PPATK Ungkap 143 Transaksi Keuangan Mencurigakan: Umumkan Politisi dan Parpol yang Terlibat

Safari
PPATK Ungkap 143 Transaksi Keuangan Mencurigakan: Umumkan Politisi dan Parpol yang Terlibat
Gedung PPATK

Jakarta, HanTer - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyebut adanya 143 transaksi keuangan mencurigakan pada Pemilu 2018 lalu yang melibatkan pasangan calon kepala daerah, partai politik dan penyelenggara pemilu dengan nominal transaksi mencapai Rp47,2 miliar. 

Menanggapi hal ini, Direktur Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi meminta agar PPATK menjadi seperti hubungan masyarakat (humas). Karena  kerjanya hanya mengumumkan saja terkait adanya 143 transaksi mencurigakan pada Pemilu 2018. Tanpa menyebutkan siapa pihak atau orang yang terlibat dalam transaksi mencurigakan tersebut 

“Lembaga sekaliber PPATK jika hendak mengumumkan maka yang dibeberkan bukan hanya transaksi saja, tetapi juga menyebut siapa itu nama orangnya. Sehingga masyarakat juga mengetahui siapa atau dari partai mana. Karena jika hanya menyebut ada transaksi mencurigakan tapi tidak menyebut nama maka hanya membuat publik bingung," ujar Uchok kepada Harian Terbit, Selasa (18/12/2018).

Nama itu harus diumumkan atau sebut saja, partai atau nama calon presiden dan wakil presiden yang melakukan transaksi mencurigakan tersebut. Kalau hanya mengumumkan saja maka hanya bikin publik bingung dan menilai PPATK ini kerjanya basa basi saja," jelasnya.

Politisi

Uchok menyebut, berdasarkan analisanya yang diumumkan PPATK jika berkaitan dengan pemilu maka transaksi mencurigakan tersebut dilakukan oleh politisi atau bisa juga parpol dan tidak mungkin dilakukan oleh bisnisman. Karena saat ini bisnis sedang lesu. Lesunya bisnis maka saat ini para politisi bermain-main anggaran agar bisa terpilih kembali di parlemen.

Uchok juga enggan menyebut nama siapa politisi yang bertransaksi mencurigakan tersebut. Oleh karena itu Uchok meminta agar PPATK membuka data siapa saja orang - orang yang terlibat transaksi mencurigakan tersebut. 

Sementara itu, Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada (UGM) Yuris Rezha juga mengatakan, temuan PPPATK ini menguatkan dugaan masih banyak terjadi praktik politik uang di daerah. Dalam temuan PPATK kali ini yang disoroti adalah kurun waktu pilkada 2017-2018 sehingga patut diduga masih banyak terjadi politik uang dari aktor-aktor yang berkaitan dengan Pilkada, baik itu calon, partai politik bahkan juga penyelenggara pemilu.

"(Pemainnya) diduga parpol dan calonnya. Karena aktor utama pilkada ada pada mereka," ujarnya.  

Rp1,3 Triliun

Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (18/12/2018) menyebut adanya 143 transaksi keuangan mencurigakan pada Pemilu 2018 lalu yang melibatkan pasangan calon kepala daerah, partai politik dan penyelenggara pemilu.

"PPATK telah mengidentifikasi adanya 143 transaksi keuangan mencurigakan selama Pemilu 2018 dengan nominal transaksi mencapai Rp47,2 miliar," ujar Kiagus Ahmad Badaruddin.

Kiagus mengatakan secara keseluruhan berdasarkan hasil pemantauan selama periode 2017 sampai dengan Kuartal III tahun 2018 menunjukkan adanya transaksi keuangan secara tunai yang sangat signifikan terkait penyelenggaraan pemilu maupun kontestasi. 

Dia mengatakan terdapat 1.092 laporan transaksi keuangan tunai yang melibatkan penyelenggara pemilu, paslon, keluarga paslon, serta partai politik dengan jumlah total Rp1,3 triliun.

Dia mengatakan PPATK sebagai lembaga yang memiliki tugas utama mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang telah berupaya mengimplementasikan Nota Kesepahaman dengan Bawaslu secara konsisten dan bertanggung jawab dalam mewujudkan pemilu yang bersih dan berintegritas bebas dari praktik-praktik kejahatan, khususnya pencucian uang.