Awas, Pengadaan Logistik Pemilu Rawan Dikorupsi

Safari
Awas, Pengadaan Logistik Pemilu Rawan Dikorupsi
Ilustrasi logistik pemilu

Jakarta, HanTer— Sejumlah kalangan menyebut pengadaan dan distribusi logistik Pemilu 2019 rawan korupsi, sehingga semua pihak, termasuk KPU dan KPK harus mengawasi secara ketat dana Pemilu 2019 yang mencapai Rp18 triliun.

Demikian disampaikan pengamat politik dari Lembaga Kajian dan Analisa Sosial (LeKAS) Karnali Faisal,  Direktur Lembaga Kajian Pemilu Indonesia (LKPI) Arifin Nur Cahyo, dan Koordinator Aliansi Lembaga Analisis Kebijakan dan Anggaran (Alaska) Adri Zulpianto, SH kepada Harian Terbit, Jumat (23/11/2018).

Karnali mengajak publik ikut mengawasi penggunaannya termasuk pada alokasi anggaran pengadaan dan distribusi logistik yang dianggap rawan korupsi.  Untuk mencegah praktek korupsi maka dibutuhkan transparansi pengelolaan anggaran sehingga bisa dengan mudah diakses publik.

“Proses pengadaan barang dan jasa logistik pemilu harus dibuat transparan  agar publik mengetahuinya tanpa harus ditutup-ditutupi,” paparnya.

KPK

Direktur Lembaga Kajian Pemilu Indonesia (LKPI) Arifin Nur Cahyo menegaskan, untuk mencegah korupsi dalam pengadaan dan distribusi logistik di Pemilu 2019 maka KPU harus bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPk). Kerjasama itu harus dilakukan untuk jangka pendek saat ini dan secara khusus sehingga praktek korupsi diajang pesta demokrasi tersebut tidak terjadi.

"Harusnya juga para penegak hukum membuat undang undang pemberantasan korupsi secara khusus pada penyelenggaraan pemilu," paparnya.

Arifin menuturkan, pemilu harus bebas dari korupsi karena penyelenggaran dan proses pemilu sangat menentukan bagaimana kualitas dari pemimpin yang akan terpilih untuk 5 tahun mendatang. Karena bagaimana bisa mewujudkan pemimpin yang bersih ketika proses seleksinya justru dijadikan ajang korupsi baik untuk pemilihan presiden ataupun perwakilan rakyat.

Koordinator Aliansi Lembaga Analisis Kebijakan dan Anggaran (Alaska) Adri Zulpianto, SH menilai, logistik Pemilu 2019 rawan dikorupsi, karena lemahnya pengawasan terhadap proses belanja hingga distribusi logistik pemilu.Selama ini pengawasan dari hulu ke hilir sangat lemah. Karena proses pengawasan hanya bersifat pengecekan alat bukti seperti nota belanja dan tidak melihat secara detail proses belanja dari logistik itu dimana dibuat.

"Bagaimana proses pengawasan dengan melihat bahan secara detail hingga bagaimana logistik tersebut didistribusikan sampai ke tempat tujuan," jelasnya.

Rawan

Dalam Rapat Koordinasi Nasional Persiapan Pelaksanaan Pemilu 2019 antara Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Komisioner KPU Ilham Saputra mengatakan, salah satu hal yang sangat rawan dalam persiapan pelaksanaan Pemilu 2019 adalah pengadaan logistik Pemilu 2019 dan distribusinya. Namun demikian KPU siap menyukseskan penyelenggaraan pemilu 2019.

“KPU siap menyukseskan penyelenggaraan Pemilu 2019, dengan terus mematangkan berbagai persiapan yang ada”, kata Ilham di Jakarta, pada Kamis (22/11/2018).

Ilham menambahkan, salah satu hal yang sangat rawan dalam persiapan pelaksanaan Pemilu 2019 adalah pengadaan logistik Pemilu 2019 dan distribusinya. “Hal yang cukup rawan ini harus menjadi perhatian utama Pemerintah dalam hal menyukseskan Pemilu 2019,” jelas Ilham.