Tim Satgas Saber Selidiki Dugaan Pungli Lahan di Pabrik Gula Jatitujuh

Eka
Tim Satgas Saber Selidiki Dugaan Pungli Lahan di Pabrik Gula Jatitujuh
Tim Saber Pungli Kemenko Polhukam (ist)

Indramayu, HanTer - Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) Kemenko Polhukam melakukan penyelidikan tentang adanya dugaan tindakan pungli dalam kasus penyerobotan lahan perkebunan tebu Pabrik Gula (PG) Jatitujuh seluas 5.000 hektare.

Perkebunan milik PT Rajawali Nusantara Indonesia (PT RNI) itu diduga melakukan tindakan pungli yang berpotensi dapat merugikan negara sebesar Rp4,2 triliun dengan perhitungan luas lahan 4.200 hektare.

"Ada informasi dan indikasi oknum-oknum tertentu yang meminta uang kepada masyarakat dan ada unsur penipuan," kata Sekretaris Satgas Saber Pungli Irjen Pol Widiyanto Poesoeko saat di konfirmasi, Senin (26/11/2018).

Indikasi tersebut terlihat dari adanya warga yang diiming-imingi akan diberikan lahan di wilayah PG Jatitujuh oleh sejumlah oknum. Bahkan, warga juga dimintai uang oleh oknum tersebut.

"Kalau dimintai uang tanpa ada dasar hukumnya, itu namanya pungli. Bahkan bisa juga mengarah pada penipuan," jelas Widi, sapaannya.

Ia mengatakan, saat ini pihaknya sedang melakukan penyelidikan untuk menemukan pelaku tindakan tersebut. Setelah nanti data dan faktanya ditemukan, maka akan segera dilakukan penindakan.

Senior Executive Vice Presiden PT RNI, Rahmat Hidayat menjelaskan bahwa kebutuhan gula nasional yaitu 3,5 juta ton per tahun dengan pasokan 1,3 juta dari PT RNI selaku Badan Usaha Milik Negara, sedangkan sisanya harus diimpor. Menurut dia, hal ini juga menjadi persoalan ketahanan nasional.

"Semenjak 3 tahun lalu produksi gula turun lebih dari 50% akibat adanya gangguan di Jatitujuh yakni penjarahan di lebih dari 5.000 Ha di lahan PT RNI. Penjarahan di lahan tersebut merupakan lahan negara karena yang paling berhak menuntut adalah Kementerian LHK dan sudah mendapat sertifikat HGU," kata Rahmat.

Ia mengatakan, karena adanya kasus ini, PT RNI juga mengalami kerugian hingga Rp200 miliar. Dengan rincian tebu yang dihasilkan di lahan PG Jatitijuh rata-rata mencapai 70 ton per hektare. Jika dikalikan dengan luas lahan yang diserobot yakni sekitar 5.000 hektare maka bahan baku yang hilang setidaknya sekitar 350 ribu ton.

"Kami berharap tim Satgas Saber Pungli bisa segera mengatasi masalah ini. Apalagi pada Desember nanti sudah mulai waktunya musim tanam tebu, jika kami tidak bisa menanam kami khawatir produksi gula bulan depan akan lebih menurun lagi," kata Rahmat.

Sementara itu, Sekda Indramayu Ahmad Bachtiar mengatakan, ada dua kebijakan yang tidak bisa ditawar yaitu kebijakan gula nasional yang tidak bisa dihambat dan kebijakan tentang hutan yang juga tidak boleh dihambat. Dalam hal ini, tugas dan fungsi Pemkab Indramayu yaitu mengamankan dua kebijakan nasional tersebut.

"Pemerintah Indramayu mendukung program pemerintah gula nasional dan hutan. Namun kesejahteraan masyarakat tetap yang menjadi perhatian utama," kata Ahmad.

Perwakilan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Gunarto Agung mengatakan, proses penggantian masih 4 tahun lagi dan kewajiban penggantian lahan Rajawali 2 kepada KLHK bukan kepada Pemda, Perhutani atau Masyarakat.

"Semua pihak diminta bersabar, kalau tetap melakukan penyerobotan atau penjarahan malah bisa kena pidana," katanya.

Kepala Sekretariat Satgas Saber Pungli, Mayjen TNI Rudianto mengatakan bahwa pemerintah baik di pusat dan daerah memiliki tugas yang sama yakni melayani masyarakat. Menurutnya, keberadaan PT RNI masih dibutuhkan oleh desa-desa penyangga.

"RNI harus memberikan kontribusi yang sebesar-besarnya untuk daerah, khususnya kepada masyarakat yang ada di desa penyangga disekitar lokasi usaha PT RNI," kata Rudi.

Dalam menangani masalah ini, ia pun menyarankan agar dibentuk satgas atau Tim Kecil Terpadu yang terdiri dari TNI, Polri, Pemda, Wakil Masyarakat dan PT. RNI atau tim kecil yang dibentuk untuk menangani masalah ini.

"Saya sarankan agar dibentuk satgas atau tim kecil terpadu untuk menyelesaikan masalah ini. Tim ini akan mengawal pelaksanaan program dari RNI termasuk aplikasinya oleh masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat," jawab Rudi. 

#Saber   #pungli   #kemenkopolhukam   #lahan   #pabrik   #gula   #jatitujuh