Bekerja Secara Objektif, Chandra Bhakti: KONI, KOI, Kemenpora dan Tim Review Jalankan Amanah UU 11 Tahun 2022

- Sabtu, 23 April 2022 | 05:18 WIB
Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Chandra Bhakti (tengah) dan Prof. Asmawi selaku Ketua Tim Review PPON dalam Dialog dan Diskusi Bersama Insan Media yang mengambil tema
Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Chandra Bhakti (tengah) dan Prof. Asmawi selaku Ketua Tim Review PPON dalam Dialog dan Diskusi Bersama Insan Media yang mengambil tema

Jakarta, HanTer - Tim Review Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional (PPON) dinilai telah bekerja secara objektif dan komprehensif serta detail yang berdasarkan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) dalam menentukan wakil Indonesia untuk mentas di ajang SEA Games 2021 Hanoi, Vietnam.

Hal tersebut diungkapkan Chandra Bhakti selaku Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam Dialog dan Diskusi Bersama Insan Media yang mengambil tema "Siap Merah Putihkan SEA Games 2021 Vietnam dengan Prestasi Terukur, Semangat Pantang Mundur," yang berlangsung di Jakarta, Jumat (22/4/2022).

Seperti diketahui, landasan pemerintah dalam hal ini Kemenpora membuat DBON itu sendiri merupakan jawaban atas arahan langsung Presiden Joko Widodo pada peringatan Hari Olahraga Nasional (Haornas) tahun 2020 lalu yang kemudian tertuang melalui Perpres 86 Tahun 2021 yang menginginkan review total ekosistem keolahragaan nasional.

"Apa yang menjadi arahan Presiden itu dengan mereview total ekosistem keolahragaan nasional, tentu menimbulkan paradigma baru dalam membangun, membina atau mengembangkan olahraga Indonesia, kalau tidak, maka pembinaan olahraga nasional mulai dari hulu yakni olahraga masyarakat sampai ke olahraga pendidikan dan prestasi akan begitu-begitu saja," ucap Chandra Bhakti.

Lebih lanjut, Chandra memaparkan jika hulunya membentuk kebugaran, menjadi dasar membangun olahraga pendidikan maupun prestasi, sehingga mampu membentuk karakter yang pada hilirnya menunjukkan prestasi.

"Kita dorong perubahan ini dengan juga lahirnya Undang Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan, dimana ini menjadi roh daripada paradigma baru tadi yang di Perpres 86 Tahun 2021," ucapnya.

Chandra pun menyebutkan terkait tentang kewenangan pemerintah pusat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan pada pasal 12 di mana Pemerintah Pusat mempunyai tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan Keolahragaan secara nasional dan mengkoordinasikan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Keolahragaan secara nasional. Kebijakan Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam desain besar Olahraga nasional yang diatur dengan Peraturan Presiden.

Kemudian pada pasal 37 ayat 1, Chandra menyebutkan Induk Organisasi Cabang Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal sebelumnya membentuk suatu komite olahraga nasional dalam hal ini KONI, memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Pusat dalam menentukan keikutsertaan cabang Olahraga dan Olahragawan dalam pekan Olahraga internasional.

"Jadi di sini posisi KONI memberikan rekomendasi terhadap cabang-cabang olahraga untuk di review oleh Tim Review yang diketuai oleh Prof. Asmawi, karena KONI yang melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap cabang olahraga, sehingga dasarnya cukup kuat terkait masalah rekomendasi ini, karena pada UU No. 3 Tahun 2005 lalu tidak ada yang menyebutkan tentang rekomendasi terkait pengiriman kontingen Indonesia pada multi event internasional," tutur Chandra.

Halaman:

Editor: Hermansyah Terbit

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Prediksi Everton Vs Arsenal: Ujian Berat The Toffees

Jumat, 3 Februari 2023 | 12:25 WIB

Belum Main, Ten Hag Terus Memuji Sabitzer

Jumat, 3 Februari 2023 | 09:10 WIB
X