Kasus Suap Hakim, Ketua DPR: Komisi III Lakukan Konsultasi dengan MA

Danial
Kasus Suap Hakim, Ketua DPR: Komisi III Lakukan Konsultasi dengan MA
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo

Jakarta, HanTer - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menanggapi operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap hakim PN Jakarta Selatan. Bamsoet meminta Komisi III DPR RI menggelar rapat evaluasi bersama Mahkamah Agung (MA).

"Ini tentu kita serahkan kepada Komisi III untuk melakukan rapat konsultasi dengan Mahkamah Agung untuk mencari solusi terhadap beberapa hakim nakal yang kemudian terkena OTT. Ya tentu ini kan sangat mencederai wajah pengadilan kita," ujar politisi partai Golkar ini usai diskusi dialektika di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (29/11/2018).

Bambang Soesatyo yang akrab disapa Bamsoet ini menerangkan, kasus OTT suap terhadap hakim ini merupakan persoalan perilaku individu, sehingga tidak bisa digeneralisasi terhadap hakim-hakim lain. Ia juga mendorong Komisi Yudisial (KY) untuk terus melaksanakan fungsinya dalam pembinaan dan pengawasan terhadap hakim.

"Menurut saya apa yang sudah diberikan oleh negara kepada KY kewenangannya cukup bagus, tinggal KY-nya yang harus terus-menerus melaksanakan tugas-tugas pokoknya, melakukan pembinaan dan pengawasan," ungkap Bamsoet.

Dijelaskan DPR menyatakan akan segera menyelesaikan Rancangan Undang-Undang (RUU) Jabatan Hakim. Menurutnya, RUU tersebut saat ini masih diproses di Komisi III.

"Dan sebetulnya saya dengan ketua komisi atau pimpinan komisi III sudah ada pembicaraan akan segera menyelesaikan dalam masa sidang depan. Sekurang-kurangnya sebelum masa sidang kita berakhir kita sudah selesai, tapi kalau bisa pas sidang tahun depan bisa diselesaikan," paparnya.

Sebelumnya dua orang hakim PN Jakarta Selatan, Iswahyu Widodo dan Irwan, terjaring OTT KPK beberapa hari lalu. Sebelum ditangkap, keduanya sempat dipanggil Ketua PN Jakarta Selatan Arifin.

"Pimpinan Jaksel sekarang ini baru 3 bulan, baru dilantik beberapa bulan lampau. Dan beliau menurut cerita, pada sore hari itu dia sudah memanggil para hakim yang pegang perkara potensi perhatian publik, sudah ditanya apa ada masalah, termasuk dua orang ini. Mereka bilang nggak ada masalah," ujar Jubir Mahkamah Agung (MA), Suhadi saat konferensi pers di gedung MA, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (29/11/2018).

Kasus ini cukup menyita perhatian publik, hingga netizen banyak mengomentari memberikan respon negatif terhadap oknum hakim hingga menyinggung persoalan gaji hakim yang sudah tinggi, namun masih saja menerima suap.