Pemerintah: Kasus Robert  Tantular Pidana Berlanjut

zamzam
Pemerintah: Kasus Robert  Tantular Pidana Berlanjut

Jakarta, HanTer - Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Litigasi Peraturan Perundang Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Imam Santoso mengatakan kasus Robert Tantular merupakan jenis tindak pidana perbuatan berlanjut (voortgezette handeling).

"Adanya kasus konkret yang dialami pemohon (Robert Tantular), Pemerintah berpendapat bahwa jenis tindak pidana pemohon termasuk dalam perbuatan berlanjut bukan merupakan tindak pidana perbarengan sebagaimana atas empat putusan terkait yang diputus berselang jarak yang sangat jauh," jelas Imam di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta, Kamis (6/12/2018).

Imam menjelaskan hal tersebut ketika memberikan keterangan mewakili Pemerintah dalam sidang uji materi pasal 272 KUHAP, pasal 12 dan pasal 65 KUHP yang diajukan oleh terpidana kasus bank century Robert Tantular.

Robert selaku pemohon merasa norma-norma a quo telah melanggar hak konstitusionalnya, karena pemberlakuan norma a quo mengakibatkan pemohon menjalani hukuman pidana dari empat putusan yang dianggap melebihi aturan.

"Sesuai alasan tersebut, Pemerintah berpendapat bahwa jika dikaitkan antara pelanggaran tindak pidana pemohon dengan proses hukum pemohon, Pemerintah tidak menemukan adanya pelanggaran konstitusional atau adanya pertentangan antara pasal a quo dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945," tambah Imam.

Imam menjelaskan bahwa hal tersebut juga dapat dilihat dari beberapa kasus pemohon seperti sejumlah laporan yang berbeda yang diperoleh oleh penyidik, serta adanya laporan baru ketika pemohon sudah menjadi tersangka.

"Jenis tindak pidananya juga berbeda-beda, juga selain pidana perbankan, ada laporan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana umum lainnya yang mana pelapornya masing-masing berbeda," jelas Imam.

Dalam sidang pendahuluan yang digelar pada Kamis (18/10), Robert melalui kuasa hukumnya Bonni Alim Hidayat menyatakan bahwa pemberlakuan pasal-pasal a quo telah merugikan pihak Robert selaku pemohon.

Rumusan norma dalam pasal a quo dinilai pemohon tidak mencerminkan rasa keadilan hukum dan kemanfaatan karena pemberlakuannya mengakibatkan pemohon menjalani hukuman pidana melebihi aturan.

Bonni menjelaskan dari empat putusan pengadilan yang dikenakan kepada pemohon, seharusnya pemohon menjalani hanya satu putusan pidana. Namun ternyata pemohon harus menjalani seluruh empat putusan pengadilan tersebut.

Karena itu, pemohon meminta MK membatalkan keberlakuan kedua pasal tersebut.