Tajuk: Intinya adalah Memperbaiki Nasib Guru 

***
Tajuk: Intinya adalah Memperbaiki Nasib Guru 
Istimewa

Setiap peringatan Hari Guru yang jatuh setiap tanggal 25 November, soal kesejateraan, terutama guru honorer yang berjumlah 1,5 juta orang.
Selain itu soal kenakalan peserta didik atau murid, hubungan dengan wali murid, persoalan hukum yang menjerat siswa hingga persoalan hokum yang menjerat guru, mengemuka pada Hari Guru tahun ini.

Dan setiap kita memperingati Hari Guru banyak kalangan mendesak agar profesi guru harus mendapatkan perhatian terutama kesejahteraan, pemenuhan kebutuhan sarana pengajaran hingga perlindungan hukum.

Kepastian nasib atau status kepegawaian juga mencuat. Bayangkan, jutaan guru telah bertahun-tahun mengajar masih berstatus honorer. Mereka tersebar di seluruh wilayah Indonesia; dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote.

Namun mereka tidak serta merta bisa menjadi PNS dengan mengikuti seleksi calon PNS karena adanya persyaratan-persyaratan yang belum tentu bisa dipenuhi.

Sudah seharusnya keberadaan guru honorer mendapat perhatian karena mereka sangat berperan dalam membangun pendidikan anak bangsa. Pemerintahan Jokowi harus memberikan kepastian masa depan para guru honorer itu dalam menjalani profesinya sebagai pendidik

Anggota Komisi X DPR RI Anang Hermansyah dikutip Antara mengemukakan, intinya adalah perbaikan nasib guru. Perbaikan nasib guru memiliki dua aspek, yakni aspek peningkatan kesejahteraan dan peningkatan kapasitas.

Anang merinci, persoalan kesejahteraan guru masih menjadi masalah krusial khususnya bagi guru berstatus swasta dan honorer. Menurutnya, persoalan guru honorer akan menjadi gunung es untuk waktu panjang sehingga negara harus memiliki tekad kuat untuk menyelesaikan masalah ini.

Saat ini, menurut data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, jumlah guru honorer se-Indonesia sebanyak 1,5 juta orang. Mereka terdiri atas guru bukan PNS di sekolah negeri 735 ribu dan guru bukan PNS di sekolah swasta 790 ribu.

Guru honorer tersebut berstatus K2 alias honorer. Mereka selayaknya bisa diberi peluang prioritas mengikuti tes CPNS agar menjadi pegawai negeri. Hal itu mengingat pengabdian dan jasa yang telah diberikan selama ini.

Anggota DPD RI Fahira Idris ada beberapa persoalan yang masih menggelayuti dunia pendidikan di Indonesia. Persoalan utama yang masih membayangi kemajuan guru di Indonesia adalah masih rendahnya kesejahteraan guru, kesenjangan kualitas dan kompetensi guru serta persebaran dan kesenjangan rasio guru dan murid yang masih belum ideal.

Kita memahami akibat keterbatasan keuangan negara, masalah kesejahteraan terutama guru honorer tak juga terselesaikan. Padahal, jika ada  keberanian untuk merealisasikan 20 persen APBN murni hanya untuk pendidikan dan kesejahteraan guru, masalah kesejahteran guru bisa diatasi, meski tidak sepenuhnya.

Tak ada alasan bagi para pemimpin negeri ini untuk terus berupaya meningkatkan kesejahteraan, kompetensi dan kualitas guru. Soalnya, guru adalah sosok yang selalu membangkitkan inspirasi dan penuh pengabdian kepada para murid dan dunia pendidikan. 
Presiden Jokowi mengemukakan, tugas para guru yang mentransfer ilmu pengetahuan kepada para anak didik layak mendapatkan penghormatan dan penghargaan yang besar.

Kita berharap Presiden Joko Widodo  segera menyelesaikan persoalan guru honorer tersebut. Sebagai manusia, kesabaran mereka (guru honorer) ada batasnya. Mereka lelah terus diberi janji-janji. Mereka dianggap penting hanya saat hajatan Pemilu, setelah itu dilupakan. 

Publik tidak bisa menerima alasan pemerintah yang menyatakan bahwa kemampuan keuangan negara yang tidak mencukupi untuk membiayai honorer K2 menjadi CPNS.  Itu hanya alasan klasik. Jika kita menghargai para guru yang bertugas mencerdaskan anak-anak bangsa, anggaran untuk mereka bisa diambil dari manapun. Bila perlu mengajukan pinjaman luar negeri.

Ingat pembangunan manusia lewat pendidikan jauh lebih penting dari pada pembangunan infrastruktur. Dan para guru honorer ini adalah salah satu tulang punggung pembangunan manusia itu. Pemerintah harus bisa pilah prioritas. Saat ini pengangkatan honorer K2 menjadi CPNS terutama tenaga guru adalah prioritas.
Apalagi,  pengangkatan guru honorer menjadi PNS itu adalah janji politik dari presiden terpilih dan juga terjadi pada tenaga honorer lain seperti kesehatan, penyuluh pertanian, dan tenaga teknis lainnya, maka sulit untuk dibatalkan.  

Kita berharap Presiden Jokowi  bijak dan memberikan solusi untuk mengakhiri persoalan honorer K2 yang sudah bertahun-tahun tak kunjung menemui titik temu. Mereka meminta keadilan ke Presidennya agar diangkat menjadi CPNS. 

Negara ini harus punya nurani dan empati kepada orang-orang yang telah banyak menebar kebaikan kepada negeri ini. Jadi, tidak ada alasan bagi Pemerintah untuk tidak mengabulkan permintaan para guru honorer yang sudah bertahun-tahun mereka perjuangkan.