KPU dan Bawaslu Diminta Ungkap Isu Suap Jelang Pemilu

Safari
KPU dan Bawaslu Diminta Ungkap Isu Suap Jelang Pemilu
Bawaslu

Jakarta, HanTer - Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) harus bisa membuktikan isu suap jelang Pilpres 2019.

“KPU atau Bawaslu harus bisa membuktikannya. Bagi KPK adanya isu suap untuk mendukung salah satu pasangan capres/cawapres jelang Pilpres 2019 merupakan wacana,  dimana dari sisi mekanisme dorongan agar tidak melakukan politik transaksional itu menjadi penting,” kata Wakil Katua KPK Saut Situmorang kepada Harian Terbit, Rabu (21/11/2018). 

Menurut Saut, proses transaksional bisa mengganggu persaingan sehat dan ujungnya lagi ialah tidak terbangunya daya saing negara (competitive advantage  of the nation ) karena persaingan terafiliasi dengan konflik.  Itu sebabnya sebaiknya baik pemilih dan kontestan menghentikan segala wujud potensi transaksional yang ujungnya menjadikan Pemilu tidak egaliter sehingga keadilan akan lambat datang.

Sementara itu, Koordinator Gerakan Perubahan (Garpu) Muslim Arbi mengatakan, isu suap untuk dukung salah satu pasangan capres-cawapres kalau benar itu terjadi maka hal tersebut adalah pelanggaran dan menciderai proses pilpres. Mestinya suap menyuap, apa pun bentuknya tidak perlu terjadi dan tidak perlu dilakukan. Karena suap menyuap dilarang agama dan konsitusi dalam pemberantasan korupsi. 

Muslim menuturkan,  jika salah satu paslon capres-cawapres lakukan praktik suap untuk raih dukungan sebaiknya diusut dan diklarifikasi. “Sebaiknya kedua Capres-Cawapres tidak menggunakan berbagai cara untuk meraih kemenangan. "Ini berbahaya untuk keselamatan Bangsa dan Negara ke depan," tegasnya.
 
Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro demokrasi (Prodem), Syafti Hidayat mengatakan, soal isu adanya suap untuk mendukung salah satu pasangan capres/cawpapres untuk bisa menang di Pilpres 2019, harus bisa menjadi agar pemilu bisa berlangsung dengan jurdil. 

Menurutnya,  Jika praktek suap tersebut ada bukti, KPK harus bergerak untuk mengusutnya. "Kalau ada alat bukti yang cukup kenapa KPK harus diam. Bergeraklah," jelasnya.

Ketua Badan Relawan Nusantara (BRN) Edysa Girsang mengatakan, jangan sampai Pilpres dengan politik dukung - mendukung menjadi ajang para koruptor melindungi dirinya. Maka dari pada itu tak ada pilihan lain selain ketegasan hukum demi keadilan, wibawa hukum harus dikembalikan pada tempatnya.  Jangan jadi alat bagi kepentingan kekuasaan tapi demi membangun karakter berbangsa. 

Edysa menilai ada praktek suap dalam politik karena politik transaksional yang masih berlaku dalam kepartaian saat mengusung calon kepada daerah. Partai partai yg kadernya terlibat korupsi harus turut bertanggung jawab.