Sidang Penipuan dan Penggelapan Yayasan PT Untag 45, Terdakwa Yakini Tidak Bersalah

Safari
Sidang Penipuan dan Penggelapan Yayasan PT Untag 45, Terdakwa Yakini Tidak Bersalah
Kuasa hukum Tedja Widjaja saat membacakan nota pembelaan dalam perkara penipuan dan penggelapan dalam pelaksanaan kerjasama dengan Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945

Jakarta, HanTer - Andreas Nahot Silitonga, S.H., LL.M,, kuasa hukum Tedja Widjaja menyakini kliennya tidak bersalah dalam perkara penipuan dan penggelapan dalam pelaksanaan kerjasama dengan Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945. Apalagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara juga menyatakan modus operandi dalam uraian surat dakwaan pasal 378 KUHP dan pasal 372 KUHP merupakan ranah perdata.

“Majelis Hakim mengatakan bahwa keberatan tim penasehat hukum dalam dakwaan pasal 378 KUHP dan pasal 372 KUHP yang merupakan ranah perdata telah masuk ke dalam materi pokok pemeriksaan perkara dan bukan merupakan materi objek keberatan atas surat dakwaan," kata Andeas di Jakarta, Senin (26/11/2018).

"Kami sebenarnya sangat yakin bahwa alasan-alasan kami dalam nota keberatan atau eksepsi merupakan materi objek keberatan atas surat dakwaan tetapi kami menghormati keputusan Majelis Hakim sehingga kami akan membuktikannya pada persidangan pokok perkara," tambah Andreas.

Andreas menegaskan, hasil dari putusan sela tidak membuktikan bahwa kliennya melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh penuntut umum. Oleh karenanya pihaknya sangat yakin bahwa kliennya tidak bersalah sehingga  pada persidangan selanjutnya dapat memberikan hasil yang baik bagi kliennya.

"Karena nyatanya dakwaan penuntut umum menguraikan hubungan keperdataan antara klien kami dengan UNTAG dan bukan menguraikan adanya perbuatan pidana” paparnya.

Seperti diketahui pada persidangan, Kamis (22/11/2018) kemarin, 
Ketua Majelis Hakim pada saat pembacaan putusan sela mengatakan bahwa nota keberatan atau eksepsi tim penasehat hukum maupun nota keberatan atau eksepsi pribadi Tedja Widjaja yang pada pokoknya menyatakan modus operandi dalam uraian surat dakwaan pasal 378 KUHP dan pasal 372 KUHP merupakan ranah perdata, telah masuk ke dalam materi P
pokok pemeriksaan perkara dan bukan merupakan materi objek keberatan atas surat dakwaan.    

Majelis Hakim mengatakan eksepsi tim penasehat hukum dalam kaitannya dengan pembuatan surat dakwaan tertanggal 30 Agustus 2018 yang dilakukan sebelum adanya proses tahap II atau pelimpahan perkara dari penyidik kepada penuntut umum yang dilakukan pada 24 September 2018 tidak dapat diterima karena sejak adanya Surat Pemberitahuan Dilakukannya Penyidikan (SPDP), penuntut umum telah berkordinasi dengan penyidik sehingga penuntut umum memahami perkara yang diajukan ke persidangan dan akhirnya dapat membuat Surat Dakwaan. 

Majelis hakim pada akhirnya menyatakan eksepsi tim penasehat hukum tidak dapat diterima karena Majelis Hakim masih memerlukan pembuktian dalam pokok pemeriksaan perkara. Majelis hakim berpendapat bahwa Surat Dakwaan yang disusun penuntut umum sudah dapat dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara sehingga Majelis Hakim meminta penuntut umum untuk tetap melanjutkan pemeriksaan perkara dengan agenda pemeriksaan saksi pada Rabu, 28 November 2018.