UKM Diobral, Jokowinomics Gagal, Nawacita Jadi Nawa-Liberal

Safari
UKM Diobral, Jokowinomics Gagal, Nawacita Jadi Nawa-Liberal
Presiden Joko Widodo dan Wapres JK saat memimpin rapat terbatas

Jakarta, HanTer - Kondisi ekonomi bangsa di era pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) kerap jadi sorotan. Terlebih baru-baru ini, pemerintah baru saja mengesahkan paket kebijakan ekonomi pemerintah Indonesia jilid 16 yang banyak dinilai kalangan memberikan peluang sebesar-besarnya kepada pihak asing untuk masuk dan menguasai industri di dalam negeri. Berbagai kalangan pun menyayangkan kondisi tersebut.

Pengamat ekonomi Ir Yusuf AR, menilai bahwa paket kebijakan ekonomi pemerintah Indonesia jilid 16 adalah potret dari ekonomi salah urus dan merugikan rakyat. Menurutnya, kewajiban pendapatan primer dari transaksi berjalan Indonesia tahun 2017 sudah mencapai minus USD 32,84 milyar.

''Karena itu, Paket Kebijakan Ekonomi 16 adalah potret dari ekonomi salah urus,'' imbuh Yusuf AR di Jakarta, Selasa (20/11/2018).

Dari angka tersebut, sekitar 70 persen untuk membayar deviden investai asing dan sisanya untuk membayar bunga pinjaman luar negeri. Dengan kebijakan relaksasi DNI yang baru diperkiràkan kewajiban Pendapatan Primer pada tahun 2025 akan mencapai minus USD 40 milyar dan akan membuat CAD/Current Account Deficit tambah besar.

Ia mengatakan, tujuan setiap relaksasi DNI (Daftar Negatif Investasi) adalah untuk meningkatkan investasi asing demi pertumbuhan ekonomi. Hal itu, ujar dia, adalah kebijakan yang sangat berbahaya karena membunuh kesempatan bisnis bagi pengusaha domestik dan dalam jangka menengah akan melemahkan nilai tukar rupiah terhadap USD (dolar AS).

"Pemerintah tidak belajar dari kesalahannya, mengapa nilai tukar rupiah melemah terhadap USD? Secara struktural diakibatkan oleh relaksasi DNI.
Selain itu, lanjut dia, sebenarnya bangsa Indonesia tidak anti investasi asing. Namun menurutnya, pemerintah butuh investasi asing yang berorientasi ekspor.

Jokowinomics

Aktivis senior Gerakan 1998, Bennie Akbar Fatah, menilai, pemerintah Jokowi mengobral ekonomi UKM kepada asing. Menurut dia, lampu merah sudah menyala dan itu merupakan bukti gagalnya Jokowinomics yang bernafsu membangun infrastruktur dengan utang.

"Nawacita jadi Nawaliberal, sehingga ekonomi kaum menengah ke bawah makin terjungkal," ungkapnya di Jakarta, Selasa (20/11/2018).

Ia melihat, kegagalan Jokowi takkan mampu membuatnya menang Pilpres 2019. Karena, ungkap dia, bangsa Indonesia masih waras, dan masih bisa memilih pemimpin yang pantas, bukan yang gagal dan makin liberal.

"Jokowi berhadapan dengan rakyatnya sendiri, bukan semata Prabowo-Sandi,'' kata dia.

Harus Ubah Haluan

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Fadli Zon, menilai keberhasilan dalam melakukan pembangunan tidak semata-mata ditentukan berapa ribu kilometer jalan tol yang berhasil dibangun, tapi juga lewat berapa jumlah orang miskin yang kini hidup sejahtera. Sebab, merujuk pada teori pembangunan, keberhasilan tersebut diukur dari tiga indikator, yakni kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan.

"Makanya berkali-kali saya mengingatkan agar pemerintah segera evaluasi kembali pembangunan infrastruktur yang telah mereka canangkan. Pemerintah harus mengubah haluan pembangunan dari berorientasi fisik menjadi lebih berorientasi kepada manusia atau yang biasa disebut people centered development," ujar Fadli, di Jakarta, Selasa (20/11/2018).

Fadli melanjutkan, data Badan Pusat Statistik pada Maret 2017 melaporkan jumlah penduduk miskin mencapai 27,77 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, secara geografis, ada 61,57 persen berada di kawasan perdesaan. Data juga menunjukkan, pada periode September-Maret 2017, indeks kedalaman kemiskinan tercatat mengalami kenaikan dari 1,74 menjadi 1,83 poin.

"Ini tentu memprihatinkan dan menunjukkan buruknya kehidupan petani. Tak heran jika mereka menjadi penyumbang terbesar angka kemiskinan nasional," ucap Fadli, yang juga Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia, menyoroti ekonomi petani era Jokowi.