Kejagung Belum Tetapkan Tersangka  Dugaan Korupsi Rp4 Triliun di KKP

zamzam
 Kejagung Belum Tetapkan Tersangka  Dugaan Korupsi  Rp4 Triliun di KKP


Jakarta, HanTer - Kendati telah memeriksa 121 saksi, penyidik Pidsus Kejaksaan Agung belum juga menetapkan tersangka kasus dugaan korupsi di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Kasus terkait pengadaan ribuan mesin kapal perikanan pada Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penankapan Ikan di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tahun anggaran 2016.

"Sampai saat ini sudah 121 saksi dimintai keterangan oleh tim penyidik pada Jampidsus Kejagung,” ujar Kapuspenkum Kejaksaan Agung MUkri kepada wartawan di Jakarta, Senin (3/12/2018).

Pemeriksaan saksi-saksi guna mengungkap siapa yang paling bertanggung jawab atas proyek tersebut. Hingga saat ini penyidik belum menetapkan tersangka.

“Setidaknya ada 2 alat bukti untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka,” ujar Mukri.

Menurut informasi diperoleh Harian Terbit, saksi yang dimintai keterangan Ambar Tri Harnanto (Kepala Seksi Tata Kelola), Anjar Hajiono (Analis Perencanaan), Golar Prakoso (Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan), dan Angga Ramadhany (Bendahara). 

Para pejabat itu diperiksa soal perencanaan pengadaan, pelaksanaan tender, pelaksanaan proyek hingga pembayarannya. 

Pimpinan perusahaan pelaksana pembuatan kapal juga telah dimintai keterangan. Yakni Direktur CV Berkah Laut, Wasanuddin; Direktur CV Fajar Raya Maros, Rahmani HR; Direktur PT Roda Anugrah Sejati, Adi Novandy; dan Direktur CV Sinar Stainless, Kamarudin Olle. 

Penyidik juga memeriksa Sekretaris Pokja Pengadaan Mesin Kapal Perikanan dan rekanan penyedia mesin kapal. Yakni PT Pioneer (Yanmar), PT Honda Power Products Indonesia, PT Rutan dan PT North Marine Spot. 


Alokasi Anggaran Rp4 Triliun

Kasus berawal pada tahun 2016 dimana kementerian yang dipimpin Susi Pudjiastuti itu mengalokasikan dana mencapai Rp 4 triliun untuk pengadaan kapal berbagai ukuran. 

Untuk pembuatan 1.365 kapal ukuran 3 GT (gross tonage) disediakan anggaran Rp 291,19 miliar. Pembuatan 1.020 kapal 5 GT Rp 435,19 miliar. Anggaran yang sama dialokasikan untuk membuat 720 kapal 10 GT. 

Anggaran pembuatan 210 kapal 20 GT Rp 863,04 miliar. Sedangkan anggaran itemized 30 kapal ukuran 30 GT Rp 49,38 miliar. CV Sinar Stainless ter­libat dalam pembuatan kapal ukuran 3 GT dan 5 GT. CV Fajar Raya Maros menggarap kapal ukuran 20 GT. Sedangkan CV Berkah Laut dan CV Roda Anugrah Sejati menggarap kapal ukuran 3 GT tahap dua. 

Pengadaan kapal tahun 2016 mendapat sorotan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Berikut hasil hasil pemeriksaan BPK: 

Poin pertama, KKP melaporkan realisasi belanja barang per 31 Desember 2016 sebesar Rp 4.499.681.414.604. Realisasi belanja tersebut di antaranya sebesar Rp 209.227.547.845 berupa pembayaran pembangunan kapal perikanan untuk diserah­kan kepada masyarakat. 

Pembayaran pembangunan kapal perikanan merupakan pembayaran 100 persen atas fisik pekerjaan kapal yang belum diselesaikan 100 persen. 

Berdasarkan Berita Acara Sarah Terima (BAST) per 31 Desember 2016, diserahkan dari galangan ke koperasi sebanyak 48 kapal dari 756 kapal yang pembayarannya direalisasikan 100 persen. 

BPK tidak dapat memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup dan tepat tentang kewajaran nilai tersebut. Sebagai akibatnya, BPK tidak dapat menentukan apakah diperlukan penyesuaian terhadap angka tersebut. 

Poin kedua, KKP melaporkan persediaan per 31 Desember 2016 sebesar Rp 854.140.342.585. Saldo persediaan tersebut di antaranya sebesar Rp 367.377.029.467 beru­pa 12 kapal perikanan sebesar Rp 4.613.716.152, sebanyak 684 unit kapal perikanan dalam prosessebesar Rp 204.538.754.929, dan 834 unit mesin kapal perika­nan sebesar Rp 99.351.219.215. 

KKP mencatat persediaan kapal berdasarkan pembayaran 100 persen fisik pekerjaan ka­pal yang belum diselesaikan 100 persen. 

Atas persediaan mesin kapal perikanan, sebanyak 467 unit berada di lokasi galangan, di antaranya 391 unit tanpa berita acara penitipan. 

BPK tidak dapat memperoleh bukti pemeriksaanyang cukup di atas per 31 Desember 2016. Sebagai akibatnya, BPK tidak dapat menentukan apakah diperlukan penyesuaian terhadap angka tersebut di atas. 

Alasan itu yang membuat lembaga audit negara akhirnya memberikan opini disclaimer atas laporan keuangan KKP tahun 2016. 

#Kasus   #di   #KKP