Benny: Pemilu 2019 Tingkat Kecemasan Masyarakat Tinggi

Sammy
Benny: Pemilu 2019 Tingkat Kecemasan Masyarakat Tinggi

Jakarta, HanTer - Ketua DPP Partai Demokrat Benny K Harman, mengatakan, proses pemilu yang tidak adil, transparan dan akuntabel pasti akan menghasilkan pemimpin yang tidak sesuai kehendak rakyat. Adapun proses dan hasil seperti itu menimbulkan kecemasan dari berbagai pihak. Menurutnya, dalam konteks Pemilu 2019, ia menilai tingkat kecemasan masyakarat terbilang tinggi.

"Jangan sampai kita dapat pemimpin yang prosesnya tidak transparan, tidak adil, dan tidak akuntabel. Masalahnya adalah proses-proses inilah yang mencemaskan. Apakah kita optimis atau cemas, lebih banyak cemasnya. Proses-proses seperti ini membuat kita cemas bahwa pemimpin yang dihasilkan nanti tidak sesuai dengan kehendak kita," kata Benny dalam diskusi Seknas Prabowo-Sandi bertajuk, 'Keamanan Pilpres 2019: Optimisme atau Kekhawariran", di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (18/12/2018).

Menurut dia, ada beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai solusi dari kekhawatiran ini. Misalnya, rakyat harus memastikan petahana tidak boleh menyalahgunakan kekuasaanya untuk kepentingan pemenangannya pada Pemilu 2019.

Demokrat juga mendesak agar incumbent tidak memanfaatkan ketidaktahuan rakyat dalam berpolitik untuk kemenangannya di Pilpres 2019. 

"Saya minta capres incumbent tidak menyalahgunakan posisi dominannya, tidak menyalahgunakan posisi politiknya yang saat ini dominan. Penyalahgunaan posisi dominan secara politik tentu akan menghasilkan pemimpin yang tidak amanah," terangnya.

"Jadi tidak boleh memaksa atau mendikte supaya dipanggil semua kepala desa-kepala desa supaya menangkan incumbent, kalau tidak maka dan desa tidak akan kita kucurkan," ujar Benny.

Disisi lain, Demokrat juga meminta agar Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi membuka mata lebar-lebar agar proses pemilu berjalan dengan harapan rakyat. 

"BPN Prabowo-Sandi harus memulai insiatif baru supaya meyakinkan rakyat supaya tidak mudah ditipu. Kepung itu desa-desa, kepung TPS-TPS, pastikan tidak ada kecurangan. Kalau tidak begitu, ya percuma usaha sekeras apa pun," tegas mantan anggota Komisi III DPR itu.

Rapor Merah 

Mantan anggota Komnas HAM, Natalius Pigai menyebut, calon presiden nomor urut 01, Joko Widodo (Jokowi) sudah mulai lemah untuk bertarung di Pilpres 2019. Apalagi, menurutnya, Jokowi sudah mendapatkan rapor merah dari Komnas HAM.

"2018 Komnas HAM sudah berikan rapor merah kepada Jokowi. Dan itu satunya-satunya presiden yang diberikan rapor merah oleh Komnas HAM," kata Natalius dalam diskusi tersebut.

Tak hanya Komnas HAM, Natalius mengungkap, lembaga terpercaya seperti KontraS juga memberikan penilaian negatif terhadap Jokowi. Hal itu, menurut dia, menjadi alasan bahwa Jokowi sudah semakin lemah di Pilpres 2019 ini.

"Kalau lembaga-lembaga kredibel seperti itu kepada Jokowi, mau apa dia. Makanya kalau mau bertarung silakan dari aspek ekonomi saja," ujar dia.

Natalius mengatakan, kubu pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Salahudin Uno perlu mengantisipasi kecurangan manipulasi suara hasil pemungutan suara Pilpres 2019. Ia menegaskan, antisipasi sangat penting karena terbuka kemungkinan manipulasi dilakukan pihak tertentu jika hasil suara hanya selisih 1-2 persen.

"Kalau selisih suara hanya 1-2 persen, saya kira rentan sekali dimanipulasi," ujar Natalius.

Natalius menyarankan, kubu Prabowo-Sandi mengawasi secara ketat seluruh proses penghitungan suara, terutama di daerah-daerah yang dinilai rawan terjadi manipulasi. Ia mengingatkan, manipulasi biasanya terjadi pada saat proses penghitungan dilakukan.