Tahun Politik

Guru Rentan Dipolitisasi Tim Pemenangan Capres

Harian Terbit/Safari
 Guru Rentan Dipolitisasi Tim Pemenangan Capres
Demo guru honorer

Jakarta, HanTer -- Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mengimbau para guru di Tanah Air untuk lebih bijak dan cerdas dalam menyikapi janji-janji politik yang disampaikan baik oleh pasangan calon presiden maupun tim pemenangannya. Jangan sampai, profesi guru dijadikan komoditas politik sekadar untuk mendulang suara.

Hal itu disampaikan FSGI dalam konferensi pers terkait Peringatan Hari Guru Nasional (HGN) 2018 di Jakarta, Minggu (25/11/2018). “Di tahun politik ini (profesi) guru rentan dipolitisasi bahkan dimobilisasi secara politik,” kata Sekretaris Jenderal FSGI, Heru Purnomo.

Heru menyinggung munculnya wacana untuk melakukan impor guru oleh tim sukses salah satu paslon juga dinilai meresahkan. Padahal, kata dia, yang dibutuhkan oleh guru-guru di Tanah Air adalah peningkatan kompetensi agar kualitas pendidikan nasional membaik.

“Ditinjau dari sisi Uji Kompetensi Guru (UKG) 2015, nilai rata-rata guru nasional masih di angka 56,69. Angka tersebut merupakan angka yang rendah pastinya. Karena itu seharusnya berkomitmen meningkatkan kualitas guru dalam negeri dengan pelatihan, promosi pendidikan lanjut, bukan malah mau impor guru,” tandas dia.

Dalam tahun politik ini, FSGI meminta para timses capres/cawapres jangan menjadikan guru sebagai sasaran politisasi demi mendulang suara dalam Pemilu. Jika benar-benar ingin mengangkat harkat dan martabat guru, semestinya upaya itu sudah dilakukan sebelum masa Pemilu.

“Guru bukanlah entitas atau kelompok sosial yang mudah untuk digiring demi politik elektoral sesaat. Oleh karena itu, sudah sepatutnya elite politik memberikan pendidikan politik yang konstruktif dan bermartabat bagi guru.”

FSGI juga mengingatkan kepada organisasi guru di Tanah Air untuk bersikap independen dan netral. Guru mesti berani melawan jika ada instruksi dan mobilisasi dari atasan atau birokrasi di daerah untuk mengikuti aktivitas kampanye dan politik elektoral dalam Pemilu.

Selain itu, ruang kelas di sekolah juga harus netral dari politik partisan. Proses pembelajaran di sekolah semestinya bersih dari politik praktis. Para guru sudah seharusnya cerdas dan bijak dalam menerima segala informasi yang diterima, apalagi terkait konten politik Pemilu.