Maki Desak KPK Jerat Makelar Suap di PN Semarang

safari
Maki Desak KPK Jerat Makelar Suap di PN Semarang

Jakarta, HanTer - Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman medesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut menyeret perantara atau makelar suap Bupati Jepara Ahmad Marzuqi kepada hakim Pengadilan Negeri ((PN) Semarang Lasito. Boyamin menyebut makelar suap dalam perkara ini diduga melibatkan legislator serta pegawai pengadilan.

"Ada pihak yang berperan sebagai makelar penyedia dan pengantar uang," kata Bonyamin dalam keterangannya, Minggu (9/12/2018).

Boyamin menuturkan, dalam kasus tersebut, pihaknya mengapresiasi keputusan KPK yang telah menetapkan Bupati Jepara dan Hakim PN Semarangsebagai tersangka kasus suap. Dugaan tindak pidana bermula dari sidang gugatan praperadilan Bupati Jepara terhadap Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah ini sudah dicurigai ketidakberesannya sejak awal.

"Kecurigaan sudah muncul sejak MAKI ditolak sebagai pihak intervensi dalam perkara itu," jelasnya.

Laporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan hakim Lasito, kata dia, belum juga ditindaklanjuti Badan Pengawas MA. Dalam penyidikan perkara ini, Boyamin juga meminta KPK untuk segera menahan kedua tersangka agar tidak kabur atau merusak barang bukti.

Sebelumnya, KPK menetapkan Bupati Jepara Ahmad Marzuqi bersama hakim pada Pengadilan Negeri Semarang Lasito sebagai tersangka kasus suap.

Setelah mendapatkan informasi dari masyarakat dan melakukan penyelidikan sejak November 2017, KPK menemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana korupsi memberikan hadiah atau janji kepada hakim tunggal praperadilan di PN Semarang.

"Terkait putusan atas praperadilan kasus dugaan korupsi penggunaan dana bantuan partai politik dengan tersangka Bupati Jepara," kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (6/12/2018).

Lasito juga diduga menerima uang sebesar Rp 700 juta dari AM. Lasito pun dijerat dengan disangka melanggar Pasal 12 huruf c atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Saat ini Mahkamah Agung (MA) juga telah memberhentikan sementara Lasito, sebagai Hakim Pengadilan Negeri (PN) Semarang. Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung (MA), Abdullah menjelaskan keputusan pemberhentian tetap terhadap Lasito akan disetujui oleh Presiden Joko Widodo.

"Maka terhadap hakim LST diberhentikan sementara sebagai hakim dan untuk keputusan pemberhentian tetap akan diputuskan oleh Presiden," kata Abdullah di kantor MK, Jakarta Pusat, Jumat (7/12/2018). 

#Maki   #Desak   #KPK   #Tangkap   #Makelar   #Kasus   #di   #Semarang