Tarik Uang Koruptor Rp40 Triliun di Luar Negeri 

Safari
Tarik Uang Koruptor Rp40 Triliun di Luar Negeri 
Ilustrasi (ist)

Jakarta, HanTer - Direktur Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi mendukung langkah Jokowi yang akan mengejar uang koruptor hingga ke luar negeri. Apalagi ada yang menyebut uang yang disembunyikan para koruptor di luar negeri mencapai Rp40 triliun.Namun Uchok meminta agar Jokowi tidak terlalu nafsu dan gegabah untuk mengejar uang koruptor di luar negeri yang jumlahnya yang fantastis tersebut. 

"Untuk bisa mengembalikan uang koruptor di luar negeri harus punya strategis," jelas Uchok kepada Harian Terbit, Kamis (6/12/2018).

Uchok menuturkan, jika pemerintah Jokowi salah melangkah maka uang yang disimpan para koruptor di luar negeri bisa menjadi milik Negara yang menyimpan uang koruptor tersebut stay.Akibatnya jika salah strategi maka pemerintahan Jokowi maupun pemilik uang bakal gigit jari.Alias harus merelakan uangnya disita oleh negara yang selama ini menyimpan uang koruptor tersebut.

Umumkan Nama

Dalam kesempatan ini Uchok juga meminta agar pemerintahan Jokowi berani mengumumkan siapa saja nama pemilik uang korupsi yang disembunyikan di luar negeri tersebut. Sehingga rakyat juga mengetahui siapa saja orang yang tidak memiliki jiwa nasionalisme. "Itu (uang hasil  korupsi) harus diumumkan oleh pemerintah agar bisa tranparan ke publik," jelasnya.

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mendukung langkah Jokowi yang akan mengejar uang koruptor hingga ke luar negeri. Apalagi uang yang disembunyikan di luar negeri sangat luar biasa yakni mencapai Rp40 triliun.  Sehingga bisa menambal hutang pemerintah yang saat ini jumlahnya juga sudah mencapai Rp5 ribu triliun. 

"Kita dukung upaya itu (Jokowi yang akan mengejar uang koruptor hingga ke luar negeri) dan jangan hanya bicara aja demi kampanye aja," ujar Boyamin. 

Namun Boyamin menilai, upaya yang dilakukan Jokowi akan pesimis. Karena  yang dilakukan Jokowi hanya jargon politik jelang Pilpres 2019. Harusnya sebagai pemimpin maka Jokowi akan lakukan upaya penarikan uang koruptor di luar negeri sejak ia menjabat. Tapi yang dilakukannya malah dilakukan saat ia maju kembali sebagai capres. Sehingga terkesan yang dilakukan hanya untuk menarik simpati agar terpilih lagi sebagai presiden.

"Terus terang aku melihatnya statemen itu (Jokowi) hanya bahan kampanye.  Jika serius mestinya sudah dimulai sejak Jokowi menjabat presiden tahun pertama," paparnya.

Harusnya, sambung Boyamin, saat pertama kali menjadi presiden, Jokowi langsung perintahkan KPK untuk bekerja menarik uang koruptor di luar negeri.Hanya KPK lembaga yang berintegritas untuk bisa mengembalikan uang korupsi yang ada di luar negeri. Karena jika yang ditugaskan selain KPK maka hanya akan hambur-hamburkan biaya dan tidak ada hasilnya. "Hanya KPK yang mampu," tegasnya.

Sementara jika lewat jalur diplomasi, Boyamin meyakini akan sulit terwujud dan dipastikan akan gagal mengembalikan uang koruptor yang berjumlah Rp40 triliun. Apalagi jika yang dilakukan Jokowi hanya sekedar jargon politik untuk menarik suara agar bisa duduk lagi sebagai presiden. "Insting saya kalau lewat jalur diplomasi akan gagal. Karena niatnya awal hanya jargon kampanye," paparnya.