Cabor Tenis Meja Protes ke KOI, Merasa Dianaktirikan Saat Gelaran SEA Games 2023

HARIANTERBIT.com - Komite Olimpiade Indonesia (NOC Indonesia) dianggap menganaktirikan cabang olahraga tenis meja saat berpartisipasi di SEA Games 2023 Kamboja.

Hal itu dikatakan Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PP PTMSI) Komjen Pol (Purn) Oegroseno saat dihubungi di Jakarta, Rabu, (24/5/2023).

Salah satu ketimpangan yang dirasakan PTMSI ketika tenis meja hanya yang berkekuatan 4 atlet plus 1 pelatih hanya mendapatkan uang saku masing-masing Rp6 juta dari KOI.

Baca Juga: Tren Surplus Neraca Pembayaran Indonesia Berlanjut, Kemenkeu: Bukti Ketahanan Eksternal Terjaga

Itu ironis dengan melihat anggaran yang begitu besar mencapai angka hampir Rp1 Triliun (Rp852,2 miliar) untuk kegiatan SEA Games ke-32 di Kamboja.

Hal tersebut membuat Oegroseno menilai perlakuan NOC Indonesia terhadap cabang olahraga tenis meja sangat tidak adil.

Lebih lanjut, mantan Wakapolri periode 2013-2014 itu juga menjelaskan bahwa biaya pelatnas untuk cabor tenis meja menuju SEA Games 2023 Kamboja tidak ditanggung sama sekali.

"Padahal kami sudah melakukan persiapan awal dengan menggelar Kejuarnas di Yogyakarta pada Juli 2022. Dan kami pun sama sekali tidak diberitahukan kepastian pelatnas SEA Games Kamboja dimulai," kata Oegroseno.

Baca Juga: Dimeriahkan Isyana Sarasvati, Danilla hingga Band Ungu, Festival Musik Semesta Berpesta Digelar di 12 Kota

Menurut dia, dengan dikirimnya tenis meja Indonesia ke SEA Games Kamboja, maka konsekuensinya juga harus ada, termasuk biaya pelatnas yang telah ditanggung oleh Kemenpora.

"Memang tenis meja Indonesia gagal merebut medali di SEA Games Kamboja namun bukan berarti cabor kami kehilangan hak seperti biaya pelatnas," cetus mantan Kapolda Sumatera Utara itu.

Sebagai Ketua Umum PP PTMSI, Oegroseno pun lebih memilih posisi atau sikap diam karena hal ini menyangkut harga diri.

Oegroseno tidak mau jadi pengemis dengan menuntut hak-hak atlet tenis meja ke para pemangku kepentingan olahraga di negeri ini. Menurutnya, biarlah masyarakat yang menilai.

Baca Juga: Kekerasan dan Pelecehan Seksual Terhadap Anak Juga Marak di Jerman, Tembus 15.500 Kasus di 2022

Perlakuan tidak adil oleh KOI ini, kata Oegroseno, sudah terjadi sejak SEA Games 2019 Filipina dan SEA Games 2022 Vietnam.

Biaya pelatnas SEA Games Filipina tidak diberikan kepada PP PTMSI oleh Kemenpora dan dengan mudahnya KOI membatalkan sepihak tenis meja tidak diberangkatkan ke Filipina.

Begitu juga halnya dengan SEA Games Vietnam 2022 tidak dikirim dengan alasan dana terbatas, padahal tenis meja sudah melaksanakan pelatnas dengan mendatangkan pelatih dari Korsel melalui biaya mandiri.