Penahanan 5 Tersangka Kasus Suap Menara Telekomunikasi Diperpanjang 

Safari
Penahanan  5 Tersangka Kasus Suap Menara Telekomunikasi Diperpanjang 

Jakarta, HanTer - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan lima tersangka kasus dugaan suap pengurusan izin pembangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto tahun anggaran 2015. Perpanjangan masa penahanan dilakukan selama 40 hari ke depan terhitung sejak 27 November 2018 hingga 5 Januari 2019. 

Adapun kelima tersangka yang diperpanjang masa penahanannya yakni Permit and Regulatory Head Tower Bersama Group, Ockyanto; Direktur Operasi PT Protelindo, Onggo Wijaya; Wakil Bupati Malang sekaligus Direktur CV Central Manunggal, Ahmad Subhan; Direktur PT Sumawijaya, Achmad Suhawi; dan satu pihak swasta Nabiel Titawano.

"Perpanjangan penahanan untuk kelima tersangka demi kepentingan penyidikan
," ujar juru bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Minggu (25/11/2018).

Kasus ini merupakan hasil dari pengembangan penyidikan yang dilakukan KPK. Sebelumnya KPK telah menetapkan 3 orang sebagai tersangka yakni, Mustofa Kemal Pasa selaku Bupati Mojokerto periode 2010-2015 dan 2016-2021; Ockyanto selaku Permit and Regulatory Division Head PT Tower Bersama infrastructure (Tower Bersama Group); dan Onggo Wijaya selaku Direktur Operasi PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo).

Nabiel Titawano bersama dengan Ockyanto telah memberi uang atau hadiah kepada Bupati Mustafa. Pemberian ini terkait dengan Pengurusan Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang (IPPR) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas Pembangunan 11 Menara Telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto Tahun 2015.

Demikian pun dengan Achmad Suhawi, dan Ahmad Subhan. Keduanya diduga bersama dengan Onggo Wijaya telah memberi uang atau hadiah kepada Bupati Mustafa. Pemberian ini terkait dengan Pengurusan Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang (IPPR) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas Pembangunan 11 Menara Telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto Tahun 2015.

Diduga total penerimaan oleh Mustafa Kemal mencapai Rp2,75 miliar. Sejumlah Rp2,2 miliar berasal dari PT Tower Bersama infrastructure; sementara Rp550 juta berasal dari PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo). Uang itu merupakan bagian dari total fee yang mencapai Rp4,4 miliar.

Atas perbuatan tersebut, KPK menjerat 
Onggo Wijaya, Ockyanto, Nabiel Titawano. Achmad Suhawi, dan Ahmad Subhan yang diduga sebagai pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.