Paket Kebijakan Ekonomi XVI

Jokowi Dinilai Ingkari Janji

Sammy
Jokowi Dinilai Ingkari Janji
Presiden Joko Widodo

Jakarta, HanTer - Paket Kebijakan Ekonomi XVI yang dikeluarkan pemerintah baru-baru ini semakin menunjukkan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) mengingkari janji-janjinya. Hal ini lantaran membolehkan modal asing masuk ke bidang usaha yang selama ini digeluti usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

“Janji Jokowi yang akan mengentaskan kemiskinan, menguatkan ekonomi dan menciptakan 10 juta lapangan pekerjaan ternyata hanya janji palsu,” kata ekonom Partai Gerindra Harryadin Mahardika di Jakarta, Minggu (25/11/2018).

Menurutnya, kebijakan tersebut tidak ada urgensinya, tidak memberikan treatmen yang baik untuk pelaku UMKM kita. Pemerintah belum mengerjakan kewajibannya untuk meningkatkan dan meng-upgrade UKM-UKM sendiri. Misalnya saja perijinan saja masih sulit," kata Harryadin.

Harryadin menyatakan, masalah bangsa tidak akan terselesaikan jika kebijakan-kebijakan gang dibuat oleh pemerintah selalu berpihak kepada asing bukan kepada anak bangsa sendiri. "Masalah kebijakan dimulai dari rusaknya manajemen, peraturan yang rendah," ujarnya

Liberal

Sementara itu, ekonom senior DR Rizal Ramli mengatakan Paket Kebijakan Ekonomi XVI yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo mencerminkan ideologi liberal. Hal ini karena jajaran menteri bidang perekonomian di belakang Jokowi menganut paham ekonomi liberal.

Mantan Menko Perekonomian ini mengemukakan, lebih baik dibatalkan. “Cuma banyak menterinya berideologi liberal. Sedangkan Pak Jokowi, dilihat dari pidato-pidatonya dulu sih, kan soal Nawacita, Trisakti, itu kan tidak liberal," ujar Rizal di Universitas Bina Sarana Informatika, Jakarta, Sabtu (24/11).

Dia mengapresiasi langkah Jokowi untuk menunda pelaksanaan kebijakan itu. Namun ia tetap bersikukuh kebijakan itu dihapus untuk kepentingan rakyat.

Menurutnya, kebijakan ini bakal menggerus pelaku-pelaku usaha kecil. Ia mencontohkan bidang usaha warung internet yang akan dibebaskan untuk asing. Dengan modal lima komputer dan ruangan kecil di rumah, masyarakat sudah bisa buka usaha. Tentunya akan tergerus dengan pengusaha bermodal tebal dari Eropa, Amerika, dan China. "Ini enggak beres, ini terlalu jauh. Bagaimana enggak benar, merebut usaha kecil untuk rakyat," ucapnya.

Sebelumnya, Jokowi lewat Kemenko Bidang Perekonomian menelurkan Paket Kebijakan Ekonomi XVI pada Jumat (16/11). Paket kebijakan tersebut terdiri dari perluasan penerima fasilitas libur pajak (taxholiday), relaksasi aturan daftar negatif investasi (DNI), dan pengaturan devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHESDA).

Yang jadi sorotan, ada 54 bidang yang dikeluarkan dari DNI. Artinya investasi di 54 bidang itu bisa dikuasai pihak asing 100 persen.

Namun baru berjalan seminggu, Jokowi langsung merevisi kebijakan tersebut. Jumlah bidang yang dikeluarkan dari DNI hanya 25 bidang dan ditunda pelaksanannya sampai ada kajian lebih lanjut.