

Selasa, 3 Januari 2023 | 12:05 WIB

Satria Piningit, Di Mana Kau Berada

Rabu, 28 Desember 2022 | 10:33 WIB

Keniscayaan untuk Gus Yaqut

Rabu, 21 Desember 2022 | 06:31 WIB

Messi atau Deschamps, Now or Never

Minggu, 18 Desember 2022 | 17:34 WIB

Teroris Konstitusi dan Republik Rasa Kerajaan

Senin, 12 Desember 2022 | 11:41 WIB

Titipan dan Saran Visioner

Sabtu, 10 Desember 2022 | 20:27 WIB

Transformasi Perpustakaan Berbasis InklusiĀ 

Senin, 28 November 2022 | 16:00 WIB

Pelayanan Kesehatan dan Keadilan Sosial

Sabtu, 26 November 2022 | 20:11 WIB

Ini Benar-benar Potret Wajah Kita

Jumat, 25 November 2022 | 18:51 WIB
X