Blangko e-KTP Diperjualbelikan, Rawan Disalahgunakan untuk Aksi Kejahatan

Sammy
Blangko e-KTP Diperjualbelikan, Rawan Disalahgunakan untuk Aksi Kejahatan
Balngko eKTP banyak diperjualbelikan

Jakarta, HanTer - Anggota Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Harryadin Mahardika menilai temuan adanya blangko kosong e-KTP yang dijual bebas di salah satu marketplace baru-baru ini sangat menghawatirkan. Sebab, kejadian tersebut kemungkinan adalah puncak dari gunung es ketidakprofesionalan pengelolaan KTP sebagai salah satu dokumen identitas diri paling penting bagi masyarakat Indonesia.

"Dasar dari gunung es tersebut sebenarnya adalah kurang kuatnya prosedur (SOP) pengamanan dokumen dan blangko E-KTP. Muncul pertanyaan, untuk apa seorang ASN membawa blangko E-KTP kosong ke rumah? Apakah tidak ada larangan dan panduan mengenai hal tersebut? Jika di tingkat aparatur saja pengawasannya sedemikian lemah, bagaimana dengan pengawasan di percetakan dan distribusinya?," kata Harryadin di Jakarta, Jumat (7/12/2018).

Harryadin mengatakan, temuan adanya blangko kosong e-KTP yang dijual bebas di pasaran menyiratkan bahwa pemerintah gagal memahami bahwa KTP adalah nyawa bagi rakyat. Di situ ada kredibilitas dan reputasi seseorang. Bila bisa dipalsukan dan disalahgunakan, bisa hancur kehidupan orang tersebut.

"Siapa kini yang bisa menjamin tidak ada lebih banyak lagi blangko kosong yang jatuh ke tangan orang yang berniat jahat? Bisa saja lalu digunakan untuk melakukan kejahatan finansial dan perbankan, atau kejahatan-kejahatan lain," kata politikus Partai Gerindra ini.

Rawan Kecurangan

Disisi lain, Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria menyerukan kepada masyarakat dan para pendukung calon presiden-wakil presiden nomor urut 02 Prabowo-Sandi untuk terus mengawal data Kementerian Dalam Negeri terkait 31 juta pemilih yang belum masuk daftar pemilih tetap (DPT). Sebab, data pemilih yang masih simpang siur menjadi pemicu adanya kecurangan Pemilu.

"Semua elemen masyarakat yang menginginkan demokrasi Indonesia berjalan baik dan lancar harus mengawal isu ini. DPT harus kita pastikan akurat," kata Riza saat dihubungi di Jakarta, Jumat (7/12/2018).

Riza menilai, persoalan tambahan DPT berpotensi memicu kecurangan dan bisa menjadi pintu masuk bagi inkumben untuk memainkan hasil pemilu. Dalam kerangka ini, DPT menjadi kunci terwujudnya Pemilu yang berkualitas. 

Karenanya, lanjut Riza, butuh partisipasi masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama mengawal DPT agar benar-benar akurat.