Ketua Pengprov IKASI Bali Sebut TPP Lakukan Pelanggaran AD/ART dengan hanya Menetapkan Calon Tunggal

HARIANTERBIT.COM - Dugaan Pengurus Besar Ikatan Anggar Seluruh Indonesia (PB IKASI) di bawah kepemimpinan Agus Suparmanto menutup rapat-rapat kesempatan figur lain untuk maju sebagai calon Ketua Umum PB IKASI periode 2022-2026 dalam Musyawarah Nasional (Munas) IKASI di Bali, pada 3 Desember 2022, telah terbukti.

Upaya memuluskan mantan Menteri Perdagangan yang terkena reshuffle untuk memimpin periode ketiga ini jelas terlihat dengan keputusan Tim Penjaringan dan Penyaringan (TPP) yang diketuai Harry Jost menutup peluang Jaksa Agung Muda Intelejen (Jamintel), Amir Yanto dengan mengumumkan calon tunggal pada Munas nanti, padahal, Amir Yanto mendapat dukungan 9 Pengprov IKASI.

Ketua Tim Pemenangan Amir Yanto sebagai calon Ketua Umum PB IKASI periode 2022-2026, Ketua Pengprov IKASI Bali, Agung Susrama Putra yang dihubungi Jumat (2/12/2022) malam, menyebut adanya pelanggaran Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) IKASI dalam pembentukan Tim Penjaringan dan Penyaringan (TPP) untuk mempertahankan posisi Agus Suparmanto.

Faktanya, kata Agung Susrama, saat Agus Suparmanto terpilih memimpin PB IKASI periode kedua di Munas IKASI yang juga digelar di Bali, pada Desember 2018 lalu, proses penjaringan dan penetapan bakal calon Ketua Umum PB IKASI ditetapkan dalam permusyawaratan dan dituangkan di dalam Tata Tertib menyangkut persyaratan bakal calon.

"Penjaringan dan penyaringan bakal calon Ketua Umum tidak ada diatur AD/ART IKASI tahun 2017 dengan membentuk Tim Penjaringan dan Penyaringan (TPP). Ini jelas pelanggaran dan banyak lagi pelanggaran yang dilakukan,’’ kata Agung Susrama Putra tanpa merinci pelanggaran lainnya.

Penetapan kriteria, syarat dan tata cara penjaringan serta penyaringan Ketua Umum dengan membentuk TPP tersebut, kata Agung, tampaknya mengacu AD KONI tahun 2020 pasal 32 ayat (5) huruf (g). Padahal, kriteria Ketua Umum IKASI telah diatur di dalam ketentuan Anggaran Rumah Tangga IKASI tahun 2017 ketentuan pasal 24 ayat 1 dan Keputusan Munas IKASI Nomor: 01/SKEP/MUNAS-IKASI/XII/2018 tentang Peraturan Tata Tertib Musyawarah Nasional IKASI (Ikatan Anggar Seluruh Indonesia), ketentuan pasal 21.

‘’Surat Pemberitahuan dari KONI Pusat dijadikan alasan PB IKASI untuk menyusun tata cara penyaringan dan penjaringan calon Ketua Umum PB IKASI periode 2022-2026 melalui Rapat Anggota IKASI. Padahal, Anggaran Rumah Tangga IKASI pasal 29 Ayat 6 huruf c tidak mengatur tugas Rapat Anggota IKASI membahas dan menetapkan usulan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara penjaringan, penyaringan dan pemilihan calon Ketua Umum IKASI sebagai pedoman Tim Penjaringan dan Penyaringan," jelasnya.

Diterangkan AD KONI pasal 21 bahwa masa bakti pengurus Induk Cabor adalah 4 (empat) tahun dan Jabatan Ketua Umum diatur ayat 2. Dapat dipilih untuk 2 (dua) kali masa jabatan. Ketua Umum PB IKASI Agus Suparmanto, sudah menjabat Ketua Umum 2 (dua) periode.

‘’Dapat dipilih kembali untuk masa jabatan lebih dari dua kali, apabila telah diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga induk cabang olahraga anggota KONI. Sementara pada AD dan ART IKASI tidak mengatur periode masa bakti,’’ ujar Agung Susrama seraya menegaskan adanya indikasi kuat PB IKASI telah menyimpang dari AD dan ART.