Hasil Lembaga Survei Dipersoalkan

Membela yang Bayar ‘Ngibul’ dan Manipulasi Fakta

Safari
Membela yang Bayar ‘Ngibul’ dan Manipulasi Fakta
Ilustrasi survei

Jakarta, Hanter-- Jelang Pilpres lembag survei ramai-ramai mengeluarkan hasil survei terutama soal elektabilitas Jokowi-dan Prabowo-Sandi. Namun, sejumlah kalangan mempersoalkan, ternyata masih ada hasil survei yang dikeluarkan ‘ngibuli’ publik, melakukan pembunuhan karakter, memainkan hasil survei dan menjungkirbalikkan fakta.

“Bukan maksud ganggu matapencarian orang,  tapi masih ada meme dan hasil survei yang memanipulasi fakta dan perkosa tatanilai. Memposisikan pembohong yang bertahan dengan kebohongnnya lebih mulia daripada yang dibohongi. Ini sesat pikir,” kata ktivis demokrasi Adhie Massardi.

Joko Edhie Abdurrahman pengurus NU yang selalu kritis  menuduh ada lembaga dikontrak untuk melakukan pembunuhan karakter Prabowo-Sandi.

Sementara itu, politisi Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean mengatakan, adanya lembaga survei membela siapa yang bayar dan melacurkan intelektual karena lembaga survei itu didirikan atas dasar bisnis. Lembaga survei yang demikian berusaha mencari kehidupan dengan menjual ilmu, keilmuan atau intelektualisme. Apalagi tidak semua manusia bisa bertahan dengan intelektualisme yang jujur ketika dihadapkan dengan uang.

"Saya berharap masih ada lembaga survei yang masih menggunakan ilmunya dan intelektualismenya secara jujur," ujar Ferdinand Hutahaean kepada Harian Terbit, Kamis (29/11/2018).

Ferdinand menuturkan, belakangan ini memang publik melihat hasil survei yang sering agak tidak identik dengan lapangan. Contohnya dalam survei Pilkada Jabar dan Pilkada Jateng serta Pilkada Jakarta. Dari survei tiga pilkada tersebut hasilnya jauh dari kebenaran fakta. Oleh karenanya wajar sekarang publik meragukan independensi intelektualisme lembaga survei.

"Saya kembali berharap bahwa lembaga survei akan mengggunakan ilmunya secara jujur. Lembaga survei harus tetap menjaga integritas dan kejujuran serta metodologi survei yang benar. Kita jaga demokrasi dengan kejujuran," paparnya.

Pengamat politik dari Institute for Strategic and Development Studies (ISDS) M Aminuddin mengatakan, adanya lembaga survei membela siapa yang bayar dan melacurkan intelektual merupakan problem klasik. Adanya lembaga survei yang partisan semakin jelas terlihat saat Pilgub DKI Jakarta kemarin. Saat itu terlihat sekali data survei banyak direkayasa untuk memenangkan Ahok sebagai Petahana.

"Padahal 80 persen lembaga survei yang merelease meleset jauh dari hasil real count KPUD," ujarnya.

Aminudin mengungkapkan, saat ini ada lembaga survei yang sudah diorder yang bertujuan menggiring opini bahwa Jokowi telah menang atau diharapkan menciptakan bandwagon effect. "Rakyat digiring untuk menyesuaikan arus petahana akan menang. Walaupun realitanya terbalik," paparnya.

“Lembaga survei yang mengorbankan intelektualitas karena membutuhkan uang dana besar untuk survive. Karena problem klasik lembaga survei berdasar order yang mempunya uang karena mayoritas tak punya pendana dari sumber yang independen,” paparnya.

Pelacuran

Sementara itu pengamat politik dari Indonesian Public Institute (IPI) Jerry Massie mengatakan, pelacuran intelektual melalui lembaga survei bukan saja terjadi di Indonesia. Karena di Amerika pun pernah terjadi saat president election antara Donald Trump (Republik) dan Hillary Clinton (Demokrat). Saat itu 20 lembaga survei Hillary unggul. Tapi nyatanya Donald Trump yang berhasil menjadi Presiden AS.

"Sejak masa kampanye dimulai pada pertengahan September lalu, setidaknya 20 lembaga survei melakukan total lebih dari 80 jajak pendapat. Hanya satu lembaga yang membuka peluang kemenangan Trump, yaitu Los Angeles Times bersama USC Tracking," jelasnya.

Jerry menuturkan, saat ini kredibilitas lembaga survei mulai dipertanyakan. Apalagi jika ada capres yang membayarnya sehingga tidak mungkin saat polling dan jajak pendapat maka capres yang membayarnya akan kalah. Kendati margin error tidak terlalu mencolok. Namun popularitas, akseptabilitas sampai elektabilitas bisa saja direkayasa mulai dari tingkatan usia, tempat tinggal dan pekerjaan.

Terkait apakah layak ditutup jika lembaga survei sudah menjadi partisan, Jerry mengungkapkan, lembaga survei juga butuh cost and budgeting untuk melakukan survey. Yang menjadi persoalan adalah tidak adanya lembaga yang ABC (Accuracy, Balance and Credible) untuk menentukan lembaga survei yang kredibel dan jujur.

"Untuk menutup lembaga survei tergantung like and dislike siapa yang kontrak pasti didukung. Belum ada saya lihat yang benar-benar pure survey. Tinggal menjaga etika survei biar kepercayaan publik tetap tinggi. Jangan calon kalah telak tapi kita menangkan," jelasnya.