MAKI Benarkan Korupsi Era Jokowi Meningkat

Safari
MAKI Benarkan Korupsi Era Jokowi Meningkat
Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman

Jakarta, HanTer-- Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman membenarkan hasil survey LSI yang merilis 52 persen responden anggap korupsi meningkat di era Jokowi adalah benar. Alasannya, arah pemberantasan pemerintahan Jokowi dalam pemberantasan korupsi tidak jelas.

Boyamin mengakui, pada pemerintahan sebelumnya korupsi juga meningkat. Tapi setidaknya KPK masih lebih kuat dari saat ini.

Boyamin menyarankan agar KPK segera berbenah. Di antaranya segera tuntaskan kasus besar Century, dan BLBI. Apalagi sudah ada keputusan pengadilan agar KPK segera menuntaskan kasus tersebut.

"Ini uji nyali, masak tinggal nerusin aja gak berani. Jika gak berani artinya lemah dan pemerintahan Jokowi punya andil lemahkan KPK termasuk dengan cara tidak tuntasnya kasus penyiraman air keras terhadal Novel Baswedan," paparnya.

Dihubungi terpisah, Direktur Goverment Watch (Gowa) Andi Syahputra juga menilai, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Jokowi dalam pemberantasan Jokowi boleh dibilang lebih tinggi ketimbang hasil survey yang dilakulan oleh LSI. Indikator ini dapat dibuktikan dengan melihat hampir setiap bulan KPK menangkap pejabat negara yang terlibat kasus korupsi. Artinya, tingginya tingkat penangkapan ini akibat adanya kesan kuat pemerintah tak melakukan upaya-upaya konkrit terutama upaya pencegahan dalam mengurangi terjadinya tindak pidana korupsi.

Andi membenarkan, indikator maraknya pejabat negara yang terjerat OTT oleh KPK menunjukkan kegagalan pemerintah. Sementara, dari segi area kerangka hukum dan peraturan perundang-undangan, pemerintah gagal untuk memperkecil kesenjangan antara kerangka hukum nasional dan UNCAC. Dari 32 rekomendasi UNCAC, mayoritas gagal dijalankan pemerintah Indonesia. Pemerintah hanya mampu menjalankan 9 rekomendasi dari keseluruhan rekomendasi.

Sementara itu Direktur Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi mengatakan, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Jokowi dalam pemberantasan korupsi memamg meningkat. Hal ini bisa dilihat dari kinerja KPK yang jarang melakukan OTT kepada kementerian atau lembaga Negara. Selama ini, KPK terlalu fokus ke daerah dan melupakan nasional. Apalagi saat ini, pembangunan insfrastruktur era Jokowi, sama sekali belum disentuh aparat hukum.

"Kondisi inilah yang dinilai publik bahwa korupsi meningkat," jelasnya.

Uchok menilai, selama ini Jokowi belum mempunyai komitmen yang serius dalam pemberantasan korupsi. Contohnya, kasus penyiraman air keras yang dialami Novel Baswedan belum terungkap. Jika ingin berantas korupsi maka tolong diungkap siapa yang menyiram Novel tersebut. Selain itu, ganti menteri yang "jelek" dimata publik seperti Menteri Perhubungan, Budi Karya yang selama menjabat banyak kecelakaan yang dialami moda transportasi.

52 Persen

Peneliti Senior Lembaga Survei Indonesia (LSI) Burhanuddin Muhtadi mengungkapkan 52 persen responden menilai tingkat korupsi di Indonesia meningkat. Sedangkan 21 persen menilai tingkat korupsi menurun dan 24 persen responden menilai tingkat korupsi tidak mengalami perubahan. Kemudian 3 persen responden menjawab tidak tahu.

Survei itu dilakukan pada 8 sampai 24 Oktober 2018. Survei dilakukan terhadap 2.000 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode multistage random sampling. Survei ini digelar LSI bekerja sama dengan Indonesia Corruption Watch (ICW).

"Ini data 2018 ya, di mata publik kalau kita tanya tingkat korupsi di Indonesia meningkat, menurun atau tidak mengalami perubahan, itu yang (mengatakan) mengalami peningkatan 52 persen," kata Burhanuddin dalam Rilis Survei Nasional: Tren Persepsi Publik tentang Korupsi di Indonesia, di Jakarta, Senin (10/12/2018).

Menurutnya, angka 52 persen tersebut masih perlu menjadi catatan perbaikan bagi seluruh pihak mulai dari pemerintah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Polri, Kejaksaan Agung, partai politik dan pihak terkait lainnya.

"Jadi saya sampaikan dua datanya, karena ini sebagai upaya bersama sebagai bangsa karena bagaimanapun korupsi adalah musuh bersama," kata dia.