Tunjangan Kinerja Naik

''Semoga Tak Ada Lagi Oknum Polisi Melakukan Pungli''

Danial
''Semoga Tak Ada Lagi Oknum Polisi Melakukan Pungli''
Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian

Jakarta, HanTer-- Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian mengatakan tunjangan kinerja anggota Polri mencapai 70 persen dari penghasilan yang dibawa pulang sudah disetuji Presiden Joko Widodo. Menurutnya, pada bulan ini sudah diperintahkan untuk dibayar.

Menanggapi kenaikan tunjangan kinerja ini, pengamat kepolisian Bambang Widodo mengatakan kenaikan tunjangan tersebut, bukan menjadi hal yang dapat menghilangkan atau mengurangi praktik korupsi di korps Bhayangkara.

"Belum tentu. Suap, korupsi, pungli dan lain-lain itu ada banyak faktor yang memengaruhi," ujar Bambang kepada Harian Terbit di Jakarta, Senin (10/12/2018).

Bambang menjelaskan, faktor mental setiap anggota Polri yang menentukan masa depan Polri yang bersih dan profesional. "Tidak hanya tunjangan atau gaji rendah. Itu salah satu faktor saja, faktor lain seperti mental, dedikasi, pengawasan, kepemimpinan, ketauladanan dan lain-lain kut mempengaruhi," pungkasnya.

Sementara itu Yuliani (37) warga Srengseng, Jakarta Barat mengatakan kenaikan tunjangan polisi sangat tepat. "Sudah tepat dan seharusnya gaji juga naik. Agar semua laporan masyarakat benar-benar segera dilakukan tindakan tanpa harus menunggu lama," ujarnya.

Karyawati swasta di perusahaan jasa ini menerangkan kalau polisi kerjanya baik, dipastikan keamanan masyarakat akan lebih baik.

Abdi Setia, mahasiswa salah satu perguruan tinggi berharap dengan kenaikan tunjangan itu, anggota polisi dapat lebih menunjukan kinerja di tempatnya bertugas.

"Tunjangan kinerja yang cukup tentu mendorong  kinerja anggota Polri akan meningkat. Selain itu publik menginginkan tak ada oknum polisi yang melakukan pemungutan liar alias pungli lagi,” ujar Abdi.

Sebelumnya, Jokowi menjelaskan alasannya menaikkan tunjangan TNI-Polri yang bertepatan dengan menjelang agenda Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

"Tidak ada yang namanya (tahun politik), TNI-Polri itu politik, adalah politik negara. Nggak boleh ke mana-mana, sudah jelas," ujar Jokowi.