• Senin, 8 Agustus 2022

Megawati, Sri Lanka, dan Luhut Panjaitan : 'Bantahan Mega' terhadap Luhut Panjaitan soal Sri Lanka

Zahroni Terbit
- Senin, 18 Juli 2022 | 14:31 WIB
Syahganda Nainggolan jadi salah sati petinggi KAMI yang ditangkap polisi
Syahganda Nainggolan jadi salah sati petinggi KAMI yang ditangkap polisi

Oleh: Dr. Syahganda Nainggolan, Direktur Sabang Merauke Circle

Peringatan Megawati Soekarnoputri terkait Indonesia dan Sri Lanka, kemarin, telah membantah tudingan Luhut Panjaitan yakni hanya orang gila yang membandingkan Indonesia dan Sri Lanka dalam hal kemungkinan buruk nasib Indonesia ke depan. Ini bisa jadi soal data, namun bisa jadi juga soal arah politik.

Jika ini terkait data, kalangan politik meyakini bahwa Megawati mempunyai akses pada fakta riil perekonomian kita. Sebab, dia, selain mantan Presiden dan ketua BRIN juga mempunyai kedekatan dengan Kepala Badan Intelijen dan Menteri Keuangan. Sehingga, pasokan data kepadanya menjadi sangat presisi. Sehingga, pernyataan Megawati yang merupakan "warning" pemerintah untuk berhati-hati agar tidak mengikuti nasib Sri Lanka, sebuah pernyataan berbasis data.

Tapi apakah itu soal data?

Sebagai politisi paling senior di Indonesia tentu kita bisa melihat perspektif alternatifnya. Ini bukan lagi soal data, melainkan Megawati Soekarnoputri melakukan manuver politik tingkat tinggi, yakni menyamakan "tune" dengan suara kaum oposisi yang telah mengaitkan bobroknya ekonomi dan politik kita mirip dengan ekonomi Sri Lanka.

Mengapa demikian?

Pertama, statemen Megawati ini diberikan hampir bersamaan dengan isu penggalangan kepala desa se Indonesia yang dilakukan si Ancol dua hari lalu. Isunya juga harusnya sama, tentang desa, Megawati berbicara di acara KKN (Kuliah Kerja Nyata) Universitas Pelangka Raya, Kalimantan, sedang rezim Jokowi dihadapan kepala desa. Namun, semua kita tahu bahwa mobilisasi kepala-kepala desa adalah sesuatu yang tidak lazim, mengingat a) kepala desa adalah institusi paling bawah dalam pemerintahan, di mana jenjang hirarkis bertemu dengan pemerintah pusat berkali-kali sangatlah naif. b) telah terjadi preseden di mana pada pertemuan kepala desa se Indonesia sebelumnya, mereka mendeklarasikan Jokowi 3 periode. c) Gerakan Pro Jokowi di mana-mana masih berpolitik praktis, padahal selama ini semua timses presiden sebeum- sebelumnya membubarkan diri setelah calon presidennya menang.

Kedua, Megawati Soekarnoputri ingin memperkuat spektrum politiknya ke depan, baik koalisi pemikiran maupun jejaring. Selama ini Megawati dipersepsikan membatasi diri atau mengisolasi atau bahkan ditinggalkan parpol koalisinya, sehingga isu yang berkembang Megawati dan partainya menjadi kelompok kecil, alias kelompok pas 20%. Dengan kesamaan "tune" politik dengan "oposisi", jelas Megawati memperluas spektrum politik.

Bagaimana Megawati bisa demikian?

Secara historis tentu saja Megawati ingin memperlihatkan kembali bahwa Garis Sukarno bukanlah kelompok kecil dalam spektrum politik Indonesia. Ini artinya, dalam komunikasi politik, aliran Bung Karno tidak mungkin diisolasi. Sebab, sejak awal tema perjuangan ideologis Bung Karno adalah politik kebangsaan alias persatuan nasional. Sehingga, membandingkan dengan Airlangga Hartarto dengan poros KIB nya, atau Surya Paloh dengan manuver 3 kandidat Capres atau Jokowi yang ingin menunggangi kepresidenannya untuk terus bertahan atau mengarahkan, menjadi kecil jika Megawati sudah pada tahap mengepakkan sayapnya kembali.

Halaman:

Editor: Zahroni Terbit

Tags

Terkini

Pertumbuhan Ekonomi 5,4 Persen untuk Siapa?

Minggu, 7 Agustus 2022 | 10:05 WIB

Jokowi-SMI, Pembangkit Batubara dan G20

Senin, 1 Agustus 2022 | 12:18 WIB

Memaknai Haji Mabrur dalam Hidup

Minggu, 17 Juli 2022 | 15:09 WIB

Halaman 74 Putusan MK

Jumat, 8 Juli 2022 | 21:55 WIB

Sekarang Saya Jawab…

Minggu, 26 Juni 2022 | 17:03 WIB

Megawati Gagal Paham Soal Papua

Jumat, 24 Juni 2022 | 20:30 WIB

Pertanyakan Soal Islah Bahrawi

Minggu, 19 Juni 2022 | 23:22 WIB

Negeri Akhirat

Jumat, 10 Juni 2022 | 18:43 WIB

Pentingnya Ilmu Terkait Kita Bermadzhab

Kamis, 9 Juni 2022 | 08:50 WIB

Keuntungan BUMN Yang Membahayakan

Rabu, 8 Juni 2022 | 09:37 WIB

Politik Uang Ambang Batas Pilpres

Selasa, 7 Juni 2022 | 23:22 WIB

Great Anies = Great Indonesia

Selasa, 7 Juni 2022 | 08:32 WIB
X