Diapresiasi, Pencabutan Hak Politik Kepala Daerah Terjerat Korupsi

Safari
Diapresiasi, Pencabutan Hak Politik  Kepala Daerah Terjerat Korupsi
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Jakarta, HanTer - Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Universitas Gajah Mada (UGM),  Yuris Rezha mendukung langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mewacanakan mencabut hak politik kepala daerah atau wakil rakyat yang terjerat korupsi. 

"Saya mendukung wacana pencabutan hak politik ini karena bagaimanapun kepala daerah atau anggota dewan yang terbukti melakukan korupsi sama saja dengan menciderai kepercayaan rakyat, karena mereka dipilih langsung," ujar Yuris kepada Harian Terbit, Jumat (7/12/2018).

Yuris mengusulkan,  pidana tambahan pencabutan hak politik tidak dihitung berdasarkan tahun, tapi bisa dihitung berdasarkan periode pemilu. Misalnya dicabut hak politiknya selama tiga atau empat periode pemilu kedepan. Sehingga kepala daerah atau wakil rakyat yang terjerat korupsi benar-benar jera tidak lagi mengambil uang hak rakyat. 

"Penting juga saat sudah vonis terbukti melakukan tindak pidana korupsi, koruptor yang masih menjabat sebagai penyelenggara negara harus segera dipecat dari jabatannya," tegasnya.

Lebih lanjut Yuris mengatakan, selain dipecat dan dicabut hak politiknya, kepala daerah atau wakil rakyat yang korupsi juga harus diberikan hukuman badan secara maksimal. Namun soal berapa tahun memang hakim yang memiliki pertimbangan. 

Sementara itu, pengamat hukum dari Universitas Nasional (Unas) Ismail Rumadan mengatakan, wacana KPK yang akan mencabut hak politik kepala daerah atau wakil rakyat sudah diwujudkan hakim Pengadilan Tipikor. Karena hingga saat ini sudah ada putusan pengadilan yang menjatuhkan vonis pencabutan hak politik sebagai pidana tambahan terhadap benerapa kasus seperti yang dialami Gubernur Jambi Zumi Zola. 

"Jadi tidak wacana lagi, karena sudah ada putusan hakimnya," ujarnya.

Efek Jera

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mewacanakan pencabutan hak politik seluruh wakil rakyat atau kepala daerah yang terlibat kasus korupsi. Pencabutan hak politik tersebut dilakukan guna memberikan efek jera. Karena sejak KPK dibentuk tahun 2004 hingga saat ini sudah ada 100 kepala daerah yang mendekam di penjara karena terlibat korupsi.

Bahkan di tahun 2018 ini jumlah kepala daerah yang ditangkap KPK merupakan yang terbanyak sejak tahun 2004. Karena di tahun 2018 ada 26 kepala daerah yang ditangkap KPK meningkat tajam dibandingkan tahun - tahun sebelumnya. 

Di antara 26 kepala daerah yang ditangkap yakni Rudy Erawan - Bupati Halmahera, Zumi Zola - Gubernur Jambi, Nyono Suharli Wihandoko - Bupati Jombang, Marianus Sae - Bupati Ngada.

Ditangkap juga Imas Aryumningsih - Bupati Subang, Mustafa - Bupati Lampung Tengah, Adriatma Dwi Putra - Wali Kota Kendari, Asrun - mantan Wali Kota Kendari, Ahmad Dihadat Mus - Bupati Kepulauan Sula,  Moch Anton - Wali Kota Malang, Abu Bakar - Bupati Bandung Barat, Mustofa Kamal Pasa - Bupati Mojokerto  Dirwan Mahmud - Bupati Bengkulu Selatan, Agus Feisal Hidayat - Bupati Buton Selatan.

Tasdi - Bupati Purbalingga, Syahri Mulyo - Bupati Tulungagung, Muh Samanhudi Anwar - Wali Kota Blitar, Ahmadi - Bupati Bener Meriah, Irwandi Yusuf - Gubernur Aceh, Pangonal Harahap - Bupati Labuhanbatu, Zainudin Hasan - Bupati Lampung Selatan, Setiyono - Wali Kota Pasuruan,  Rendra Kresna - Bupati Malang, Neneng Hassanah Yasin - Bupati Bekasi dan Sunjaya Purwadisastra - Bupati Cirebon.

"Pencabutan hak politik ini penting, bahkan KPK berharap ini bisa menjadi standar di seluruh kasus korupsi yang melibatkan aktor politik‎," ujar Juru Bicara KPK, Febri Diansyah dalam keterangan tertulisnya,  Jumat (7/12/2018).

Pencabutan hak politik perlu dilakukan, mengingat para wakil rakyat berasal dari partai politik telah mengkhianati kepercayaan rakyat jika terbukti melakukan korupsi. ‎"Karena itu berangkat dari pemahaman ketika yang dipilih oleh rakyat melakukan korupsi itu sama saja artinya mengkhianati kepercayaan yang telah diberikan oleh rakyat tersebut.‎ Sehingga wajar kalo hak politiknya dicabut hingga waktu batasan tertentu‎," jelasnya.