Kisruh Kongres VII IPPAT Terus Bergulir

Arbi
Kisruh Kongres VII IPPAT Terus Bergulir

Jakarta, HanTer - Kisruh Kongres VII Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) yang berlangsung pada Juli 2018 lalu di Makassar, berlanjut hingga saat ini. Dugaan adanya kecurangan dan keberpihakan panitia penyelenggara dalam proses pemilihan Ketua Umum IPPAT 2018-2021 berujung gugatan ke jalur hukum.

Alhasil, gejolak antar anggota IPPAT kian memanas dan berisiko terjadinya perpecahan di dalam internal IPPAT seperti yang telah terjadi pada sejumlah organisasi profesi hukum di Tanah Air.

Koordinator Forum Kajian Hukum dan Demokrasi (FKHD) Nungki Kartikasari menyatakan, kisruh hasil Kongres VII IPPAT harus diakhiri dengan jalan penyelesaian musyawarah atau kekeluargaan.

“Menyelesaikan sengketa internal melalui persidangan di pengadilan akan cukup memakan waktu, menguras pikiran, biaya dan tenaga,” kata Nungki dalam diskusi bertajuk ‘Sengketa Pasca Kongres VII IPPAT: Publik Menginginkan Kepastian Hukum yang Berkeadilan’ di Jakarta, Minggu (18/11/2018).

Turut hadir dalam kesempatan itu, Ketua Umum PP IPPAT Periode 2015-2018 Syafran Sofyan, Firdhonal Perwakilan penggugat IPPAT yang juga mencalonkan diri sebagai calon Ketua Umum dalam Kongres IPPAT VII, Alvon Kurnia Palma Kuasa Hukum Penggugat, dan Tagor Simanjuntak.

Firdhonal, S.H, selaku Perwakilan penggugat IPPAT menyatakan hasil Kongres VII IPPAT harus dibatalkan demi hukum lantaran sarat kecurangan, panitia yang tidak transparan dan kongres yang berjalan tidak sesuai dengan AD/ART.

Ia mencontohkan, terdapat selisih suara sebesar 320 dari daftar pemilih tetap dan terdapat anggota luar biasa yang tidak memiliki hak suara tapi ikut melakukan pencoblosan. “Bahkan, kekisruhan dan kejanggalan sudah muncul sejak pra kongres. Kita minta kongres dibatalkan demi hukum dan dilakukan kongres ulang,” ujarnya.

Kuasa Hukum Penggugat Alvon Kurnia Palma menuturkan gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat sudah dilayangkan, dengan pihak tergugat adalah Ketua Umum dan Sekretaris PP IPPAT 2015-2018, panitia pelaksana kongres, serta jajaran Presidium Kongres IPPAT VII.

“Gugatan tersebut merupakan puncak dari keberatan anggota IPPAT atas hasil kongres yang diduga sarat kecurangan, manipulai, intimidasi serta bertentangan dengan AD/ART organisasi.

Ditempat yang sama, Ketua Umum PP IPPAT Periode 2015-2018 Syafran Sofyan membantah tudingan adanya kecurangan dalam kongres tersebut. Ia menjamin panitia penyelenggara independen dan transparan dalam melaksanakan kongres di Makassar itu.

Bahkan, sambung dia, pelaksanaan kongres juga telah melibatkan pihak ketiga yakni event organizer (EO) dan diawai majelis kehormatan pusat. “Peserta kongres juga telah melalui proses verifikasi secara ketat dan saya sendiri sudah mengundurkan diri sebagai Ketua Umum demi kongres berjalan secara independen,” tutur dia.

Terkait tudiangan adanya selisih surat suara, Sofyan menampik lantaran dirinya sudah melakukan tindak lanjut kepada pihak panitia. Bahkan, ia menyebut tudingan tersebut tidak mendasar karena tidak disertai dengan bukti yang valid.