Pemerintah Jangan Saling Lempar Tanggung Jawab Terkait Impor KRL

Oleh: Suryadi Jaya Purnama

PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) terancam tidak dapat mengganti 10 unit rangkaian kereta rel listrik (KRL) Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) yang akan pensiun pada tahun 2023 ini serta 19 unit pada tahun 2024.

Sebab, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menolak usulan KCI untuk mengimpor rangkaian kereta bekas dari Jepang dan meminta perseroan membeli produk dalam negeri dari PT Industri Kereta Api (INKA).

Baca Juga: Hakim PN Jaktim Tunda Sidang Praperadilan Puguh Kribo Lawan Polsek Duren Sawit

Hambatan pengadaan tersebut berpotensi menggerus kapasitas angkut KRL Jabodetabek yang saat ini mencapai 1,2 juta penumpang per hari. Sedangkan untuk melayani 1.081 perjalanan per hari, termasuk rute pengumpan, KCI membutuhkan minimal 96 rangkaian kereta. Jika jumlah rangkaian berkurang, pasti mempengaruhi layanan.

Sekarang saja penumpang sudah berdesakan. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sendiri telah meningkatkan target jumlah penumpang KRL Jabodetabek menjadi 2 juta orang per hari.

Namun demikian, keinginan ini belum ditunjang oleh jumlah armada yang mencukupi, apalagi usia KRL yang ada saat ini masih banyak yang mencapai usia di atas 50 tahun. Paparan KCI dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR RI pada tanggal 6 Juli 2022 menyebutkan armada KRL saat ini berusia 50 - 59 tahun sekitar 10%, 40 - 49 tahun (13%) dan 30 - 39 tahun (77%).

Baca Juga: KPK: Pejabat Pajak Kemenkeu Rafael Alun Punya Saham di 6 Perusahaan

Untuk itu, selain dibutuhkan penambahan jumlah armada KRL, dibutuhkan juga peremajaan sejumlah rangkaian KRL. Selain mengimpor rangkaian KRL eks Jepang sebanyak 29 unit pada tahun 2023-2024, KCI telah berkomitmen membeli 16 rangkaian KRL baru buatan INKA senilai Rp 4 triliun. Kontrak pengadaan kereta buatan domestik itu baru akan diteken pada bulan Maret 2023 tapi selesai produksinya nanti pada tahun 2025-2026.

Namun demikian upaya KCI untuk melakukan penambahan dan peremajaan ini menemui kendala yaitu berupa dana, waktu dan masalah perizinan. Dari sisi pendanaan, pengadaan 16 KRL baru dari INKA mencapai Rp 4 triliun, sementara untuk impor 10 KRL eks Jepang hanya membutuhkan biaya Rp 150 miliar.

Baca Juga: Hasil Penelusan KPK Terhadap Pemilik Rubicon yang Dipakai Mario Dandy

Selain itu waktu yang dibutuhkan untuk pengadaan KRL baru dari INKA mencapai 34 bulan, sementara untuk impor dari Jepang hanya membutuhkan waktu 12 bulan. Tambahan lagi, KRL baru buatan INKA harganya 20 kali lebih mahal dari KRL eks Jepang, meskipun nantinya dapat digunakan 3 atau 4 kali lebih lama daripada KRL eks Jepang yang hanya dapat digunakan selama 10 hingga 15 tahun saja.

Akan tetapi keinginan KCI untuk mengimpor KRL eks Jepang ini juga menemui kendala perizinan, di mana surat permohonan dispensasi yang baru dilayangkan pada September 2022 dalam rangka permohonan persetujuan impor barang modal dalam keadaan tidak baru (BMTB) ini pada bulan Januari 2023 ditolak oleh Kemenperin karena tidak memenuhi syarat minimal tingkat komponen dalam negeri (TKDN).

Baca Juga: 23 Ribu Pasien Meninggal Akibat Lamanya Waktu Tunggu UGD Rumah Sakit di Inggris