Ribuan E-KTP Tercecer GMI Minta Mendagri Dicopot 

Safari
Ribuan E-KTP Tercecer GMI Minta Mendagri Dicopot 
Gerakan Mahasiswa Indonesia (GMI) menggelar aksi di depan Gedung Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Kamis (13/12/2018). Mereka juga longmarch dari Mendagri ke Istana Negara.

Jakarta, HanTer - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Indonesia (GMI) menggelar aksi di depan Gedung Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Kamis (13/12/2018). Mereka juga longmarch dari Mendagri ke Istana Negara. Dalam aksinya mereka juga membawa spanduk bertuliskan E-KTP (Enak-Korupsi Terus Pak), E-KTP (Eh-Kartunya Tercecer Pak) E-KT (Emang-kartu toko pedia) hingga E-KTP (Esok-KeTipu Pemilu).

Ketua Presidium GMI, Iskandar, dalam orasinya mengecam kasus tercecernya e-KTP di berbagai daerah di Indonesia. Tercecernya e-KTP adalah bukti bahwa Kemendagri tidak becus dalam hal pendataan dan pencatatan sipil dan lebih parah lagi ini bisa dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab untuk kecurangan terhadap Pemilu dan pileg 2019.

“Tercecernya E-KTP menjelang Pemilu 2019 adalah suatu peristiwa terburuk dalam Republik Indonesia. Kementrian Dalam Negeri yang dipimpin Tjahjo Kumolo sama sekali tidak mempunyai tanggung jawab sebagai pihak yang berwenang dalam pengawasan dan pembinaan untuk melakukan Pendataan Kependudukan dan Catatan Sipil," ujarnya.

“Tidak lama lagi akan kita akan melenggarakannya Pesta Demokrasi (Pemilu 2019), maka dari itu validitas Data Kependudukan menjadi syarat mutlak Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap (DPT). Tetapi hingga detik ini masih banyak ditemukan adanya ketidaksesuaian antara Data dengan DPT, Jika ini tak kunjung usai, maka DPT siluman dan kecurangan Pemilu 2019 terjadi,” tambahnya.

Koordinator Lapangan GMI, Haikal mengatakan, unjuk rasa ini untuk menurunkan Tjahjo Kumolo selaku Menteri Dalam Negeri karena gagal menjalankan e-KTP. Karena E-KTP bukan lagi menjadi harapan masyarakat Indonesia tentang sistem komputerisasi pendataan dan pencatatan sipil yang modern, tetapi E-KTP  juga sebuah Elegi-Kepemimpinan Tjahjo dan Pemilu 2019.

Haikal juga mengecam tersangka koruptor yang sudah disebut-sebut Setya Novanto dalam persidangan Tipikor pada 22 maret 2018. Namun masih bebas berkeliaran dan terkesan seperti memiliki imunitas hukum, seperti kader PDI-P Puan Maharani yang terkesan mendapatkan perlindungan dari pemerintah dan KPK.

“E-KTP adalah syarat untuk pemutakhiran data pemilih. Jika dari awal saja masyarakat sudah sulit untuk mendapatkan e-KTP karena  langka dengan alasan belangkonya habis, tetapi kenapa ditemukan ribuan e-KTP tercecer, hingga dijual secara bebas di online. Apa  parameter dari pemilu 2019 nanti akan berjalan tanpa kecurangan? jika dalam menjalankan pendataan saja sudah tidak bisa, inilah indikasi yang dilihat masyarakat Indonesia secara jelas bahwa e-KTP adalah bobrok.
Sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum Kami menolak pemilu 2019 karena terindikasi kecurangan dan DPT siluman," tegasnya.