Menteri Siti Dinilai Tak Punya Nyali Tabok Kartel Sawit

Safari

Jakarta, HanTer - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dinilai tidak memiliki ketegasan menindak para pengusaha sawit yang melanggar aturan. Padahal selain merugikan negara, para pengusaha sawit 'hitam' ini juga berpontensi merusak lingkungan.

Demikian disampaikan Tanggon Nm Kordinator Hijau Biru Nusantara, yang merupakan komunitas pemuda pemerhati lingkungan. Pasalnya, kata Tanggon selama ini banyak kartel sawit yang kerap melanggar ijin peruntukan, serta tidak memperhatikan aturan terkait keberpihakan terhadap pelestarian lingkungan.

"Kalau boleh pinjam istilah Presiden Jokowi, KLHK di bawah komando ibu Menteri Siti Nurbaya tidak punya nyali nabok kartel sawit," kata Tanggon di Jakarta, Kamis (29/11/2018).

Dia pun mendesak para instasi terkait seperti DPR, KPK dan DPR menyikapi persoalan ini dengan serius. Menurutnya,  prilaku kartel sawit sebagai bentuk kejahatan terhadap negara yang mengakibatkan kerugian terhadap negara, kerusakan terhadap lingkungan atau pendapatan negara. 

Hijau Biru Nusantara, kata Tanggon pada Kamis (29/11/2918) telah mengirim surat resmi kepada Presiden Jokowi yang ditembuskan langsung kepada Polri dan KPK guna menindaklanjuti permasalahan kartel sawit ini. 

Surat yang dikirim tersebut berdasarkan adanya temuan pelanggaran perusahaan sawit di Kalimantan Tengah pada beberapa waktu lalu oleh anggota Komisi IV DPR RI. Namun hingga kini, baik dari KLHK dan instansi terkait lainnya belum ada tidakan tegas dan nyata untuk menindak para kartel sawit tersebut.

Padahal, Tanggon dari hasil tersebut perusahaan sawit setidaknya melanggar dengan memasuki kawasan yang dilindungi, yaitu Taman Nasional Sebangau (TNS) totalnya hampir mencapai 80 Ribu Hektare yang masuk kawasan TNS. Tidak ada Hak Guna Usaha (HGU) tidak ada AMDAL tetapi bisa ada pabrik lalu tidak ada plasma 20%.

"Dan kami duga masih banyak lagi pelanggaran yang dilakukan baik dari sisi lingkungan, pidana maupun perijinan. Kasus permasalahan sawit ini lebih besar dari kasus meikarta yang hanya 500 Hektare, sedangkan permasalahan sawit ini mencapai 80 Ribu Hektare. Bayangkan berapa kali lipat itu..! Artinya ini lebih besar merugikan negara, berbagai elemen harus turun tangan menangani ini. Kalau perlu Presiden harus turun tangan menabok kartel sawit bila bu Menteri sudah tidak sanggup lagi," kata Tanggon.

"Kami meminta kejelasan terkait permasalahan ini sudah sejauh mana penangananyanya dan memohon agar Pemerintah memerintahkan jajarannya untuk mengusut dengan tuntas Jika perlu menindak, mengungkap pelakunya baik perorangan atau bahkan institusi serta menghentikan usaha tersebut," ujar Tanggon