Pemilu 2014 Rp16 Triliun dari Aluminium

Dipertanyakan, Anggaran Pemilu 2019 Rp24 Triliun Untuk Kotak Suara Bahan Karton

Safari/Sammy
Dipertanyakan, Anggaran Pemilu 2019 Rp24 Triliun Untuk Kotak Suara Bahan Karton

Jakarta, HanTer - Rencana Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menggunakan kotak suara berbahan karton pada pemilu tahun 2019, menuai polemik di berbagai kalangan. Pihak KPU menilai, kotak karton lebih efisien dibandingkan yang berbahan aluminium. Sementara sejumlah kalangan meminta KPU harus mengedepankan kualitas demokrasi dibandingkan efisiensi pada pemilihan umum (pemilu).

Anggaran Pemilu dan Pilpres 2019 sebesar Rp24,8 triliun dengan menggunakan kotak suara dari karton, sementara anggaran pada 2014 Rp24,1 triliun. Pada 2018, pemerintah mengalokasikan anggaran pemilu sebesar Rp16 triliun dengan kotak suara dari aluminium.

Dosen Komunikasi dari Universitas Pelita Harapan Emrus Sihombing, mengatakan, tentunya KPU harus mengedepankan kualitas demokrasi dibandingkan efisiensi pada pemilihan umum.

"Saya berpikir memang perlu efisiensi, perlu penghematan.Tapi dalam demokrasi paling utama kualitas pemilihan dan kualitas kotak, bukan penghematan," ujarnya di Jakarta, Minggu (16/12/2018).

Terlebih, terkait temuan 2.065 kotak suara di KPUD Kota Bandung,  yang rusak akibat terkena banjir pada 11 Desember 2018 lalu. Ia juga mempertanyakan kualitas kotak suara tersebut.

"Kalau banjir itu besar sekali, apapun kotak suara itu akan rusak.Tapi kalo masih banjir kecil lalu rusak, berarti yang kita pertanyakan kualitas kotak suara," tuturnya.

Ia sekaligus menginginkan agar jangan sampai suara rakyat terganggu dengan kualitas kotak yang rusak karena kondisi alam. "Sebab suara rakyat adalah cermin dari kedaulatan rakyat.Kedaulatan rakyat adalah cermin dari UUD 1945, yaitu kedaulatan ada di tangan rakyat," ujarnya.

Oleh karena itu, Emrus menyarankan kepada KPU agar kotak suara kembali seperti pemilu sebelumnya, yaitu menggunakan bahan aluminium."Bagaimanapun aluminium lebih kuat daripada karton.Jadi tetap harus mengedepankan kualitas," tuturnya.

Kualitas Pemilu

Terpisah, pengamat politik dari Institute for Strategic and Development Studies (ISDS) M Aminuddin mengatakan, naiknya anggaran Pemilu 2019 yakni Rp24,8 triliun untuk penyelenggaraan Pemilu dan Pilpres 2019. Alokasi anggaran ini naik 3 persen atau bertambah Rp700 miliar dibanding biaya Pemilu dan Pilpres 2014 lalu yang mencapai Rp24,1 triliun memang luar biasa. Kenaikan anggaran tersebut tidak berbanding lurus dengan sarana yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Tentu ini (kenaikan anggaran) sangat paradox dengan rencana menurunkan kualitas infrastruktur pemilu seperti kotak suara yang diganti dari kardus," jelasnya.

Aminudin menuturkan, dengan menaikkan anggaran KPU untuk menyelenggarakan pemilu.Oleh karenanya, kenaikan anggaran pemilu berpotensi timbulkan kerugian negara.Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perlu audit berlapis terhadap penggunaan anggaran Pemilu. Bila ditemukan pelanggaran mak Kejaksaan, Polri dan KPK usut.

"Kejaksaan, Polri dan KPK usut.Karena yang jelas para rekanan yang dapat lelang dari KPU Akan diuntungkan," tegasnya.

Kecurangan

Koordinator Gerakan Perubahan (Garpu) Muslim Arbi mengatakan,anggaran Pemilu 2019 meningkat persiapan yang di lakukan oleh KPU dan Bawaslu tidak optimal. Ironisnya,  anggaran yang begitu besar tidak membantu menata demokrasi dan pemerintahan yang kredibel jika isu-isu kecurangan terkesan dibiar kan oleh KPU dan Bawaslu. Penegak hukum harus turun tangan jika ada pelanggaran dalam penggunaan anggaran Pemilu. 

Muslim juga mempertanyakan anggaran penyelenggaran Pemilu 2019 yang besar.Karena saat ini pengelolaan negara oleh rezim yang hanya mengandalkan hutang dan hutang. Karena jika Pilpres dan Pileg dibiayai hutang lagi maka jelas akan menambah beban rakyat lagi. Karena hutang saat ini saja dibayar dengan berhutang lagi. Sehingga akan sulit rezim ini dapat keluar dari himpitan hutang.

"Karenanya saya tidak heran, Pemerintah yang tidak punya uang tapi paksakan diri pemilu harus jalan.Maka sekarang kotak suara dibuat dari kardus," kata Muslim Arbi kepada Harian Terbit, Senin (17/12/2018).

Muslim menilai, dibuatnya kotak suara dari kardus bukan alasan penghematan.Tapi pemerintah memang tidak punya uang. Anehnya, jika tidak punya uang kenapa anggaran.Pemilu 2019 lebih besar dari Pemilu  2014 tapi kotak suara menggunakan kardus. Jangan sampai akibat dari cekaknya kas negara sehingga  pemerintah gunakan kardus untuk  kotak suara. Sehingga jangan salahkan jika rezim saat ini rezim kardus. 

"Apa tidak salah? Biaya pemilunya besar ko kotak suaranya kardus?," tanyanya.

Lebih lanjut Muslim mengatakan, dengan pemilu berbiaya besar namun gunakan kotak suara dari kardus jelas yang diuntungkan adalah pihak petahana. Oleh karenanya pelaksanaan Pemilu 2019 perlu diwaspadai, dikawal dan dikontrol yang ketat agar tidak ada kecurangan yang akan merugikan rakyat semua. 

Wajar Dikritik

Anggota Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Chusni Mubarok, menilai wajar jika keputusan KPU tersebut menuai kritik dari masyarakat.Menurutnya, hal ini semakin menambah keraguan masyarakat mengenai kredibilitas Pemilu mendatang.

"Saat ini kan marak ancaman Pemilu 2019 berlangsung tidak fair.Mulai dari tercecernya e-KTP hingga daftar pemilih yang juga masih bermasalah," ujar Chusni dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (16/12/2018).

"Ditambah lagi kondisi fisik kotak suara seperti ini.Inilah yang akan memunculkan kecurigaan di tengah masyarakat," imbuhnya.

Ketua DPP Partai Gerindra itu menjelaskan, seharusnya KPU sangat peka dengan perkara semacam ini.Jika tidak dapat dicegah sejak saat ini, ia khawatir masyarakat akan semakin kehilangan kepercayaannya kepada penyelenggara Pemilu. 

"Bahkan siapapun bisa buka kardus itu tanpa berbekas atau tanpa buka gemboknya.Sepertinya banyak orang juga bisa lakukan itu.Artinya gembok disitu nggak ada artinya," katanya.

Sebelumnya, Ketua KPU Arief Budiman, menyanggah bahwa kotak suara yang dibuat oleh pihaknya tersebut mudah rusak.Ia memastikan kotak suara berbahan karton kedap air aman untuk digunakan. Alasannya, model seperti ini juga dipilih karena lebih hemat.

"Penghematan perlu, tapi harus yang mendasar.Urusan kotak suara kok bicara hemat, sementara hutang BUMN dan gaji para elit mereka hambur-hamburkan," tandas Chusni yang juga merupakan calon anggota legislatif DPR RI dari Partai Gerindra dapil Malang Raya itu.

Penguatan Saksi

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto, mengatakan partainya akan lebih fokus untuk penguatan saksi dalam penghitungan suara di TPS.

"Yang penting saksi mengawasi di setiap TPS, itu bukti hukum. Sehingga dokumen C1 itu betul-betul dicermati bersama," ujar Hasto di Asahan, Sumatera Utara, Minggu (16/12/2018).

Hasto menekankan, bagaimana mengawasi proses rekapitulasi nanti di TPS, menjadi hal utama pada hari pencoblosan. "Rekapitulasi penggunaan kartu suara itu harus kita awasi bersama," tutur Hasto

Sementara itu, Ketua DPP Gerindra Ahmad Riza Patria, membantah pihaknya memiliki muatan politis dengan mempermasalahkan penggunaan bahan kardus untuk kotak suara pada Pemilu 2019 mendatang.

"Gerindra tidak cari-cari masalah. Gerindra hanya ingin Pemilu ini berjalan dengan baik, berkualitas tanpa ada masalah," ujar Riza di Jakarta, Minggu, (16/12/2018),

Menurut Riza, pihaknya menyoroti penggunaan kardus pada Pemilu mendatang. Hal itu karena banyak masyarakat mempertanyakan.Apakah kardustersebut aman, dan tahan air."Kan alam di Indonesia berbeda-beda," katanya.

Riza yang juga wakil Ketua Komisi II DPR RI mengatakan sejak awal rapat dengan KPU dan pemerintah, fraksi nya meminta kotak suaratransparan di semua sisi dengan bahan plastik atau mika seperi di negara lain.

"Partai Gerindra satu satunya partai yang perama kali mengusulkan kotak suara transparan tidak terutup seperti sekarang ini.Bayangan kami seperti mika.Di semua sisi, dan usulan partai disetujui dalam rapat," katanya.