Tajuk: Mencegah Aksi Kekerasan Seksual Pada Perempuan

***
Tajuk: Mencegah Aksi Kekerasan Seksual Pada Perempuan
Ilustrasi (ist)

Konferensi Perempuan Timur 2018 yang digelar di Kupang, Nusa Tenggara Timur, pada 10-11 November 2018 menghasilkan lima rekomendasi bagi pemerintah terkait persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Konferensi yang menghadirkan lebih dari 500 peserta dari 12 provinsi di kawasan Indonesia bagian timur.

Komisioner Komnas Perempuan, Masruchah di Kupang, Rabu, menyebutkan, kelima rekomendasi itu, yakni pertama, mendorong pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dan memastikan pemidanaan perkawinan anak, perdagangan perempuan, perbudakan seksual dan eksploitasi seksual dan dukungan untuk lembaga layanan.

Kedua, mendorong terlaksananya moratorium dan memperkuat kapasitas pelayanan, advokasi, pemberdayaan bagi korban dalam rangka menyelesaikan masalah perdagangan orang (perempuan).

Ketiga, mendorong adanya peraturan pemerintah tentang pencegahan dan pelarangan perkawinan anak yang memasukkan perubahan tentang pengasuhan orang tua dan penguatan ekonomi dan keluarga.

Keempat, memastikan adanya pemulihan bagi korban dan keterpaduan layanan yang diberikan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di daerah terpencil, kepulauan dan perbatasan melalui sistem peradilan pidana terpadu penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan.

Kelima, memperkuat kebijakan pemerintah bagi kelompok marginal untuk terlibat dalam pembangunan desa terutama dalam perencanaan dan anggaran.

Kita mengapresiasi rekomendasi tersebut dan berharap pemerintah dan semua pihak harus memberi perlindungan, pemulihan dan akses keadilan bagi korban kekerasan. Juga penghentian kekerasan terhadap perempuan, penghentian perkawinan anak, peningkatan partisipasi dalam politik serta pelibatan perempuan marginal dalam pembangunan.

Jumlah kasus kekerasan seksual terhadap perempuan terus meningkat. Data Komnas Perempuan menyebut jumlah kekerasan seksual terhadap perempuan yang dilaporkan dan ditangani selama tahun 2017 berjumlah 335.062 kasus. Jumlah kekerasannaikdrastisdaritahunsebelumnya yang berjumlah 259.150 kasus. Sementaradiperkirakanmasihbanyaklagikasuskekerasanperempuan yang tidakterlaporkan. 

Terusmeningkatnyaangkakekerasanseksualterhadapperempuanitutentusangatmemprihatinkan. Lebihmirislagisaatinibelumadaundang-undang yang menghapuskekerasanseksualtersebut. Apalagi, darisegipenanganan, sistemhukum KUHP dan KUHAP belummemberikanperlindungan yang optimal bagikorbanmaupunhukuman yang tepat bagi pelaku.

Itulah sebabnya agar perempuan korban kekerasan mendapatkan akses kebenaran, keadilan, dan pemulihan, sistem hukum harus mampu memberikan keadilan bagi korban, sehingga menjerakan pelaku, dan tidak menjamin kasus serupa tidak berulang.

Terkait hal ini kita mendukung perlunya RUU PenghapusanKekerasanSeksualsegera disahkan oleh DPR RI. Dengan demikian RUU ini menjadi UU PKS. Berbagaikalanganmengharapkanwakilrakyatuntuktetapfokusmenuntaskan RUU PKS jelangkesibukanpemilu 2019 untukpemilihananggota DPR RI periode 2019-2024.

Meskisaatinimusimkampanye, pileg, pilpres, penuntasanterhadap RUU PKS menjadi UU harustetapdiprioritaskan. Bilatidak, bisajadikekerasanseksualterhadapperempuanakansemakinmarakdanmeningkat. Apalagisaatinibanyakkorban yang membutuhkanperlindungankhusus. 

Sepertidiketahui, RUU PKS mengaturlebihdetilmengenaibentuk-bentukkasuskekerasanseksualseperti, pemerkosaan, pelecehanseksual, eksploitasiseksual, pemaksaanperkawinan, pemaksaansterilisasi, pemaksaanprostitusi, penyiksaan seksual dan perbudakan seksual.

Sekali lagi kita mendesak DPR mengesahkan RUU PKS menjadi UU. UU PKS dibutuhkan untuk menjawab kebutuhan dan kepentingan korban serta pelaksanaan kewajiban negara dalam menghapus kekerasan seksual. Jika sudah ada UU, tentu akan memberi efek jera dan mencakup korban dari semua kalangan. Pengesahan RUU P-KS diharapkan bisa mengakomodir semua permasalahan di luar aturan hukum yang sudah ada.