Penerapan Ekonomi Pancasila Sebagai Tipe Ideal

romi
Penerapan Ekonomi Pancasila Sebagai Tipe Ideal
Seminar ekonomi Pancasila di Kediri/ ist

Kediri, HanTer - Hampir semua negara di dunia memiliki sistem ekonomi yang dianut, berbagai sistem tersebut diterapkan yang bertujuan untuk mensejahterakan rakyat. Begitu pula dengan Indonesia yang memiiki sistem ekonomi Pancasila sebagai tipe ideal. 

Itulah yang diungkapkan Drs Sirmadji, MPd saat tampil sebagai narasumber acara bertajuk Sosialisasi MPR di hadapan sekitar 150 peserta UKM Kabupaten Kediri, di Balai Desa Paron Kecamatan Ngasem, Jawa Timur, Sabtu (1/12/2018). 
Bahkan, Sirmadji menambahkan bagaimanapun, melihat ekonomi Pancasila sebagai tipe ideal lebih relevan ketimbang realitas. 

“Secara legal-formal, penerapan ekonomi Pancasila di Indonesia ditopang oleh kekuatan konstitusional yang dibentuk sejak republik ini berdiri. Kita akan simak sejenak landasan konstitusional sistem ekonomi Indonesia sebelum membahas ciri-ciri ekonomi pancasila serta contohnya,” tuturnya.

Menurut Sirmadji ada lima sumber nilai dalam sistem perekonomian Pancasila. Pertama, nilai ketuhanan, artinya sistem ekonomi berjalan tanpa mengabaikan nilai agama dan etika.  Kedua, nilai kemanusiaan, artinya sistem ekonomi mengedepankan prinsip humanis dan tidak eksploitatif. 

Ketiga, nilai persatuan, artinya kegiatan ekonomi dilakukan bersama-sama dengan mengedepankan asas kekeluargaan. Keempat, nilai musyawarah atau demokrasi, artinya prinsip ekonomi selaras dengan nilai-nilai demokrasi. 

“Dan, yang kelima, nilai keadilan, artinya pengelolaan sumberdaya ekonomi digunakan seadil-adilnya untuk kemakmuran rakyat,” jelasnya. 

Dikatakannya, adanya koperasi merupakan salah satu wujud penerapan ekonomi Pancasila dilihat dari institusinya. Koperasi merupakan usaha kolektif berasaskan kekeluargaan. 

“Pengelolaan dan distribusi kekayaannya dikuasai oleh para anggota sehingga kesenjangan ekonomi antarindividu bisa diminimalisir. Namun sayang, popularitas koperasi kian tenggelam, hal ini terlihat dari banyaknya koperasi di Indonesia yang tinggal papan namanya saja,” terangngnya.

Selain itu, Sirmadji menjelaskan bahwa UMKM merupakan salah satu bentuk ekonomi kerakyatan yang dapat digabungkan dalam suatu koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional.