Prasetyo: OTT di Kendari Komiten Jaksa Berantas Korupsi

zamzam
 Prasetyo: OTT di Kendari Komiten Jaksa Berantas Korupsi

Sanur, HanTer - Jaksa Agung HM Prasetyo menegaskan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tenggara  merupakan komitmen Kejaksaan memberantasan korupsi, dan penegakan hukum.

"Dengan operasi penangkapan di sana (daerah) maka sangat jelas kasus pidana korupsi begitu masif. Untuk itu kita akan lanjutkan komitmen pemberantasan korupsi," ujar Prasetyo disela-sela acara Rakernas Kejaksaan RI 2018 di Grand Inna Bali Beach, Bali, Kamis (29/11/2018).

Jaksa Agung menegaskan  gencarnya aparat penegak hukum melakukan penangkapan sementara praktik suap menyuap terus menggurita, Kejaksaan akan mengedepankan pencegahan (preventif) tanpa mengabaikan penindakan (represif).  

Menurutnya, pencegahan akan lebih baik, mengingat maraknya kasus korupsi dengan operasi penangkapan justru tidak menimbulkan efek jera.

"Kita menekankan pada fungsi pencegahan. Namun, ketika ditemukan adanya bukti cukup, adanya fakta-fakta ditemukan dan tidak terbantahkan, ya enggak boleh juga untuk didiamkan. Harus dilakukan penindakan," ujarnya.

Untuk itu  Kejaksaan sudah membuat program penegakan hukum preventif dengan membentuk tim pengawal dan pengaman pemerintahan dan pembangunan (TP4) serta tim pengawal dan pengaman pemerintahan dan pembangunan daerah (TP4D). Terbukti tak sedikit proyek nasional yang telah dilakukan pendapingan oleh Kejaksaan.

Tim itu dapat membantu pemerintah pusat dan daerah yang membutuhkan pengawalan kegiatan agar nantinya tidak terjadi penyimpangan.

Beberapa kegiatan TP4 dan TP4D ialah penerangan hukum, penyuluhan hukum dan pendampingan bagi pelaksanaan pembangunan proyek strategis pada semua tahapan, perencanaan, pelaksanaan pekerjaan hingga penyerahan dan pemanfaatan hasilnya. Tujuannya agar semua kegiatan dapat terselenggara tepat waktu, tepat mutu, tepat biaya, dan tepat sasaran.

Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara menetapkan Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat berinisial LD menjadi tersangka kasus operasi tangkap tangan (OTT) di salah satu hotel di Kendari, Rabu, (28/11/2018).

Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, Sutomo saat memberikan keterangan pers di Kendari, Kamis mengatakan penetapan LD sebagai tersangka setelah timnya melakukan pemeriksaan terhadap LD dan beberapa barang bukti.

Selain itu juga memeriksa beberapa saksi baik di lingkungan Dinas Pendidikan Sultra maupun terhadap beberapa kepala sekolah dan pihak SMA dan SMK.

"Hingga saat ini penyidik kejaksaan sudah melakukan pemeriksaan terhadap 17 saksi," katanya.

Dari jumlah saksi itu terdiri dari 13 kepala SMK/SMU dan empat orang dari pegawai Diknas Sultra.

Tersangka LD yang kini menjadi tahanan kejaksaan setelah OTT oleh Kejaksaan Tinggi Sultra pada Rabu (28/11) sekitar Pukul 17.00 Wita di salah satu hotel di Kendari dengan barang bukti berupa uang tunai senilai Rp425 juta.

Kapuspenkum Kejagung Mukri menyatakan LD diduga meminta fee 10 persen dari anggaran dana alokasi khusus (DAK) Dinas Pendidikan Sultra dengan rincian Rp102 miliar untuk Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Rp80 miliar untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Menurutnya sumber dana itu adalah dana untuk pelatihan siswa, pembangunan laboratorium, dan pembangunan rumah dinas.

Pihak kejaksaan beberapa hari sebelum OTT telah melakukan pengintaian terhadap aktivitas LD, sehubungan dengan adanya kegiatan dari instansi itu yang tengah melakukan pelatihan terhadap kepala SMA dan SMK se-Sultra di Kendari.

#OTT   #Jaksa   #di   #Kendari