Oleh: Arief Gunawan
Tahun 1977 menjelang Pemilu kedua di bawah Orde Baru, suasana politik nasional menampilkan wajah yang tidak menggembirakan.
Di antara sekian isu yang menonjol saat itu ialah persoalan Timor Timur yang pada 1976 baru berintegrasi ke wilayah RI.
Isu lainnya berkaitan dengan peserta Pemilu 1977 yang untuk pertamakali diikuti oleh tiga partai hasil fusi dari partai-partai sisa Orde Lama. Tiga peserta itu adalah PPP, Golkar, dan PDI.
Baca Juga: Arus Mudik Tol Cipali Rawan Kemacetan, Menteri PUPR sebut Tol Cisumdawu bisa Kurangi Kepadatan
Isu selanjutnya ialah mulai maraknya KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). Seperti kasus Pertamina yang melibatkan kroni Soeharto.

Koran Indonesia Raya di bawah Mochtar Lubis waktu misalnya memberitakan kasus ini secara sangat berani yang berujung pada penangkapan wartawan.
Ada pula kasus penyelundupan mobil mewah yang melibatkan keluarga Cendana, penggelapan dana proyek infrastruktur, kasus penyuapan, berkembangnya tren anak pejabat berbisnis, melebarnya jurang kemiskinan, dan praktek-praktek tercela lainnya.
Baca Juga: Tegaskan sudah Kirim Surat ke KPK 29 Maret, Kapolri soal Polemik Brigjen Endar: Kita Taat Asas
Sementara itu untuk mempertahankan kekuasaan Soeharto membangun tiga benteng yang menjadi sandaran kekuatannya. Yaitu ABRI, birokrasi, dan Golkar.
Undang-undang politik dan sistem pemilihan anggota DPR saat itu disusun untuk mengawetkan kekuasaan Soeharto.
Lebih-lebih Pemilu 1977 dilaksanakan secara curang dan intimidatif. Soeharto yang mengkooptasi ABRI dan mengendalikan birokrasi untuk mem-back-up Golkar menghalalkan segala cara untuk memenangkan Pemilu.

Artikel Terkait
Disambut Positif Berbagai Kalangan, Ramai-ramai Dukung Duet Rizal Ramli-Puan
Zulfan: Rizal Ramli Sosok yang Tepat Untuk Memimpin Indonesia
Ulama dan Pendekar Banten Dukung Rizal Ramli
Rizal Ramli dan Tera Korupsi Rp 349 Triliun di Kemenkeu
Banyak Skandal, Rizal Ramli Sebut Menkeu Bagai Lap Kotor
RR Berduka Abdul Rachim Meninggal Dunia, Mantan Aktivis yang Dipenjara Bersama Karena Kritik Orde Baru