Rakor Evaluasi Menyeluruh Penyelenggaraan Kompetisi Sepakbola Indonesia Tidak Tumpang Tindih dengan TGIPF

HARIANTERBIT.COM - Digelarnya Rapat Koordinasi (Rakor) yang dipimpin Menpora Zainudin Amali tentang Evaluasi Secara Menyeluruh Penyelenggaraan Kompetisi Sepakbola Indonesia yang berlangsung di wisma Kemenpora, Kamis (6/10/2022), tidak tumpang tindih dengan apa yang tengah dilakukan oleh Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) pimpinan Menko Polhukam Mahfud MD.

Hal tersebut ditegaskan Menpora Amali saat jumpa pers, jika rakor yang digelar bersama stakeholder olahraga itu sama sekali tidak membahas tentang perkembangan terkait tragedi di Kanjuruhan karena hal tersebut ditangani TGIPF yang diperintahkan oleh Presiden Joko Widodo melalui Kepres.

“Walaupun saya adalah wakil ketua dalam TGIPF, tetapi dalam rakor ini sama sekali kita tidak menyentuh itu. Karena itu menjadi urusan dari TGIPF dan juga apa yang sudah dikerjakan oleh Polri, kita tidak masuk ke wilayah itu dan mungkin ada tim-tim lain yang ada di sana,” ucap Menpora Amali.

"Rakor ini pun merupakan tindak lanjut arahan dari Presiden Joko Widodo, sekaligus sebagai perwujudan salah satu poin yang tercatat dari hasil rapat perdana TGIPF yang dipimpin Menko Polhukam Mahfud MD pada Senin (3/10/2022) lalu, dimana keputusan rapat perdana itu memerintahkan kepada Menpora untuk melakukan rapat dan mengundang pihak-pihak terkait, baik kaitan dengan tragedi Kanjuruhan maupun evaluasi kita terhadap penyelenggaraan kegiatan sepakbola ke depan dan hal-hal lainnya," tambah Menpora Amali.

SOP atau Standar Operasional Prosedur penanganan kesehatan serta pengamanan dalam pertandingan, menjadi salah satu topik penting dari Rakor tersebut.

Menpora menjelaskan, hal yang diskusikan dan menjadi catatan dalam rapat ini antara lain, pihaknya bersepakat untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh dari penyelenggaraan kompetisi sepak bola nasional. “Tentu bukan hanya Liga 1 tapi juga Liga 2 dan termasuk liga 3, masukan-masukan yang disampaikan oleh peserta rapat saya kira cukup mewakili situasi yang sedang ada,” ujarnya.

Hal lain yang juga dibahas yaitu terkait dengan supporter. Menurutnya, selama ini keberadaan suporter belum tersentuh secara serius meskipun sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan.

“Itu sudah ada pasal-pasal yang mengatur itu dan sudah ada hak dan kewajibannya. Tapi mungkin belum tersosialisasi dengan baik kepada supporter, para penonton kita. Maka, itu akan menjadi tugas dari PSSI dan elemen-elemen yang berkaitan dengan itu,” tutur menpora Amali.

Dalam rapat tersebut, para suporter pun masing-masing menyampaikan komitmen untuk tidak menggunakan istilah-istilah yang dikonotasikan permusuhan, misalnya antara pendukung tim yang satu dengan tim yang lain. Misalnya antara Persija dan Persib, ataupun antara pendukung Persebaya dengan Arema dan lainnya. “Sore hari ini semua punya tekad bersama untuk memperbaiki kedepannya dan semua merasa bahwa bagian dari sepakbola,” jelasnya.

Selain itu, tempat-tempat pertandingan atau stadion-stadion yang merupakan milik dari pemerintah daerah baik kabupaten\kota dan provinsi, sesuai dengan arahan presiden Jokowi akan dilakukan audit secara menyeluruh terhadap keberadaan stadion-stadion itu, baik yang akan digunakan klub-klub baik Liga 1, Liga 2 dan Liga 3.

“Tentu kita akan prioritaskan yang sekarang ini sedang eksisting digunakan, setelah itu semua sudah selesai, baru kita akan perluas kepada yang tidak digunakan terutama hal-hal yang sangat serius yakni tentang pintu keluar dan masuk. Kemudian tempat-tempat lain yang perlu mendapatkan perhatian,” katanya.

Selanjutnya disepakati juga bahwa nantinya aturan-aturan, baik aturan FIFA maupun PSSI yang terkait dengan pengamanan dijalankan pihak Kepolisian. “PSSI diminta untuk mensosialisasikan aturan-aturan FIFA dan PSSI itu sendiri kepada Pemda sebagai pemilik stadion atau yang terkait dengan itu. Sehingga semua jadi tahu apa yang boleh, apa yang tidak boleh,” pungkasnya.