TNI/Polri Harus Sikat Habis

Biadab, Bantai 31 Pekerja, OPM Jangan Dikasi Ampun

Safari/Danial
Biadab, Bantai 31 Pekerja, OPM Jangan Dikasi Ampun
Ilustrasi petugas sedang melakukan pengawasan di wilayah Papua

Jakarta, HanTer - Ketua Komisi I DPR, Abdul Kharis Almasyhari mengaku prihatin dan mengutuk tindakan gerakan separatis bersenjata (GSB) terhadap pekerjaan yang tidak bersalah dan meminta agar TNI/Polri bisa memberikan perlindungan kepada pekerja yang sedang membangun tanah Papua.

“Saya sebagai Ketua Komisi 1 DPR RI  menyatakan bela sungkawa kepada semua  keluarga pekerjaan yang dibunuh secara keji,  saya  meminta penegakan hukum dan kalau perlu terjunkan TNI jika dibutuhkan dan mendesak, jangan ada sejengkalpun tanah Indonesia yang dibawah kendali GSB dan melakukan kekejian terhadap rakyat Indonesia" katanya dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Selasa (3/12/2018). 

Menurut anggota DPR dari Fraksi PKS ini, TNI dan BIN tentu sudah mempunyai data dan infomasi intelijen tetkait kasus tersebut sehingga kita yakin dapat menganalisis situasi dan kondisi di lapangan untuk mengambil langkah-langkah dan tindakan lain yang diperlukan. Tentu dengan kerjasama dan koordinasi dengan Kepolisian.

“Ini bukan lagi soal kelompok kriminal, ini menciderai kedaulatan NKRI, setiap jengkal tanah Republik ini harus aman dari setiap rongrongan kelompok macam ini,” tegas Kharis.

Pesan OPM

Sementara itu, peneliti terorisme dari The Community of Ideological Islamic Analyst ( CIIA) Harits Abu Ulya mengatakan, bisa jadi aksi brutal dan terorisme yang dilakukan OPM adalah pesan kepada pemerintah Indonesia dan publik bahwa mereka masih eksis dan terus bergerilya melakukan perlawanan.  OPM mengambil momentum 1 Desember sebagai hari penting bagi perjuangan mereka.

Dengan aksi brutal OPM yang membantai 31 pekerja proyek jalan malam saat ini publik menunggu ketegasan dan keseriusan pemerintah Jokowi untuk menumpas ancaman aktual dalam wujud teroris separatis yang beroperasi di wilayah Papua. Jokowi harus tegas juga terhadap seluruh sayap underbow OPM yang kerap melakukan gerak senyap diberbagai instansi dan wilayah di Indonesia.

"Pemerintah perlu juga kiranya menjelaskan kepada publik kenapa sekarang kelompok separatis OPM dilabeli sebagai KKB/KKSB (kelompok kriminal bersenjata/kelompok kriminal sipil bersenjata)?," tanyanya.

Harits menegaskan, aksi teror dari kelompok teroris separatis kerap terjadi dan korban tidak hanya aparat TNI/Polri tapi juga masyarakat sipil.
Oleh karena itu publik berharap tindakan tegas, taktis dan strategis harus segera digelar oleh pemerintah dengan dukungan politik dari parlemen.Sehingga ada keputusan politik yang terukur demi menjaga segenap tanah dan segenap tumpah darah warga negara Indonesia.

"Demi menjaga dan mewujudkan kedaulatan NKRI maka pemerintah tidak boleh mentolerir ancaman aktual yang datang dari teroris separatis.Pemerintah jangan hanya sibuk pada ancaman-ancaman asumtif tapi tidak kelihatan sigap terhadap ancaman aktual yang sudah jelas-jelas banyak menimbulkan korban nyawa bahkan mengoyak rasa aman dan ketentraman masyarakat luas di wilayah Papua," paparnya.

Sebelumnya Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ahmad Musthofa Kamal mengatakan, sebanyak 31 orang pekerja proyek jembatan di jalur Trans Papua tewas dibunuh kelompok kriminal bersenjata (KKB). 

"Iya, ada juga satu orang yang melarikan diri saat hendak dibunuh KKB Papua hingga saat ini belum ditemukan.Total ada 31 Orang (meninggal dunia) laporan yang kami dapat," ujar Kabid Humas Polda Papua, Kombes Ahmad Musthofa Kamal dalam keterangannya kepada Harian Terbit di Jakarta, Senin (3/12/2018) malam.

Kamal menjelaskan, KKB Papua awalnya membunuh 24 orang pekerja proyek.Sementara itu 8 pekerja proyek lainnya melarikan diri dan bersembunyi di rumah salah satu anggota DPRD setempat.
"Delapan orang yang selamatkan diri di rumah anggota DPRD dijemput dan dibunuh.Tujuh Orang meninggal dunia dan 1 orang belum ditemukan atau melarikan diri," bebernya.

Aparat gabungan TNI-Polri sudah menuju ke lokasi kejadian.Namun personel TNI-Polri, untuk masuk ke lokasi ada kendala, karena akses jalan menuju ke lokasi di tutup oleh KKB.

Untuk diketahui, para pekerja proyek jembatan di jalur Trans Papua tepatnya di Kali Yigi dan Kali Aurak, Kabupaten Nduga dinyatakan hilang.Polda Papua para pekerja tersebut dibunuh oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) Papua.

"Kejadiannya Senin sore (3/12/2018) sekitar pukul 15.30 WIT didapat informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi pembunuhan terhadap para karyawan PT. Istaka Karya yang sedang membangun jembatan di Kali Yigi dan Kali Aurak, kabupaten Nduga," terang Kamal.

Mantan Jenderal Polisi yang kini aktif sebagai pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anton Tabah Digdoyo mengatakan, negara Indonesia sudah lengkap UU baik dalam bahaya, darurat sipil, darurat miiter dan dalam perang termasuk dalam pemberantasan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) atau separatis menggila di Papua hingga membunuh 31 pekerja proyek infrastruktur. Serta UU yang mengatur negara dalam keadaan damai.

"Semua UU tersebut tinggal dijalankan oleh pemerintah," ujar Anton kepada Harian Terbit, Selasa (4/12/2018).

Anton menegaskan, kondisi Papua yang kerap bergolak sudah harus ditetapkan minimal dalam kondisi darurat sipil.Sehingga instrumen hukumnya bisa lebih keras.Karena sudah cukup sabar negara selama in.Apalagi sudah ratusan masyarakat bahkan anggota TNI/Polri dibunuh oleh OPM. Puncaknya kemarin  31 pekerja proyek jalan dibunuh OPM. Mereka harus diberantas sehingga tidak ada lagi korban yang berjatuhan.

"Jangan terkesan era Jokowi kerasnya hanya pada ulama dan orang-orang Islam," paparnya.

Anton menuturkan, membasmi OPM yang telah membunuh warga sipil tidak melanggar HAM.Karena justru OPM tersebut yang melanggar HAM.Karena warga sipil tidak berdosa mereka bantai dan bunuh juga. "OPM pelanggar HAM ya harus dihadapi dengan tegas," paparnya.

Anton menilai, terkesan aparat bereaksi cepat pada kasus-kasus yang melibatkan Habib dan ulama serta tokoh muslim yang tidak pro penguasa. Sehingga makin perkuat opini kalau aparat kurang adil."Aparat hukum harus bersikap adil, kalau tidak, NKRI akan hacur dan bangsa Indonesia akan musnah hilang dari peta bumi seperti janji Allah dan RasulNya bahwa hancurnya sebuah negara dan bangsa karena sikap ketidak-adilan penguasa.