KPK Lelang 60 Barang Gratifikasi

Safari
KPK Lelang 60 Barang Gratifikasi
KPK

Jakarta, HanTer - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali akan menggelar lelang sejumlah barang hasil gratifikasi. Kali ada 60 barang gratifikasi yang akan dilelang oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta III. Enam puluh barang gratifikasi ini jenisnya beragam, mulai dari lukisan, mesin pembuat kopi, voucher belanja, topi kobi, jam tangan, ipad, sajadah, tas, dan sepatu.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, barang-barang yang dilelang tersebut sebelumnya diberikan kepada pegawai negeri dan penyelenggara negara. Mereka lalu melaporkan kepada KPK dalam waktu sebelum 30 hari kerja sesuai kewajiban menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Gratifikasi. Setelah analisis dilakukan, maka KPK menetapkan barang-barang tersebut menjadi milik negara. 

"Pelaporan gratifikasi merupakan bentuk kepatuhan terhadap atutan hukum pemberantasan korupsi. Kami imbau agar para pegawai negeri dan penyelanggara negara taat melaporkan penerimaan gratifikasi pada KPK atau melalui Unit Pengendali Gratifikasi di instansi masing-masing," ujar Febri di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (30/11/2018).

Febri mengungkapkan, saat ini pelaporan gratifikasi dapat dilakukan lebih mudah melalui aplikasi Gratifikasi Online GOL di smartphone. Kemudahan laporan gratifikasi karena bisa terkena ancaman pidana. Karena ketentuan tentang gratifikasi memiliki 2 dimensi, yaitu; pencegahan dan penindakan.
 Untuk aspek Pencegahan, maka pada pegawai negeri atau penyelenggara negara diberikan waktu 30 hari kerja untuk melaporkan penerimaan gratifikasinya pada KPK. 

"Jika tidak melaporkan, maka ada resiko pidana cukup berat sebagaimana diatur di Pasal 12 B UU No. 20 Tahun 2001, yaitu: seumur hidup atau minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun," tegasnya.

Terkait gratifikasi, sambung Febri, KPK telah memproses sejumlah pejabat dengan menggunakan Pasal 12B UU No. 20 Tahun 2001. Yang terbaru pejabat yang didakwa adalah Eni M. Saragih, anggota DPR; Irwandi Yusuf, Gubernur Aceh dan yang telah diputus pengadilan adalah terhadap Rita Widyasari, Bupati Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur. 

Untuk mengikuti lelang dilakukan melalui Aplikasi Lelang Internet (e-Auction) dengan cara penawaran tertutup (closed bidding) Kementerian Keuangan di website 
https://www.lelang.go.id. Informasi lebih lanjut tentang barang gratifikasi tersebut dapat melihat di website KPK
https://www.kpk.go.id/id/pengadaan-barang-dan-jasa/daftar-pengumuman-lelang/690-pengumuman-lelang-gratifikasi-2018.