Langgar Kepatutan, Advokat Ajukan JR Penyidik PNS OJK

Safari
Langgar Kepatutan, Advokat Ajukan JR Penyidik PNS OJK
Sejumlah advokat mengajukan Judicial Review (JR) ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait wewenang penyidikan yang diberikan UU Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

Jakarta, HanTer - Sejumlah advokat mengajukan Judicial Review (JR) ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait wewenang penyidikan yang diberikan UU Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam pasal 1 angka 1 dan Pasal 9 huruf c UU OJK. Pengajuan JR ini diwakili tiga advokat yakni Dr. Husdi Herman, S.H., M.H, Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H, dan Tineke Indriani, S.H. Pengajuan JR diterima MK dengan nomor : 1844/PAN.MK/XI/2018.

Dr. Husdi Herman, S.H., M.M mengatakan, JR diajukan karena lembaga OJK secara original intent dibentuk untuk melaksanakan fungsi pengaturan dan lengawasan di bidang perbankan. Fungsi pengawasan lembaga OJK ialah untuk menjalankan 
fungsi supervisi secara administratif. 

Adapun fungsi pengawasan yang diberikan OJK di berbagai negara diklasifikasikan dalam 3 kelompok besar, di antaranya yakni Multi Supervisiory Model, Twin Peak Supervisiory Model, dan Unified Supervsiory Model. 

"Dari 3 model pengawasan tersebut diatas, maka model pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan yang sangat sesuai dengan Indonesia adalah Unified Supervisiory Model, yaitu suatu system pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi di dalam suatu lembaga tunggal yang disebut OJK," ujar Dr. Husdi Herman, S.H., M.M di Gedung MK, Jakarta, Jumat (30/11/2018).

Dr. Husdi menuturkan, istilah otoritas digunakan untuk mencerminkan bahwa OJK menjalankan fungsi pengaturan (regulasi) dan fungsi pengawasan (supervisi). Jika dilihat dari perspektif filosofis, historis, normatif, dan original intent maka fungsi pengawasan OJK hanyalah sebatas supervisi secara administrative, bukan menjalankan fungsi penegakan hukum.

Padahal Pasal 1 angka 1 UU OJK dan Pasal 9 huruf c UU OJK, tercantum bahwa wewenang 
penyidikan tersebut dijalankan oleh “Penyidik” PNS yang diatur dalam ketentuan Norma Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dengan kewenangan yang overlap dan inharmonic terhadap ketentuan Pasal 
7 ayat (2) KUHAP.  PPNS diberikan wewenang tersendiri yang diatur dalam undang-undangnya masing-masing namun dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan 
pengawasan penyidik Polri. 

"Hal ini harus dipandang sebagai upaya penegakan dan perlindungan 
Hak Asasi Manusia (Due Process of Law) berbagai pihak yang terwujud dengan adanya perlakuan yang proporsional antara dari Negara khusuanya aparat penegak hukum kepada warga negaranya," paparnya.

Aturan PPNS, sambung Dr. Husdi, juga ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK No. 64/PUU-IX/2011, Paragraf 
[3.16], hal. 66, yang menyatakan :
“… Selain itu, pembatasan terhadap hak warga negara haruslah dilakukan secara proporsional serta menghindari pemberian diskresi berlebihan terhadap negara, dalam hal ini aparat penegak hukum. Diskresi berlebihan dalam membatasi hak asasi setiap orang dapat menimbulkan kesewenang-wenangan oleh negara terhadap warga Negara.”

Putusan ini menegaskan bahwa KUHAP merupakan wujud atas jaminan konstitusional perlindungan hak asasi Manusia untuk menghindari kesewenang-wenangan yang dapat terjadi, sehingga proses penegakan hukum tetap berlandaskan pada nilai kemanusiaan yang adil dan beradab sebagaimana nilai yang terdapat dalam sila kedua Pancasila dimana menjadi sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia. 

Namun terhadap wewenang 
penyidikan yang diberikan UU OJK kepada PPNS OJK pada poin 12 diatas, sambung Viktor,  sama sekali tidak ada 
ketentuan norma yang secara eksplisit menyatakan: “Kewenangan penyidikan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Hukum Acara Pidana”, atau setidak-tidaknya menyatakan: “penyidik pejabat pegawai negeri sipil berkoordinasi dengan penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia”.

Apabila melihat wewenang penyidik OJK dalam Pasal 49 ayat (3) UU OJK terdapat beberapa ketentuan norma yang melanggar asas “due process of law” dan dapat menimbulkan kesewenangan-wenangan dari penyidik OJK, di antaranya  memanggil, memeriksa, serta meminta keterangan dan barang bukti dari setiap orang yang 
disangka melakukan, atau sebagai saksi dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan (Pasal 49 
ayat (3) huruf d);

Penyidik PNS OJK juga melakukan penggeledahan di setiap tempat tertentu yang diduga terdapat setiap barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang yang dapat dijadikan bahan bukti dalam perkara tindak pidana di sektor jasa keuangan (Pasal 49 ayat (3) huruf f);
 serta memblokir rekening pada bank atau lembaga keuangan lain dari pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan (Pasal 49 ayat (3) huruf k);

"Tindakan sewenang-wenang dari penyidik OJK dapat terjadi karena dalam Pasal 49 ayat (3) UU OJK sama sekali tidak mengkaitkan dengan KUHAP, bahkan dalam Pasal 49 ayat (3) huruf i mengatakan bahwa PPNS OJK berwenang meminta bantuan aparat penegak hukum lain. Artinya jika tidak dibutuhkan, maka PPNS OJK dapat melakukan penyidikan tanpa berkordinasi ataupun meminta bantuan penegak hukum lain incasu Penyidik Polri," jelasnya. 

Lebih lanjut Dr. Husdi mengatakan, UU OJK tidak mengatur pranata praperadilan bagi orang yang disangka melakukan tindak pidana di sektor jasa keuangan oleh PPNS. Ini jelas bertentangan dengan Prinsip Negara Hukum yakni tidak memenuhi ciri “Due Process of Law”, karena adanya pranata praperadilan menjadi sangat penting dalam proses penegakan hukum pidana. Hal tersebut juga ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 21/PUU-XII/2014, yang menyatakan:
“penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan 
terhadap hak asasi manusia maka seharusnya penetapan tersangka oleh penyidik merupakan objek yang dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar hukum pranata praperadilan. 

"JR ini semata-mata untuk melindungi seseorang dari tindakan 
sewenang-wenang penyidik yang kemungkinan besar dapat terjadi ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka, padahal dalam prosesnya ternyata ada kekeliruan maka tidak 
ada pranata lain selain pranata praperadilan yang dapat memeriksa dan memutusnya," paparnya.

Dr. Husdi menilai, selama ini wewenang Penyidikan yang dimiliki lembaga OJK belum menjamin tercapainya “Due Process of Law” dalam proses penegakan hukum pidana (criminal justice system) di sektor Jasa Keuangan, yang dengan sendirinya mengaburkan asas Kepastian Hukum, 
yang berdampak pada ketidakadilan dalam proses penegakan hukum di Negara Republik Indonesia.

Oleh karenanya, JR diajukan agar tidak terjadi kesewenangan dalam proses penegakan hukum pidana di 
Indonesia khususnya dalam sektor jasa keuangan yang akan dapat mengganggu perkembangan 
perekonomian di Indonesia.

#Ojk   #advokat