Faisal Basri: Air Minum Dalam Kemasan Tidak Bisa Disalahkan

Eka
Faisal Basri: Air Minum Dalam Kemasan Tidak Bisa Disalahkan
Ilustrasi (ist)

Jakarta, HanTer - Baru-baru ini Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono akhirnya memastikan swasta bisa langsung melayani air untuk kebutuhan industri. Sementara, BUMN, BUMD atau BUMDes, akan mengurusi air pipa yang saat ini memang membutuhkan penanganan serius.

Begitupun dengan perusahaan air minum dalam kemasan, Basuki mengatakan kebutuhan air untuk industri itu masih bisa diberikan tanpa perlu bekerja sama dengan BUMN/BUMD/BUMDes.

Seperti diketahui, dalam salah satu pasal yang tertera dalam Daftar Investarisasi Masalah Draft RUU Sumber Daya Air disebutkan bahwa untuk kebutuhan usaha dengan menggunakan air dan daya air sebagai materi yang menghasilkan produk berupa air minum untuk kebutuhan sehari-hari, diberikan kepada BUMN/BUMD/BUMDes dan dapat melibatkan pihak swasta yang bergerak dalam bidang industri air minum.

Pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia Faisal Basri sepakat dengan pernyataan pemerintah. Dia berpendapat bahwa RUU SDA sebaiknya lebih fokus ke arah pembenahan air pipa.

Pasalnya, semua persoalan air bersih yang ada di seluruh Indonesia saat ini adalah lebih disebabkan kondisi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang terseok-seok.”Jadi yang perlu dibahas dalam RUU SDA itu sebetulnya adalah bagaimana membuat PDAM lebih sehat,” katanya.

Faisal menuturkan, pada tahun 2017, dari 378 PDAM, sebanyak 103 (27,2%) kondisnya kurang sehat, dan 66 (17,5%) sakit. "Betapa strategisnya air ini. Pasca tahun 2005 kita harus punya komitmen, jangan asal teken," kata dia.

"Segala sesuatunya diciptakan oleh Tuhan harus dimanfaatkan oleh semua. Apalagi ini, menurut data, potensi dan pemanfaatan sumber daya air di Indonesia masuk ke urutan No. 9 yang ketersediaan airnya terbesar di dunia," ujarnya.

Potensi sumber daya air di Indonesia belum dikelola secara maksimal. Kapasitas sumber daya air di Indonesia sebesar 3,9 triliun meter kubik per tahun. Yang baru dikelola mencapai 18% dari potensi, sisanya potensi yang belum termanfaatkan sebesar 82%.

"Artinya kita bisa manfaatkan potensi sisa sumberdaya yang ada yang sudah diberikan oleh Tuhan itu, sehingga semua sejahtera. Misal, salah satu contohnya bisa dimanfaatkan untuk PLTA. Padahal kita punya potensi yang luar biasa besarnya. Indonesia bukan negara yang langka air," sambung Faisal.

Masih menurut Faisal Basri, persoalanya adalah kondisi geografis sehingga berpengaruh terhadap pendistribusian dari daerah yang kelebihan air ke daerah yang kekurangan air.

"Saya ambil salah satu contoh, 60% penduduk Jawa hanya memiliki sekitar kurang dari 10% sumber daya air nasional, sebaliknya di Kalimantan dengan jumlah penduduk 6% memiliki 30% sumber daya air."

"Nah, masalah yang dihadapi saat ini adalah poor water management, limited infrastucture and rapit economic development sehingga memicu kelangkaan air. Lantas air dalam kemasan yang disalahkan?" tanya dia.

Selama kurun waktu 2015-2019 pemerintah menargetkan 65 bendungan untuk mendukung ketahanan air. Ini titik beratnya buat masyarakat. Ini bagian dari mengelola air. Optimalisasi pengelolaan air dimaksudkan selain bisa mengurangi banjir dan longsor.

Senada disampaikan Pakar Hidrologi Institut Pertanian Bogor (IPB) Nana Mulyana. Dia menyatakan adanya kerancuan dalam draf RUU SDA, di mana ada penyatuan sistem air pipa dengan air dalam kemasan. "Sebaiknya RUU SDA itu fokus saja ke air pipa,” ucapnya.

Sementara Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie bahkan melihat draf RUU SDA yang telah disusun atas inisitaif DPR itu masih kurang detail dan perlu disempurnakan lagi. Artinya, draf itu belum didasarkan atas hasil riset yang mendalam, sehingga memunculkan perdebatan dari kalangan pengusaha.

“Penyediaan air kemasan dan air pipa untuk rakyat itu dua hal yang berbeda. Jangan disatukan pembentukannya. Untuk itu, para pengusaha yang terlibat di bidang itu dan ahli yang mengetahui persis mengenai itu, harus dilibatkan dan aktif memberikan masukan kepada pembentuk undang-undang,” ucap Jimly.

Jika tidak ada penyempurnaan, itu akan sangat menghambat rencana pemerintah untuk bisa mewujudkan 100 persen akses air bersih aman dapat dinikmati seluruh masyarakat Indonesia.

“Jadi semangat dari pembuatan Undang-Undang SDA itu jangan sampai menghilangkan atau merugikan hak konstitusional warga negara untuk bisa mendapatkan air bersih yang layak,” ujar Jimly.

Menteri Basuki mengatakan, dalam lima tahun terakhir, ada peningkatan akses air minum sekitar 4,5% per tahun. “Karenanya, kita harus punya strategi lompatan dalam mewujudkan target capaian 100 persen layanan akses air layak minum, di mana peran BUMN menjadi sangat penting,” katanya.

Untuk itu, kata Menteri Basuki, keterlibatan semua pihak dalam masa pembahasan RUU SDA ini sangat penting agar dihasilkan regulasi pengelolaan SDA terpadu yang lebih baik dari sebelumnya.

"UU SDA ini untuk kepentingan rakyat Indonesia. Pemerintah menjamin penguasaan sumber daya air bagi kepentingan masyarakat banyak. Tetapi untuk air minum bisa diusahakan oleh BUMN atau BUMD yang dapat bekerja sama dengan swasta. Tapi itu semua butuh diskusi lebih lanjut, kesepahaman dan saling percaya," ujar Menteri Basuki.