Ambang Batas Pilpres dan Pilkada sebagai Akar Korupsi Politisi

Oleh: Gede Sandra

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mengungkapkan mahalnya biaya politik di Indonesia. Dalam sebuah diskusi yang berlangsung di Jakarta kemarin (30/6),

Alexander Marwata mengungkap hasil survei KPK yang menyebut bahwa untuk menjadi calon kepala daerah tingkat II (Walikota/Bupati) diperlukan dana Rp 20-30 miliar. Sementara untuk jadi Gubernur diperlukan dana Rp 100 miliar.

Nilai yang sangat fantastis. Artinya setiap calon Bupati harus mencari seorang cukong, atau beberapa cukong, untuk bisa menyediakan dana sebesar Rp 30 miliar. Bersyukur bila si calon bupati tersebut adalah pengusaha yang sukses, sehingga mempunyai dana sebesar Rp 30 miliar tersebut. Atau setidaknya memiliki aset yang seharga Rp 30 miliar.

Baca Juga: Pemerintah Jaga Momentum Pemulihan Ekonomi Nasional Hadapi Tantangan Global

Tapi kan tidak semua politisi atau aktivis seberuntung itu. Kebanyakan mereka seumur hidupnya hanya bergerak di jalanan, mengajar, menulis, kalaupun bekerja professional tentu tabungannya tak sampai puluhan miliar rupiah.

Sehingga mereka harus cari cukong, tentu haruslah pengusaha sukses, yang tabungannya gemukgemuk. Paling tidak, bila si cukong mau modalin seorang calon bupati, tabungan di rekeningnya setidaknya harus di atas Rp 100 miliar. Sehingga misal dia sumbangkan Rp 30 miliar untuk membiayai seorang calon bupati, maka nilai sumbangannya itu “hanya” 30% tabungannya. Jadi seorang cukong pilkada idealnya memiliki tabungan di atas Rp 100 miliar.

Baca Juga: Perkenalkan Labuan Bajo, Menko Airlangga Berikan Opening Remarks di Sherpa Track Meeting ke-2

Sekarang pertanyaan berikutnya, berapa banyak orang yang memiliki tabungan di atas Rp 100 miliar?