Badiklat dan Jampidsus Lolos Evaluasi WBK 

zamzam
 Badiklat dan Jampidsus Lolos Evaluasi WBK 


Jakarta, HanTer - Perubahan suatu lembaga pemerintahan berkaitan erat dengan membangun persepsi kepercayaan publik terhadap lembaga tersebut. Oleh karena itu, setiap gerakan perubahan sudah semestinya disosialisasikan kepada publik, sehingga publik mengetahui dan memberikan apresiasinya. 

Hal itu disampaikan Wakil Jaksa Agung RI, Dr. Arminsyah dalam sambutannya di acara "Evaluasi Zona Integritas Unit Kerja di Lingkungan Kejaksaan Tahun 2018" di Hotel Sultan, Jakarta, Jum’at (16/11/2018).

"Setiap gerakan perubahan tanpa diiringi manajemen media yang handal biasanya akan gagal dalam meraih simpati, apresiasi dan kepercayaan publik," ujar dia.

Dalam kegiatan itu hadir Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas
Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PAN RB, Muhammad Yusuf Ateh, Ak.,MBA. Ikut mendampingi Arminsyah, Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Adi Toegarisman, Kepala Badan Diklat Kejaksaan Setia Untung Arimuladi dan pejabat di lingkungan Kejaksaan.

Arminsyah, menjelaskan dari hasil progres tim Kementerian PAN RB, dari 26 Satuan Kerja yang diusulkan oleh Kejaksaan Agung dihasilkan 13 satuan kerja yang lolos untuk mengikuti evaluasi tahap akhir oleh Tim Evaluasi Kementerian PAN RB.

Adapun 13 satuan kerja dimaksud adalah Jampidsus, Badan Diklat Kejaksaan, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Kejaksaan Negeri (Kejari) Deli Serdang, Kejari Surabaya, Kejari Bantul, Kejari Jakarta Selatan, Kejari Gianyar, Kejari Situbondo, Kejari Belitung, Kejari Tanah Datar, Kejari Lampung Utara dan Kejari Hulu Sungai Tengah.

“Perubahan dalam lembaga Kejaksaan RI adalah suatu keniscayaan asalkan terbangunnya komitmen perubahan yang kuat seiring dengan gerakan perubahan
yang masif baik merubah orang sebagai pelaku kerja maupun merubah sistem sebagai pedoman dalam melakukan suatu pekerjaan," tutur dia. 

Tiada keberhasilan tanpa kerja keras, dan tiada sesuatu pun yang tidak bisa berubah, “batu sekeras apapun akan berlubang apabila terus menerus tertetesi air.” 

Demikian juga dengan lembaga Kejaksaan RI akan berubah dan terus berubah seiring dengan perkembangan jaman menuju lembaga Kejaksaan yang lebih baik.

Lebih lanjut Wakil Jaksa Agung menjelaskan tentang filosofi burung elang sebagai salah satu mahluk ciptaan Tuhan yang memberikan contoh kepada kita semua, bagaimana dia melakukan perubahan yang keras untuk mempertahankan kehidupannya, yaitu pada saat elang berusia 40 tahun, paruh dan cakarnya menjadi beban berat untuk terbang. 

"Elang dihadapkan dengan 2 pilihan, yaitu mati atau melakukan perubahan yang menyakitkan. Pilihan yang paling tepat untuk bertahan hidup adalah proses dimana elang harus terbang ke puncak gunung untuk memukulkan paruh dan cakarnya guna menumbuhkan paruh dan cakar baru, setelah itu merontokkan bulu sayapnya," ungkap dia.

Hingga pada akhirnya 150 hari berlalu, elang terlahir kembali dengan 
kemampuan terbang untuk hidup 30 tahun lagi.

“Filosofi elang tersebut hendak mengajarkan kepada kita bahwa untuk dapat bertahan hidup, kita harus berani melakukan proses perubahan dengan cara mengenali beban diri yang menghambat kegesitan dalam menjalani kehidupan, lalu buanglah kenangan, kebiasaan, dan semua tradisi kerja lama kita," ucap Arminsyah

Lanjut mantan Jampidsus itu bahwa dari contoh tersebut dapatlah diambil
pelajaran, bahwa dalam gerakan perubahan diperlukan kemasan publikasi yang dapat menyentuh publik, karena pada akhirnya publiklah yang akan menilai seberapa berhasil
perubahan yang lakukan.

“Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM di tingkat unit kerja strategis di lingkungan Kejaksaan R.I., merupakan “trigger” yang mendorong Kejari lain di seluruh Indonesia untuk meniru dan melaksanakan program pembangunan Zona Integritas 
sebagaimana telah dilaksanakan di beberapa Kejari.

"Secara kewilayahan, pembangunan Zona Integritas di Kejaksaan Negeri merupakan prioritas, karena apabila 
seluruh kejaksaan negeri di Indonesia telah ditetapkan menjadi unit kerja Zona Integritas WBK dan WBBM, maka sesungguhnya Kejaksaan RI secara menyeluruh pastilah menjadi Lembaga Kejaksaan RI yang kredibel dan dipercaya oleh masyarakat”, ungkap dia.

Secara praktis, kata dia implementasi Program Reformasi Birokrasi dalam pembangunan zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, setidaknya 
meliputi, satu komitmen pimpinan sampai ke bawahan dengan melibatkan bawahan dalam pelaksanaan reforamasi birokrasi dan menularkan semangat dan visi yang sama, yaitu dengan upaya-upaya antara lain.

"penandatanganan pakta integritas dan komitmen bersama pembanguanan zona integritas, membangun semangat dan kebersamaan melalui yel-yel zona integritas, sosialisasi zona integritas oleh pimpinan satuan kerja kepada seluruh anggota organisasi melalui apel kerja, rapat-rapat dan pengajian rutin, serta membuat dan mengenakan PIN Zona Integritas untuk seluruh pegawai."

Kedua, lanjut dia kemudahan pelayanan dengan memberikan fasilitas yang lebih baik dan semangat hospitality untuk kepuasan masyarakat, antara lain dengan penyediaan layanan satu  pintu berbasis elektronik, penyediaan ruang tunggu tamu, ruang konsutasi, ruang diversi, ruang laktasi, ruang keterbukaan informasi, sarana dan prasarana difabel, sarana parkir, penunjuk arah dan lain-lain.

Lalu, ketiga program dan kegiatan sosial yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat sehingga masyarakat dapat merasakan kehadiran dan peran dari instansi tersebut, antara lain 
optimalisasi program TP4P/D, program Jaksa Masuk Sekolah, program Jaksa Menyapa, program Jaga Negeri dan lain-lain program kegiatan sosial lainnya.

"Keempat, optimalisasi Manajemen Media, adalah public campign melalui media sosial terhadap seluruh kegiatan yang dilakukan oleh satuan kerja baik dalam pelaksanaan tugas fungsinya maupun pelaksanaan program sosial dalam rangka keterbukaan informasi 
publik maupun menarik simpati masyarakat," papar dia.

Karena itu Arminsyah berharap, agar pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM yang dilakukan, janganlah bersifat ceremonial semata, namun hendaknya pembangunan ini 
adalah pembangunan “substantif,” yang benar-benar dilakukan untuk peningkatan kinerja lembaga dan peningkatan pelayanan publik.

"Selain itu, janganlah pembangunan ini semata-mata hanya menjadi komitmen pimpinan unit kerja, akan tetapi pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM merupakan kehendak bersama dari level pimpinan sampai level honorer maupun cleaning service yang berada pada suatu unit kerja tersebut" ungkap dia 

Dia menghimbau satuan kerja zona integritas WBK dan WBBM dapat sungguh-sungguh mengemban amanah institusi, sebagai agen perubahan menuju Kejaksaan Republik Indonesia yang lebih baik. Dan menjadi pioner-
pioner Kejaksaan yang mendedikasikan diri dan jabatan untuk perubahan Kejaksaan RI yang lebih baik menuju kesejahteraan dan kepercayaan publik.

#Badiklat   #Bebas   #WBK