Optimalkan Empat Pulau Reklamasi Dorong Investasi di Ibukota

Sammy
Optimalkan Empat Pulau Reklamasi Dorong Investasi di Ibukota
Gubernur DKI Anies Baswedan

Jakarta, HanTer - Keputusan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yang akan mengoptimalkan empat pulau reklamasi dinilai akan memberikan kepastian hukum. Selain itu, upaya tersebut dinilai akan mendorong investasi tumbuh lebih besar di ibukota.

Selain itu, kelanjutan proyek reklamasi di pantai utara Jakarta harus segera diatur dalam hukum yang memberikan kepastian.

"Harus direkonstruksi ulang tata ruangnya dalam perspektif kekinian karena prosesnya sudah sangat panjang dari mulai zaman Pak Soeharto dulu berlanjut hingga sekarang. Tentunya perspektif kebutuhan tata ruang untuk masyarakat Jakarta juga sudah berbeda," kata Sekretaris Fraksi Partai Demokrat-Partai Amanat Nasional DPRD DKI Jakarta, Bambang Kusumanto, di Jakarta, Jumat (30/11/2018).

Perda tata ruang tersebut, menurutnya harus mengakomodasi kepentingan tiga pihak. Yakni, Pemprov DKI Jakarta, DPRD yang mewakili warga Jakarta dan juga pemerintah pusat.

Untuk diketahui, Gubernur Anies telah memberikan izin empat pulau reklamasi yakni Pulau C, D (pemegang izin PT Kapuk Naga Indah), G (PT Muara Wisesa Samudra), dan N (PT Pelindo II). Sedangkan izin 13 pulau reklamasi lainnya dicabut.

Kendati sudah memberikan izin empat pulau reklamasi, pemerintah DKI Jakarta belum memutuskan bentuk pemanfaatan pulau-pulau tersebut karena menunggu terbitnya peraturan daerah tata ruang yang baru.

"Penyusunan Perda harus cepat dan dalam hal ini kami dari DPRD siap untuk membahas itu, tinggal bagaimana dari pihak eksekutif," jelas Bambang.

Dia berharap, tata ruang pulau-pulau reklamasi tersebut dibuat sedemikian agar memenuhi segala aspek kebutuhan masyarakat, seperti tata ruang pemukiman yang seimbang, sektor industri, fasilitas publik, lingkungan hidup, keamanan hingga kepentingan nelayan di sekitar pulau reklamasi.

"Kerugian materil karena keterlambatan dari pengembang, yang sifatnya bisa diganti secara hukum bisa dilakukan, misalnya pajak yang sudah dibayar bisa dikembalikan," ungkap Bambang.

Untuk diketahui, Gubernur Anies mengeluarkan Pergub Nomor 58 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Pengelolaan Reklamasi Pantai Utara Jakarta.

Pergub itu ditetapkan Anies pada 4 Juni 2018 lalu, tepat tiga hari sebelum dia menyegel 932 bangunan Pulau D.

Usai melakukan penyegelan, Anies menyampaikan akan segera membentuk badan yang akan menangani masalah reklamasi sesuai dengan Keppres Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta.